Judul: Penilaian Investasi Sektor Publik
Penulis: Nugroho Susanto
PENILAIAN INVESTASI SEKTOR PUBLIK
DAN PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
PENILAIAN INVESTASI SEKTOR PUBLIK
PROGRAM INVESTASI PUBLIK
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebi-jakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek
Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi
Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin di-pisahkan. Fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, di antaranya adalah:
a. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komnrehensif.
b. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
c. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.
d. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.
Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup:
1. Inventarisasi investasi
2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk.
3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada
4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang
5. Inventarisasi kebutuhan investasi
6. Evaluasi kelayakan investasi
7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi.
B. PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK
Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran
Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul Investasi. Salah satu peng-golongannya adalah:
1. Investasi penggantian
2. Investasi penambahan kapasitas
3. Investasi baru
Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis
Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan.
Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial-budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.
C. ASPEK KELAYAKAN INVESTASIDalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu
a. Aspek Teknis
Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.
b. Aspek Sosial dan Budaya
Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan.
c. Aspek Ekonomi dan Finansial
Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan.
d. Aspek Distribusi
Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi.
D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEM PENGARUHI INVESTASI PUBLIK
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah:
1. Tingkat diskonto yang digunakan
2. Tingkat inflasi
3. Risiko dan ketidakpastian
4. Capital rationing
Tingkat Diskonto
Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan (required rate of return), maka proyek tersebut harus ditolak. Penghitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi.
Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal (equity finance) dan pembiayaan utang (debt finance), Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan minus:
K0=Ke.(E/V) + Kd.(l-T).(D/V)
Dalam hal ini:
K0 = biaya modal total
Ke = biaya modal (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi modal)
Kd = biaya utang (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi utang)
T = Tingkat pajak
E = Harga pasar saham
D = harga pasar surat berharga utang
V = E + D = nilai pasar perusahaan secara keseluruhan
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan social discount rate sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut social time preference rate (STPR).
InflasiPenilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan (expectedfuture returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi.
Risiko dan Ketidakpastian
Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara (country risk) yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkari risiko investasi.
Capital Rationin
Capital Rationing: keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut:
1. Tingkat utang pemerintah
2. Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan (social opportunity cost rate)
3. Social time preference rate
Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehu-bungan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak. Social opportunity cost rate terkait dengan pengertian bahwa proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan (return) yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan peng-gunaan dana yang sama. Sedangkan social time preference rate merefleksikan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan.
E. TEKNIK DASAR PENILAIAN INVESTASI PUBLIK
Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu:
1. Identifikasi kebutuhan investasi yangmungkin dilakukan
Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak altematif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut.
2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan (cost/benefit relationship).
Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial (social cost/benefit) yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan Pada organisasi sektor publik biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan.
3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah.
Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah.
4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi
Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Dapat vmenggunakan analisis moneter., yang mungkin mengindikasi bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik.
Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi, yang dibedakan menjadi 2 metode:
1. metode penilaian invesyasi tradisisonal
2. metode aliran kas yang diskontokan (discounted cah flow/DCF)
Net Present Value
Net present value dapat dirumuskan sebagai berikut:
Dalam hal ini:
i = tingkat diskonto
n = 1,……..,50 th. (umur proyek)
CF = cash flow
Dengan formulasi lain, NPV dinyatakan:
NPV = (Cash flow x Present value factor) – Investasi
=(CF x pvᶘ) - 1
(CF x pvᶘ) disebut juga Gross Present Value.
Net Present Benefits (NPB)
Net Present Benefits (Manfaat Bersih Sekarang) merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku.
Net present benefit dapat dirumuskan sebagai berikut:
Dalam hal ini :
NPB= nilai bersih, yaitu manfaat dikurangi dengan biaya di tahun ke-n
'i= tingkat bunga
.n= 1, ........., 50 th (umur proyek)
M= Manfaat
C= Biaya
Catatan : Proyek yang dipilih adalah jenis proyek yang memiliki NPB tertinggi
Analisis Payback Period
Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Payback period dirumuskan sebagai berikut:
Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana. Sehingga banyak digunakan. Namun demikian, Payback period mengandung kelemahan, yaitu:
Metode ini mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh setelah payback period tercapai.
Metode payback period mengabaikan nilai waktu uang.
Metode payback period tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutually exclusive.
Analisis Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis)
Metode cost benefit analysis (CBA) atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang (present value) dari seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut.
Analisis Benefit-Cost Ratio dirumuskan sebagai berikut:
Kelemahan metode B-C ratio adalah tidak adanya pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang masuk sebagai perhitungan biaya dan manfaat. Di satu sisi dapat dimasukkan sebagai biaya, namun di sisi lain dapat masuk sebagai manfaat, sehingga kemungkinan terjadi mani-pulasi besar. Secara umum, kelemahan ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam peng-hitungan manfaat dan biaya. Biaya dianggap sebagai manfaat negatif. Dengan demikian B-C ratio dapat berpeluang memberikan hasil yang keliru dalam menentukan proyek.
Analisis Efektivitas Biaya (Cost-Effectiveness Analysis)
Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost-effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan dating atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai.
Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut:
Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini penting karena sumber daya yang diperlukan oleh sebuah proyek harus dinilai pada opportunity cost penuhnya.
Membuat estimasi biaya yang akan terjadi (running cost) selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan.
Mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan.
Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan.
Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan analisis efektivitas-biaya. Kesulitan tersebut terjadi pada waktu membuat estimasi atau perkiraan mengenai waktu dan besarnya jumlah biaya dan manfaat di masa datang. Kesulitan juga dialami pada saat pemilihan tingkat diskonto (discount rale) yang tepat atau penyesuaian untuk tingkat risiko dan ketidakpastian, sebagai gambaran dalam seksi pendahuluan pada analisa cost-benefit
PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA
Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.
Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:
1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yangn pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Selain itu, pihak legislatif menggunakan ukuran kinerja ini untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan (cost of service) yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik karena mereka tidak mau selalu ditarik pungutan tanpa adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari pelayanan yang diterima tersebut.
Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kerja non-finansial.
B. TUJUAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA
Tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain:
1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom up).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur berkembangan pencapaian strateginya.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai good congruence.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
C. MANFAAT PENGUKURAN KINERJA
Berikut ini adalah manfaat dari pengukuran kinerja:
1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment).
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
D. PRINSIP-PRINSIP PEMILIHAN UKURAN KINERJA
Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ukuran-ukuran kinerja instansi yang sesuai dengan skema indikator:
Evaluasi kembali ukuran yang ada Informasi kinerja tetap dibutuhkan oleh manajemen. Apabila skema indikator kinerja sudah tidak berfungsi, maka manajemen akan mengembangkan skema baru.
Mengukur kegiatan yang penting, tidak hanya hasil Kinerja selalu berorientasi hasil. Ukuran hasil sering diformulasikan dalam rasio keuangan. Pencapaian hasil akan menunjukkan adanya permasalahan. Hasil tersebut tidak akan menunjukkan diagnosis hasil.
Pengukuran harus mendorong tim kerja yang akan mencapai tujuan Pembagian proses pengukuran menciptakan lingkungan tim kerja yang aktivitasnya diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.
Pengukuran harus merupakan perangkat yang terintegrasi, seimbang dalam penerapannya Agar efektif, sistem pengukuran harus diciptakan sebagai perangkat terintegrasi yang diperoleh dari strategi perusahaan. Sebagian besar perusahaan berusaha meminimalkan biaya, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu pelaksanaan produksi dan menciptakan pengembalian investasi yang wajar.
Pengukuran harus memiliki fokus eksternal jika memungkinkan Ukuran internal yang umum dipakai dalam sebuah organisasi perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Suatu perbandingan tertentu dapat dilakukan ke tingkatan mikro: divisi, departemen, kelompok, bahkan individu.
E. SKALA PENGUKURAN
Skala pengukuran dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
a. Skala Nominal
Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya karena denga skala ini obyek pengukuran hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan kelompok lain. Kelompok-kelompok atau golongan tidak dibedakan berdasarkan tingkatan, karena kelompok yang satu tidak dapat dikatakan lebih rendah atau lebih tinggi tingkatannya dari pada kelompok yang lain, tetapi hanya sekedar berbeda.
b. Skala Ordinal
Skala ini lebih tinggi tingkatannya atau lebih baik dari pada skala nominal karena selain memiliki ciri-ciri yang sama dengan skala nominal, yaitu dapat mengolongkan obyek dalam golongan yang berbeda, skala ordinal juga mempunyai kelebihan dari skala nominal, yaitu bahwa golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal ini dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah dari pada golongan yang lain.
c. Skala Interval
Skala interval memiliki kelebihan yaitu mempunyai unit pengukuran yang sama, sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain, atau antara satu golongan dengan golongan yang lain dapat diketahui.
d. Skala rasio
Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi tingkatannya karena skala ini mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh semua skala di bawahnya. Skala rasio memiliki titik nol yang sebenarnya yang berarti bahwa apabila suatu obyek diukur dengan skala rasio dan berada pada titik nol, maka gejala atau sifat yang diukur benar-benar tidak ada.
F. SIKLUS PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui lima tahapan berikut ini:
1. Perencanaan strategi: siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses penskemaan strategi, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program operasional san kegiatan/aktivitas.
2. Penciptaan indikator kinerja: penciptaan indikator kinerja dilakukan setelah perumusan strategi. Indikator yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung, contohnya adalah jumlah klaim yang diproses.
3. Mengembangkan sistem pengukuran kinerja: tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu: pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Ketiga, penggunaan data pengukuran yang dihimpun, harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat.
4. Penyempurnaan ukuran: pada tahap ini dilakukan pemikiran kembali atas indikator hasil (outcomes) dan indikator dampak (impacts) menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan (inputs) dan keluaran (outputs).
5. Pengintegrasian dengan proses manajemen: bagaimana menggunakan ukuran kinerja tersedian secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi.
G. INFORMASI YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA
a. Informasi Finansial
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan.
Analisis varians secara garis besar berfokus pada :
1. Varians pendapatan (revenue varians)
Varians pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Varians pengeluaran (expenditure variance)
Varians belanja rutin
Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.
Varians belanja investasi/modal (recurrent expenditure variance)
Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.
Setelah dilakukan analisis varians maka tahap selanjutnya dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians tersebut hingga level manajemen paling bawah.
b. Informasi Nonfinansial
Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard. Metode Balanced Scorecard merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek nonfinasial. Balanced Scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena Balanced Scorecard tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, tetapi juga aspek kualitatif dan nonfinansial. Hal tersebut sejalan dengan sektor publik yang menempatkan laba bukan hanya sebagai ukuran kinerja utama, namun pelayanan yang cenderung bersifat kualitatif dan nonkeuangan (Mahmudi, 2007). Pengukuran dengan metode ini melibatkan empat aspek, antara lain :
1.Perspektif finansial (financial perspective)
Perspektif finansial menjadi perhatian dalam balanced scorecard karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi yang disebabkan oleh pengambilan keputusan. Aspek keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi dan pelaksanaan dari strategi memberikan perbaikan yang mendasar. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu:
Growth (bertumbuh) : tahapan awal siklus kehidupan perusahaan dimana perusahaan memiliki potensi pertumbuhan terbaik. Disini manajemen terikat dengan komitmen untuk mengembangkan suatu produk/jasa dan fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, mengembangkan sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan global, serta membina dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan.
Sustain (bertahan) : tahapan kedua dimana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Pada tahap ini, perusahaan mencoba mempertahankan pangsa pasar yang ada, bahkan mengembangkannya jika memungkinkan.
Harvest (menuai) : Tahapan ketiga dimana perusahaan benar-benar menuai hasil investasi ditahap-tahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar, baik ekspansi pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan.
2. Perspektif kepuasan pelanggan (customer perspective)
Dalam perspektif ini perhatian perusahaan harus ditujukan pada kemampuan internal untuk peningkatan kinerja produk, inovasi dan teknologi dengan memahami selera pasar. Dalam perspektif ini peran riset pasar sangat besar. Perspektif pelanggan memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu:
Core measurement group, yang memiliki beberapa komponen pengukuran, yaitu:
Pangsa Pasar (market share): pangsa pasar ini menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah unit bisnis di pasar tertentu. Hal itu diungkapkan dalam bentuk jumlah pelanggan uang yang dibelanjakan atau volume satuan yang terjual.
Retensi Pelanggan (Customer Retention) : menunjukkan tingkat dimana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya presentase pertumbuhan bisnis dengan pelanggan yang asa saat ini.
Akuisisi Pelanggan (Customer Acquisition) : pengukuran ini menunjukkan tingkat dimana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru memenangkan bisnis baru. Akuisisi ini dapat diukur dengan membandingkan banyaknya jumlah pelanggan baru di segmen yang ada.
Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) : pengukuran ini berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria spesifik dalam value proportion.
Customer Value Proportion yang merupakan pemicu kinerja yang terdapat pada Core value proportion didasarkan pada atribut sebagai berikut:
Product/service attributes yang meliputi fungsi produk atau jasa, harga dan kualitas. Perusahaan harus mengidentifikasikan apa yang diinginkan pelanggan atas produk atau jasa yang ditawarkan.
Customer relationship adalah strategi dimana perusahaan mengadakan pendekatan agar perasaan pelanggan merasa puas atau produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan.
Image and reputation membangun image dan reputasi dapat dilakukan melalui iklan dan menjaga kualitas seperti yang dijanjikan.
3. Perspektif efisiensi proses internal (internal process efficiency)
Dalam hal ini perusahaan berfokus pada tiga proses bisnis utama yaitu:
Proses inovasi
Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Proses inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:
Pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan
Pengukuran terhadap proses pengembangan produk.
Proses Operasi
Pada proses operasi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi bisnis, lebih menitikberatkan pada efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan waktu dari barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan.
Pelayanan Purna Jual
Tahap terakhir dalam pengukuran proses bisnis internal adalah dilakukannya pengukuran terhadap pelayanan purna jual kepada pelanggan. Pengukuran ini menjadi bagian yang cukup penting dalam proses bisnis internal, karena pelayanan purna jual ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan.
4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective).
Kaplan (Kaplan, 1996) mengungkapkan betapa pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus mempertahankan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan dan meningkatkan pengetahuan karyawan karena dengan meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan akan meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil ketiga perspektif diatas dan tujuan perusahaan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif Balanced Scorecard.
Perspekti/Faktor yang Dinilai
Misi atau Visi
Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Karakteristik variabel kunci, yaitu :
1) Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi
2) Sangat volatile (mudah berubah) dan dapat berubah dengan cepat
3) Perubahannya tidak dapat diprediksi
4) Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera
5) Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara (surrogate). Sebagai contoh kepuasan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung akan tetapi dapat dibuat ukuran antaranya, misalnya jumlah aduan, tuntutan dan demonstrasi dapat dijadikan variabel kunci.
Contoh Variabel Kunci
Dinas/Unit Kerja Variabel Kunci
Rumah Sakit dan hotel Tingkat hunian kamar (kamar yang dipakai : jumlah total kamar yang tersedia)
Klinik Kesehatan Jumlah pelannggan (masyarakat) yang dilayani per hari
Perusahaan Listrik Negara KWH yang terjual
Perusahaan Telekomunikasi Jumlah pulsa yang terjual
Perusahaan Air Minum Jumlah debit air yang terjual
DLLAJ Jumlah alat angkutan umum
Paid seats/capacity seats
Pekerjaan Umum Panjang jalan yang dibangun/diperbaiki
Panjang jalan yang disapu/dibersihkan
Kepolisian Jumlah kriminalitas yang tertangani
Jumlah kecelakaan/pelanggaran lalu lintas
Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani
DPR/DPRD Jumlah pengaduan dan tuntutan masyarakat yang tertangani
Jumlah rapat yang dilakukan
Jumlah undang-undang atau perda yang dihasilkam
Jumlah peserta rapat per total anggota
Dipenda Jumlah pendapatan yang terkumpul
Agar pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan baik, berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan:
a. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera.
Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin memulai upaya pengukuran kinerja dan tidak perlu mengharap pngukuran kinerja akan langsung sempurna. Nantinya, perbaikan atas pengukuran kinerja akan dilakukan.
b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan (on-going process)
c. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan suatu cerminan dari upaya organisasi untuk selalu berupaya memperbaiki kinerja.
d. Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi
Organisai harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan besranya organisasi, budaya, visi, tujuan, dan struktur organisasi.
H. PERANAN INDIKATOR KINERJA DALAM PENGUKURAN KINERJA
Indikator Kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (critical success factors) dan indikator kinerja kunci (key performance indicator).
Faktor Keberhasilan Utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatika variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu.
Indikator Kinerja Kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja.
Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja :
a. Biaya pelayanan (cost of service)
Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost), misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, biaya per siswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut maka dibuat indikator kinerja produksi misalnya belanja per kapita.
b.Penggunaan (utilization)
Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaan publik (public demand). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik sedangkan pengukurannya berupa volume absolut atau presentase tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas. Contoh lain yaitu rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur.
c. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards)
Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Contohnya yaitu perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu.
d. Cakupan pelayanan (coverage)
Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
e. Kepuasan (satisfaction)
Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat (need assessment) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja.
Contoh Pengembangan Indikator Kinerja
Dinas/Unit Kerja Indikator Kinerja
Rumah Sakit Biaya total rata-rata rawat jalan per pasien yang masuk
Biaya rata-rata pelayanan medis dan paramedis per pasien yang masuk
Biaya rata-rata pelayanan umum (non-klinis) per pasien yang masuk
Penggunaan fasilitas
Rata-rata masa tinggal pasien di rumah sakit
Jumlah pasien rata-rata per bed per tahun
Rasio antara pasien baru dengan pasien lama yang masuk kembali
Proporsi tingkat hunian
Klinik Kesehatan Jumlah pelanggan yang dilayani per hari per jumlah total penduduk untuk wilayah tertentu
Pekerjaan Umum Panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki/total panjang jalan
Panjang jalan yang disapu atau dibersihkan/total panjang jalan
Kondisi jalan
Keamanan jalan (road safety)
Kepolisian % Jumlah kriminalitas yang tertangani/Jumlah kriminalitas yang terdeteksi/tercatat
% Penurunan jumlah kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas
% Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani/Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk
DPR/DPRD % Jumlah pengaduan dan tuntutan masyarakat yang tertangani/Jumlah total aspirasi yang masuk
Jumlah rapat yang dilakukan per bulan/tahun
Jumlah peraturan yang dihasilkan per bulan/tahun
% Jumlah peserta rapat per total anggota
Dipenda % Jumlah pendapatan yang terkumpul/potensi
I. INDIKATOR KINERJA DAN PENGUKURAN VALUE FOR MONEY
Menurut Mahmdi (2005:97) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik
menyatakan karakteristik indikator kinerja sebagai berikut :
a. Sederhana dan mudah dipahami,
b. Dapat diukur,
c. Dapat dikualifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio persentase dan angka,
d. Diakitkan dengan standar atau target kinerja,
e. Berfokus pada costumer service, kualitas dan efisiensi,
f. Dikaji secara teratur.
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Value for money merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output berwujud tetapi lebih banyak berupa intangible output. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja, antara lain :
1) Sistem perencanaan dan pengendalian
Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.
2) Spesifikasi dan standarisasi
Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.
3) Kompetensi teknis dan profesionalisme
Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja.
4) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat pembinaan).
5) Mekanisme sumber daya manusia
Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.
Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain :
a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
b. Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan
c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insensif manajerial
d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan
e. Untuk menunjukkan standar kinerja
f. Untuk menunjukkan efektivitas
g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran
h. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.
J. PENGUKURAN VALUE FOR MONEY
Kriteria pokok manajemen publik didasari atas : ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hermat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumberdaya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumberdaya, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan atau sasaran.
Untuk mengukur kinerja organisasi dapat dilakukan secara obyektif digunakanlah indikator kinerja, yang idealnya terkait paada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan.
K. PENGEMBANGAN INDIKATOR VALUE FOR MONEY
Peran indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu: indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisisensi), dan indikator kualitas pelayanan (Efektifitas). Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal dan juga akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran.
a. Tiga pokok bahasan dalam indikator value for money:
Ekonomi
Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan maukan (cost of input). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas teretentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less).
Efisiensi
Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitasnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilakn terhadap input yang diguakan (cosh of output), dan dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (Spending well).
Efektifitas
Pada dasarnya berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).
Dari uraian diatas value for money sangat berkaitan. Ekonomi membahas masukan (input), efisiensi membahas masukan (input) dan keluaran (output), dan efektifitas membahas mengenai keluaran (output) dan dampak (outcome). Dan hubungan nya dapat digambarkan sebagai berikut:
b. Indikator efektifitas biaya (Cost-Effectiveness)
Indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena disatu pihak mungkin pelaksanaanya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai target. Sedang dipihak lain, program dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi tidak dicapai dengan cara ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program tersebut dikatakan cost-effectivenness.
L. LANGKAH-LANGKAH PENGUKURAN VALUE FOR MONEY
Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan dan merupakan ukuran relatif.
Pengukuran Efisiensi
Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input.
Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relative, karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:
- Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
- Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
- Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
- Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.
Pengukuran Efektifitas
Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.
Pengukuran Outcome
Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan (Smith, 1996)
Estimasi Indikator Kinerja
Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan :
a. Kinerja tahun lalu
Digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Karena merupakan perbandingan bagi unit untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Disamping itu terdapat time lag antara aktivitas yang telah dilakukan dengan dampak yang timbul dari aktivitas tersebut. Dampak yang timbul pada tahun sekarang dapat dirasakan pada tahun yang akan datang.
b. Expert Judgement
Digunakan karena kinerja tahun lalu yang sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Expert judgrment digunakan untuk melakukan estimasi kinerja. Selain itu dari segi biaya juga tidak terlalu mahal. Tetapi mempunyai kelemahan yaitu sangat tergantung pada pandangan subyektif para pengambil keputusan. Dampak dari pencapaian kinerja tidak secara otomatis dapat dikatakan bahwa unit tersebut mengalami peningkatan kinerja.
c. Trend
Digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja.
d. Regresi
Regresi dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen.
Pertimbangan dalam Membuat Indikator Kinerja
Langkah awal dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dalam menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Terdapat dua jenis kebijakan yaitu input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output melalui satu atau beberapa proses konversi atau operasi.
Hasil kebijakan ada tiga jenis, yaitu : output, akibat, dampak, dan distribusi manfaat. Output yang diproduksi diharapkan akan memberikan sejumlah akibat dan dampak yang positif tehadap tujuan program. Hal ini disebut dengan outcome program.
Apabila ukuran outcome tidak bersedia dan ukuran efektivitas suatu program yang dapat dikuantifikasi tidak dapat ditentukan, maka perlu dikembangkan ukuran kinerja antara. Karena ukuran kinerja pengganti tidak dapat mengukur secara tepat dalam pencapaian program. Terlalu banyak perhatian terhadap ukuran pengganti tersebut dapat menyebabkan perilaku disfungsional pada manajer dan pengambilan keputusan.
Contoh indikator kinerja di Perguruan Tinggi
Pertimbangan Input
Input Mahasiswa - Latar belakang sosial ekonomi
- Latar belakang budaya
Sumber Daya - Jumlah dosen
- Fasilitas
Indikator Proses
Staf - Kualitas dosen
- Tingkat perpindahan dosen
Perkuliahan - Frekuensi temu kelas dan konsultasi
- Rasio dosen
Kurikulum - Mata kuliah utama
- Mata kuliah pilihan
Daya Dukung Pendidikan - Forum-forum ilmiah
- Saran olahraga
Organisasi - Manajemen perguruan tinggi
- Organisasi mahasiswa
Mutually - Tingkat ekspektasi dosen
- Tingkat tanggung jawab mahasiswa
Indikator Output
Mahsiswa - Sikap dan perilaku masasiswa
- Tingkat kehadiran dan ketidak hadiran
Dosen - Tingkat kehadiran dan ketidakhadiran
- Keterlambatan
Terimakasih telah membaca Penilaian Investasi Sektor Publik. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: