Judul: Seminar Akuntansi Sektor Publik
Penulis: Nita Hasnita
JALAN TERJAL MENUJU BASIS AKRUAL
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam perjalanan reformasi pengelolaan keuangan negara di bidang akuntansi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian telah diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penggantian PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan selambat-lambatnya dilaksanakan 5 tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada Tahun Anggaran 2008. Namun demikian, dalam ketentuan tersebut diberikan aturan fleksibilitas dalam masa transisi yang mengatur bahwa selama basis akrual belum dapat dilaksanakan maka dapat digunakan basis kas untuk pendapatan dan belanja.
Karena adanya ketentuan masa transisi maka dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dimuat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang berbasis akrual yang berada di Lampiran I dan PSAP berbasis kas menuju akrual yang berada di Lampiran II. Memang ada masa transisi dalam penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan namun masa transisi tersebut telah ditetapkan batasan waktunya. Dalam bagian tanggal efektif pemberlakuan PSAP dinyatakan bahwa PSAP berbasis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjwaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010, namun dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP berbasis akrual maka entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan hal tersebut maka Tahun 2014 merupakan tahun di mana system akuntansi pemerintahan harus dijalankan dengan menggunakan basis akrual.1.2 Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :Apakah manfaat penerapan akuntansi akrual di sector public?
Bagaimana kondisi dan factor pendukung keberhasilan implementasi basis akrual?
Adakah isu-isu dalam implementasi basis akrual? dan
Bagaimana strategi implementasi basis akrual?
BAB II
KAJIAN TEORI
2.1 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Defenisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 (2010:1) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD).
Dasar hukum SAP adalah UU No. 17/2003 pasal 32 :
Bentuk dan isi LPJ pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar Akuntansi disusun oleh suatu Komite Independen dan ditetapkan dengan PP
2.2 Basis Akrual
Ada beberapa definisi akuntansi berbasis akrual, yaitu : Menurut Nunuy (2007:17) : "Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas".
Manurut PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan "Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan". Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Menurut SAP berbasis akrual dalam Abdul (2012:24) menjelaskan tentang kerangka konseptual dari pengakuan unsur laporan keuangan, yaitu : "
Pengakuan pendapatan
Pendapatan (LO) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
Pendapatan (LRA) diakui pada saat kas diterima direkening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan.
Pengakuan beban dan belanja
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas negara atau daerah atau entitas pelaporan.
Kerangka konseptual dari pengukuran (nilai perolehan historis) unsur laporan keuangan, yaitu :
Aset
Dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban
Dicatat sebesar nilai wajar sumber daya wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan".Dibandingkan akuntansi berbasis kas dan CTA, akuntansi berbasis akrual memiliki kelebihan antara lain:
Dengan memenuhi azas "semakin baik informasi, maka semakin baik keputusan" menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat
Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah
Dapat menyajikan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik
Pengukuran penilaian biaya/beban suatu program/kegiatan yang lebih baik
Sesuai Reformasi Manajemen Keuangan pemerintah yang diamanatkan oleh UU
Sesuai dengan international best practices, termasuk untuk kebutuhan Government Finance Statistics-2001 (GFS 2001) yang berbasis akrual
Mengakumulasi kewajiban pembayaran pensiun
Menyelaraskan/meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan
Mewaspadai risiko default hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda
Memungkinkan perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu dibayar di masa depan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa
Permintaan hair cut apabila posisi keuangan terlihat tidak tertolong lagi menjadi masuk akal di mata negara/lembaga donor
Memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan negara dari sekadar gambaran kas
Mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel
Sedangkan kelemahan yang perlu diperhatikan adalah akuntansi berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis CTA, sehingga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan dengan kompetensi akuntansi yang memadai.2.3 Basis Kas
Basis kas, menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai, jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai, dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai (Indra Bastian, 2006:42).
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Manfaat Akuntansi Akrual di Sektor Publik
Sudah lebih dari dua dekade isu mengenai penerapan basis akrual dalam system akuntansi pemerintahan terus berkembang. Trend penerapan basis akrual terus meningkat di berbagai negara walaupun masih ada diskusi dan perdebatan dari para ahli mengenai keuntungan dan kerugiannya. Para pendukung penerapan basis akrual menyampaikan bahwa penggunaan basis akrual di sektor publik akan memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan jika sektor public hanya menggunakan basis kas. Basis akrual juga diharapkan menjadi jawaban yang tepat atas meningkatnya tekanan dari masyarakat agar sektor publik dapat membangun tata kelola pengelolaan keuangannya dengan lebih baik.
Pelaksanaan reformasi di sektor publik, menjadi trend di dunia internasional karena dorongan yang terjadi di era New Public Management (NPM), akuntansi akrual diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam hal menyediakan informasi keuangan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik sehingga pengelolaan keuangan yang ekenomis, efisiens, dan efektif dapat dicapai.
Perlu adanya perubahan mendasar untuk secara bertahap menggantikan akuntansi yang berbasis kas dengan akrual. Dalam sistem akuntansi berbasis akrual dapat diukur biaya pelayanan jasa pemerintahan, efisiensi serta kinerja pemerintah dan sistem berbasis akrual juga dapat diketahui kewajiban kontijensi pemerintah karena dicatat komitmen atau hak maupun kewajiban kontijensi negara terutama untuk penerimaan maupun pengeluaran yang melampaui masa satu tahun anggaran. Anggaran berbasis akrual akan memungkinkan perencanaan anggaran jangka panjang yang melebihi satu tahun anggaran. Beberapa ahli menyampaikan pendapatnya yang masih menyiratkan adanya keraguan atas penerapan basis akrual secara penuh di sektor publik.
3.2 Kondisi Dan Factor Pendukung Keberhasilan Implementasi Basis Akrual
Walaupun tidak ada desain baku untuk implementasi basis akrual di sektor public namun penelitian atas berbagai pengalaman implementasi basis akrual tersebut telah menunjukkan adanya suatu kondisi/faktor yang perlu disiapkan agar implementasi basis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. Tickell (2010 : 74) merujuk pada dokumen dari Komite Sektor Publik di IFAC (Public Sector Committee) (2002 : 19) menjelaskan bahwa "accrual accounting, while arguably successfully implemented in developed economies, is yet to be successfully integrated into the accounting systems of many developing economies. This is despite numerous attempts by some countries. It has been recognised by IFAC's Public Sector Committee that the factors that may influence the nature and speed of the migration to accrual accounting include:
The system of government and the political environment of the nation,
Whether the reforms are focused solely on changing the reporting framework or encompassing other wider scale reforms,
Whether the changes are being driven from the "top down" or "bottom up",
The current basis of accounting used by the entity, the capability of existing information system, and the completeness and accuracy of existing information, particularly in relation to assets and liabilities,
The basis of accounting to be used in the preparation of budget documents,
The level of political commitment to the adoption of accrual accounting, and
The capacity and skills of the people and organizations responsible for implementing the changes".
McGuinness (1988 : 48) menyampaikan pendapat bahwa agar berhasil menerapkan akuntansi basis akrual perlu diperhatikan beberapa faktor kunci (critical success factors) yang disusun berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
Commitment to accrual accounting from top management.
A system design which is simple and is tightly controlled so that simplicity of design can be maintained.
A strong emphasis on staff training to ensure that staff understand accrual accounting concepts.
High quality planning.
An acknowledgment of project leaders' authority and responsibility.
A committed and resourceful project team.
Khan dan Mayes (2009:12–13) menyampaikan pandangannya secara ringkas bahwa terdapat beberapa kondisi penting yang harus disiapkan agar dapat berpindah ke akuntansi akrual dengan baik, yaitu:
An acceptable cash accounting based system.
Political ownership.
Technical capacity.
Systems.
3.3 Isu-isu Utama Dalam Implementasi Basis Akrual
Implementasi basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan, selain memerlukan penyiapan kondisi yang dapat mendukung keberhasilan implementasinya, juga perlu memperhatikan isu-isu yang mungkin muncul. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena isu implementasi akuntansi akrual mungkin saja akan berbeda bagi setiap entitas (agency). Blondal (2003 : 45-54) menguraikan beberapa isu penting yang harus diperhatikan ketika akan berpindah ke basis akrual, yaitu:
Isu Pengakuan atas Aset Tertentu (Key Recognition Issues) Sektor publik mempunyai beberapa aset berbeda dengan sektor bisnis, seperti:
Aset Warisan Budaya (Heritage Assest).
Aset Militer (Military Assets).
Aset Infrastruktur (Insfrastructure Assets).
Program Jaminan Sosial (Social Insurance Programmes).
Isu Penilaian (Valuation Issues)
Dalam hal ini terdapat isu antara penggunaaan metode penilaian berdasarkan pada nilai historis (historical cost) ataukah menggunakan nilai saat ini (current value).Standar Akuntansi (Accounting Standards)
Berkaitan dengan siapa yang menyusun dan menetapkan standar akuntansi serta seberapa cepat proses adopsi dan adaptasi standar akuntansi internasional.
Isu Implementasi (Implementation Issues)
Terdapat beberapa isu penting yang berkaitan proses implementasi yaitu:
Menumbuhkan Perubahan Budaya (Fostering a "cultural change").
Model Implementasi (Implementation Models).
Kebutuhan Komunikasi (Need for Communications).
Keahlian Akuntansi (Accountacy Skills).
Seleksi Peralatan IT (Selection of IT Equipment).
Wynne (2004:14-15) menyampaikan bahwa terdapat beberapa isu akuntansi yang harus disepakati sebelum akuntansi akrual diterapkan, terutama pada beberapa isu sebagai berikut:
Taxation revenues: when should tax revenues be recognised? When the profits are made? - When the profits are reported? - When the tax is paid?.Depreciation: how should decisions be made about asset lives? -Should these be a matter for the asset user or for the Ministry of Finance? -Should adjustments be made to depreciation that is caused by lack of maintenance or investment to prolong the asset life?.Approaches to the recognition and measurement of property, plant and equipment: there can be disagreement about: - which assets to value - the valuation methodology - current, historic or replacement cost and - how often to revalue.
Military assets: should military assets be - capitalised and depreciated (what life?) or - treated as revenue expenditure?
Infrastructure assets: should infrastructure assets be capitalised and if so how should they be valued? - Should land and the structures on it be treated differently? – How should they be valued and re-valued?.Natural resources such as mineral reserves and forests: are these to be included in the accounts and if so on what basis are they to be valued?.Khan dan Mayes (2009 : 6-11) menjelaskan beberapa isu yang berkaitan dengan proses transisi ke akuntansi akrual dalam konteks yang lebih luas, yaitu:
Formulating acccounting policies.
Gaps in current International Accounting Standards.
Cash information in an accrual framework.
Alignment of accrual accounting and budgeting.
Budget classification and the charts of accounts.
Opening balance sheet.
Central versus Decentralized Financial Process.
Consolidation Issues.
"Controlled" and "administered" items.
3.4 Strategi Implementasi Basis Akrual
Asian Development Bank (ADB) dalam dokumen yang berjudul "Accrual Budgeting and Accounting in Government and its relevance for Developing Member Countries" menyajikan bahwa penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan dua metode/model/strategi yaitu metode big bang atau perubahan secara radikal dan metode bertahap. Pilihan atas metode konversi harus dilakuan secara hati-hati, namun sampai saat ini metode big bang sangat jarang digunakan.
Dalam penerapan akuntansi akrual secara bertahap dapat dilakukan dengan memperhatikan : (1) implementation timeframe and sequencing. (2) implementation staging by business areas, dan (3) implementation staging by sector or size, and pilot studies. Pemilihan strategi dan area pentahapan sangat penting bagi keberhasilan implementasi akuntansi akrual.Salah satu keberhasilan dari penerapan akuntansi akrual pada akhirnya dapat dilihat dalam opini dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Terdapat 6 (enam) langkah (komponen) yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu:
Sistem pembukuan dan perencanaan anggaran
Sistem aplikasi teknologi komputer (IT related)
Inventarisasi aset dan utang
Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawabkan anggaran
Quality assurance yang dilakukan oleh pengawas intern
Sumber daya manusia.
Pemilihan strategi implementasi akuntansi akrual harus dilakukan secara hati-hati agar implementasi akuntansi pemerintahan akrual dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan risiko kegagalan yang minimal.
Tahapan implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah :TAHUN KEGIATAN
2013 Penyusunan pedoman penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah (Permendagri)
2014 Penyiapan modul/panduan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penguatan kapasitas Pemda
Fasilitas penyusunan Perkada Kebijakan Akuntansi dan Perkada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Penyesuaian Aplikasi Sistem Akuntansi yang telah ada (SIPKD, SIMDA, dll) pada pemda/SKPD kepada Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di masing-masing Pemda
Uji coba penerapan SAP berbasis akrual pada beberapa daerah
Review kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
2015 Implementasi SAP berbasis akrual
Penguatan kapasitas SDM Pemda (lanjutan)
BAB IV
KESIMPULAN
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun mengingat kesiapan berbagai perangkat yang ada pada unit kerja diseluruh tingkatan pemerintahan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu dengan penerapan SAP berbasis Kas Menuju Akrual berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan selanjutnya akan dilaksanakan SAP berbasis Akrual secara penuh sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 mulai tahun 2015.
Perubahan basis kas menuju akrual tidaklah mudah, sebab diperlukan kesiapan perangkat dan sumber daya manusia yang tidak mudah. Namun hal ini pasti bisa dicapai apabila ada etikat dan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah.Sampai saat ini penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut belum terealisasi dengan maksimal, walaupun peraturan tentang standar akuntansi akrual telah diterbitkan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah dan harus dilakukan secara cermat dengan persiapan yang matang dan terstruktur.Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintahan menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, apalagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual (Simanjuntak, 2010).
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan, (2007), Makalah untuk Luncheon Discussion Musyawarah Nasional Ketiga Asosiasi Pemerintah Provinsi, Surabaya, Senin, 22 Oktber 2007.
Blondal, Jon R., (2003), Accrual Accounting and Budgeting: Key Issues and recent Development, OECD Journal on Budgeting, Vol. 3, No. 1, OECD, 2003.
Khan, Abdul.danMayes, Stephen., (2009), Transition to Accrual Accounting, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, September 2009.
Mardiasmo.,(2002), Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002.
McGuinness, W.L., (1988), Implementation of Accrual Accounting for Government Departments, Agustus 1988.
Simanjuntak, Binsar. H., (205), Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Jurnal Akuntansi Pemerintah, LPKPAP-BPPK Departemen Keuangan RI, Volume 1, Mei 2005.
World Bank, (1998), Public Expenditure Management Handbook, Washington USA.Wynne, Andy.,(2004), Is The Move to Accrual Based a Real Priority for Public Sector Accounting?, ACCA.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.www.bpk.go.id
www.depkeu.go.id
www.ksap.org
www.perbendaharaan.go.id
www.wordlbank.org
Terimakasih telah membaca Seminar Akuntansi Sektor Publik. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: