Judul: MAKALAH PENGANTAR ILMU KEHUTANAN
Penulis: Erwin Darma
MAKALAH PENGANTAR ILMU KEHUTANAN
"TATA RUANG/KAWASAN/LAHAN HUTAN SULAWESI SELATAN"
Nama: NURLAILI DARMA
NIM: M11112060
Golongan: M2 / B
PENDAHULUAN
Kondisi hutan di Sulawesi Selatan semakin kritis karena luasan hutan terus berkurang dari 2,1 juta hektar menjadi 1 juta hektar. Seperti daerah yang berada pada kawasan pegunungan sering terkendala regulasi penggunaan lahan yang bakal dijadikan lokasi pembangunan pembangkit listrik, degradasi lahan itu dipicu alih fungsi dan pembalakan liar, terjadinya penggundulan hutan yang dilakukan masyarakat setempat, adanya pemanasan global (Global Warming), serta kerusakan hutan dan lingkungan.Kondisi demikian investasi kelistrikan Sulsel masih terkendala regulasi hukum dan persyaratan yang belum mengikat sehingga mendorong pemerintah agar kalangan dunia usaha bisa berkontribusi lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan listrik Sulsel tertuama yang berada pada lokasi yang belum di capai PLN. Terjadinya penggundulan hutan yang dilakukan masyarakat setempat yaitu bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun, sementara lahan untuk bertani tidak bertambahMasalah tersebut dapat diatasi dengan mengoptimalisasi pelayanan publik sektor kehutanan masyarakat dengan mengoptimalkan peran kepala pemerintah dan penyuluh kehutanan agar RTRW tersebut sudah selesai dan membantah adanya pengurangan luas hutan secara signifikan. Apalagi pihaknya telah memperketat aturan alih fungsi lahan untuk pembangunan lokasi pembangkit.
ISU STRATEGIS
Di Sulawesi Selatan terkhusus untuk daerah yang berada pada kawasan pegnungan sering terkendala regulasi penggunaan lahan yang bakal dijadikan lokasi pembangunan pembangkit listrik. Investasi kelistrikan Sulsel masih terkendala regulasi hukum dan persyaratan yang belum mengikat terutama alih fungsi lahan untuk pembangunan lokasi pembangkit. Apalagi di Sulsel itu, potensi terbesar untuk dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit adalah tenaga air yang umumnya berada dipegunungan. Tapi yang menjadi persoalan ketika lokasi yang bakal dimanfaatkan itu berupa hutan lindung sementara tidak ada regulasi yang jelas mengatur untuk alih fungsi lahan. Apalagi ketika pihak kehutanan dan agraria masuk, ini sering menjadi kendala utama teman-teman pengusaha untuk berinves pada sektor listrik. Dikalangan pengusaha antusias melihat potensi Sulsel pada sektor investasi kelistrikan, sehingga mesti ada koordinasi yang jelas antara pihak kehutanan dan agraria agar lokasi yang mempunyai potensi untuk dibangun pembangkit listrik tenaga air. Kepastian hukum bagi para pengusaha mestinya pemerintah berikan agar kalangan dunia usaha bisa berkontribusi lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan listri Sulsel tertuama yang berada pada lokasi yang belum di capai PLN. Padahal di daerah ini banyak skali lokasi yang bisa dijadikan sumber pembangkit, tapi itu tadi berada dalam kawasan hutan lindung.
Kondisi di atas merupakan salah satu contoh kasus dari sekian banyak kasus mengenai kawasan hutan di Sulawesi Selatan yang mestinya mendapat perhatian pemerintah agar sektor kehutanan bisa lebih lancar dan tentunya membantu peningkatan pelestarian hutan di Sulsel.
HASIL SINTESIS DAN ANALISISPenyelesaian tata ruang/kawasan hutan di Sulawesi Selatan dipertimbangkan beberapa hal yaitu :persoalan hukum lantaran ingin memanfaatkan potensi alam yang ada di Sulsel untuk investasi Sulsel.
penetapan kawasan hutan yang masih dipertimbangkan yang sudah dialihkan fungsikan untuk pembangunan pembangkit listrik.
terlalu mudahnya perizinan diberikan kepada pengusaha perumahan mendirikan projek karena berorientasi keuntungan tanpa memedulikan lahan produktif.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat diupayakan tindakan pencegahan secara dini, pemerintah perlu bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi termasuk melakukan penertiban penggunaan lahan dan penegakan aturan yang tegas Upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh Pemerintah dalam mengatasi masalah lahan hutan adalah :Pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat adat terutama yang berada di sekitar kawasan hutan
Mengendalian pemanfaatan lahan perlu dimaksimalkan peran pemangku kepentingan melalui kegiatan perencanaan partisipatif
Menggalakkan program Pemerintah dalam pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung yang telah banyak memberi hasil yang positif
Perlu ada suatu pola pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatasMeningkatkan kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan dengan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang
Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai pola seperti pola hutan rakyat dengan sistem kerjasama dengan masyarakat
KESIMPULAN
Di provinsi Sulawesi Selatan pembangunan sektor kehutanan terkendala oleh beberapa persoalan. Permasalahan mengenai tata ruang/kawasan hutan disebabkan oleh masalah penting seperti pembangunan pembangkit listrik yang terjadi dikalangan dunia agar usaha bisa berkontribusi lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan listrik Sulsel tertuama yang berada pada lokasi yang belum di capai PLN dan penggundulan hutan yang dilakukan masyarakat setempat, sementara lahan untuk bertani tidak bertambah. Sehingga pemerintah perlu bertindak tegas termasuk melakukan penertiban penggunaan lahan dan penegakan aturan yang tegas dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok tani untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam memelihara hutan.
DAFTAR PUSTAKA
Alif, Muhammad. "Inisiasi Peraturan Daerah Kehutanan Masyarakat di Kabupaten Maros". Rahmat, Amri Nur. "Investasi Kelistrikan Sulsel Terkendala Regulasi".
SNP. "926 Batang Kayu Ilegal Dilelang »DINAS Kehutanan Enrekang"
Kompas.com "Kondisi Hutan di Sulawesi Selatan Kian Kritis"
P, Samuel. " HYPERLINK "http://www.ksdasulsel.org/artikel/karhut/338-membangun-kemitraan-solusi-kebakaran-hutan-dan-lahan" Membangun Kemitraan, Solusi Kebakaran Hutan dan Lahan"
Terimakasih telah membaca MAKALAH PENGANTAR ILMU KEHUTANAN. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: