Judul: Analisis Kelayakan Investasi Pariwisata
Penulis: Rokhim Anda
ANALISIS KELAYAKAN PEMBANGUNAN
AREA WISATA AIR TERJUN SRI GETHUK
DI KAB. GUNUNG KIDUL
center2124075
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
KELAS 8A AKUNTANSI KURIKULUM KHUSUS
Oleh:
Nurrokhim Andayani/ No. 15
PENDAHULUAN
Terletak di antara ngarai Sungai Oya yang dikelilingi areal persawahan nan hijau, Air Terjun Sri Gethuk selalu mengalir tanpa mengenal musim. Gemuruhnya menjadi memecahkeheningan di bumi Gunungkidul yang terkenal kering. Air terjun Sri Gethuk dikenal oleh banyak orang sebagai objek wisata yang mirip dengan Grand Canyon di daerah utara Arizona, Amerika Serikat.
Grand Canyon merupakan bentukan alam berupa jurang dan tebing terjal yang dihiasi oleh aliran Sungai Colorado. Nama Grand Canyon kemudian diplesetkan menjadi Green Canyon untuk menyebut obyek wisata di Jawa Barat yang hampir serupa, yakni aliran sungai yang membelah tebing-tebing tinggi. Gunungkidul sebagai daerah yang sering diasumsikan sebagai wilayah kering dan tandus ternyata juga menyimpan keindahan serupa, yakni hijaunya aliran sungai yang membelah ngarai dengan air terjun indah yang tak pernah berhenti mengalir di setiap musim. Air terjun tersebut dikenal dengan nama Air Terjun Sri Gethuk.
Namun, keindahan alam air terjun Sri Gethuk tidak dibarengi dengan keseriusan untuk mengelola area tersebut sehingga saat ini kondisi area wisata air terjun Sri Gethuk kuranga maksimal dan fasilisatnya minim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan didapatkan, diukur dari sudut kelayakan financial, untuk melakukan analisis kelayakan finansial terhadap pengembangan sektor pariwisata pada pembangunan area wisata Air Terjun Sri Gethuk.
LANDASAN TEORI
Kerjasa Sama Pemerintah dan Bandan Usaha
Public Private Partnership atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) merupakan kerjasama yang melibatkan sektor swasta dalam penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat khususnya proyek infrastruktur sehingga ada pembagian sumber daya, pengendalian dan resiko antara kedua belah pihak. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan PPP sebagai kontrak antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pendanaan infrastruktur (capital asset) dimana tujuan pelayanan pemerintah bertemu dengan tujuan keuntungan swasta. PPP merupakan kerjasama pemerintah dengan swasta dalam penyediaan infrastruktur yang meliputi : desain dan konstruksi, peningkatan kapasitas/rehabilitasi , operasional dan pemeliharaan dalam rangka memberikan pelayanan (Gunsairi, 2011). Definisi lain PPP menurut The National Council for Public-Private Partnerships (NCPPP) adalah perjanjian kontrak antara instansi pemerintah (federal dan negara bagian) dengan entitas sektor swasta dimana masing-masing pihak (publik dan swasta) berbagi sumber daya, resiko dan keuntungan potensial dalam rangka pembangunan jasa atau fasilitas umum.
PPP melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur, biasanya proyek tersebut memerlukan modal yang besar dan atau teknologi tinggi. Menggunakan pola kerjasama PPP suatu risiko dapat dibagi bersama antara sektor swasta atau sektor pemerintah, jadi bila rekan dari pihak swasta membawa keahlian baru, lebih inovatif serta manajemen resiko yang lebih baik dalam proyek publik, keuntungan dapat diperoleh meskipun harga tinggi bisa membawa nilai lebih untuk sektor publik.
Prinsip Dasar PPP
Dalam PPP pihak swasta dan pemerintah memberikan andil dalam hubungan kerja sama sehingga masing-masing pihak bertanggung jawab atas hasil kerjasama. Menurut Gunsairi, terdapat empat prinsip dalam PPP, yaitu:
Adanya pembagian risiko antara pemerintah dan swasta dengan memberi pengelolaan jenis risiko kepada pihak yang dapat mengelolanya.
Pembagian risiko ditetapkan dengan kontrak di antara pihak dimana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan pengelolaannya atau kombi nasi keduanya.
Pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek (revenue) yang di bayar oleh pengguna (user charge).
Kewajiban penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah, untuk itu bila swasta tidak dapat memenuhi pelayanan (sesuai kontrak), pemerintah dapat mengambil alih.
Jenis Kontrak PPP
NCPPP membagi jenis PPP kedalam 8 (delapan) jenis yaitu Keterangan: Operation and Maintenance (O&M), Operating, Maintenance & Management (OMM), Desain–Build (DB), Desain-Build-Maintenance (DBM), Desain-Build-Operate (DBO), Design-Build-Operate-Maintain (DBOM), Design-Build-Finance- Operate-Maintain (DBFOM), Build-Operate-Transfer (BOT), Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT), secara ringkas terangkum pada Tabel 1.
Jenis Modal Kepemilikan Desain dan Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan
O & M Pemerintah Pemerintah Swasta
OMM Pemerintah dan Swasta Pemerintah Swasta
DB Pemerintah Pemerintah Swasta Pemerintah
DBM Pemerintah Pemerintah Swasta Pemerintah dan Swasta
DBO Pemerintah Swasta Swasta Pemerintah
DBFOM Swasta dan Pemerintah Pemerintah Swasta Swasta
DBFOMT Swasta Swasta sampai akhir kontrak Swasta Swasta
BOT Pemerintah dan Swasta Swasta sampai akhir kontrak Swasta Swasta
Tabel 1. Jenis PPP
Sumber: NCPPP, diolah
Kepariwisataan
Pengertian pariwisata yang diambil dari beberapa sumber yang berbeda-beda adalah sebagai berikut:
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pariwisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan dan turisme.
Menurut Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan: Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
Menurut Hornby As Wisata adalah sebuah perjalanan dimana seseorang dalam perjalanannya singgah sementara di beberapa tempat dan akhirnya kembali lagi ke tempat asal dimana ia mulai melakukan perjalanan.
Menurut Fandeli dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam, meskipun mempunyai banyak pengertian yang berbeda-beda, Kepariwisataan mempunyai sifat dasar, yaitu :Kepariwisataan timbul di luar pergerakan manusia dan tempat tinggalnya dengan tujuan yang berbeda-beda.
Ada dua elemen dalam kepariwisataan, yaitu tujuan perjalanan dan lama tinggal wisatawan di tempat wisata.
Merupakan perjalanan dengan meninggalkan tempat asalnya dan tinggal di suatu tempat yang memberikan suatu suasana yang berbeda.
Lama tinggal di suatu tempat wisata bersifat sementara dan dalam waktu yang pendek untuk kemudian kembali ke tempat asalnya
Untuk memandang kompleksifitas kepariwisataan, ada 3 elemen kepariwisataan, yaitu:
Wisatawan
Wisatawan merupakan pelaku utama dalam sistem ini. Pariwisata merupakan suatu pengalaman manusia yang menyenangkan dan membantu membuang rasa jenuh dari kehidupan sehari-hari yang bersifat rutin dan membosankan.Letak Geografis
Dalam sistem ini, terdapat 3 daerah utama, yaitu :Daerah Asal Wisatawan
Daerah ini adalah daerah asal wisatawan, yaitu daerah yang membangkitkan kunjungan wisatawan menuju daerah atau Negara tertentu. Di daerah ini wisatawan dirangsang dan dimotivasi untuk pergi ke suatu obyek dan daya tarik wisata tempat wisatawan memperoleh segala informasi yang dibutuhkan menyangkut kepergianya dalam melakukan perjalanan wisata.Daerah Tujuan Wisata
Dalam banyak hal, daerah tujuan wisata merupakan akhir dari perjalanan wisata. Di tempat wisata pengaruh yang kuat dari kepariwisataan akan banyak dirasakan. Di tempat inilah wisatawan mengimplementasikan rencana dan tujuan utama perjalanan wisatanya.Daerah Rute Transit
Daerah ini merupakan daerah antara tempat persinggahan sementara bagi wisatawan yang sedang melakukan perjalanan. Tidak menutup kemungkinan bahwa daerah ini menjadi tujuan akhir dari perjalanan wisatawan dikarenakan beberapa alasan sehingga wisatawan tidak melanjutkan perjalanannya ke daerah wisata yang dituju.Industri Pariwisata
Bagian ini dipandang sebagai kegiatan perusahaan dari organisasi yang menyangkut pengantar produk kepariwisataan. Adapun yang termasuk dalam industri pariwisata adalah industri yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan wisata untuk melayani wisatawan sejak keberangkatan dari tempat asal hingga tiba di tempat tujuan, seperti : biro perjalanan wisata, transportasi, hotel, toko, cinderamata, dan lain-lain.
Jenis Pariwisata
Menurut Karyono jenis pariwisata terdiri atas :Wisata Bahari, Wisata bahari sering dikaitkan dengan olah raga air seperti berenang, menyelam, dan menikmati keindahan yang tersedia di air.
Wisata Budaya, Seseorang yang dalam perjalanan wisata dengan tujuan untuk mempelajari adat-istiadat yang terdapat di daerah tersebut.
Wisata Pilgrim, Jenis wisata ini dikaitkan dengan agama dan kepercayaan dalam masyarakat, misalnya: mengunjungi tempat-tempat suci.
Wisata Kuliner, Jenis wisata ini dikaitkan dengan makanan atau minuman untuk dinikmati wisatawan pada daerah yang dimaksud.
Wisata Industri, Perjalanan yang dilakukan rombongan mahasiswa ke suatu industri guna mempelajari atau meneliti industri tersebut, misalnya berkunjung ke IPTN untuk melihat industri pesawat terbang.
Wisata Komersil, Istilah lainnya adalah wisata bisnis, wisatawan yang masuk dalam jenis wisata ini adalah mereka yang melakukan perjalanan untuk melakukan tujuan yang bersifat komersil atau dagang, misalnya mengunjungi pameran dagang atau pameran industri.
Pengembangan Objek Wisata
Pengembangan kepariwisataan dapat berarti sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Pearce, 1983 dalam Santoso, 2004). Menurut Yoeti berkembangnya suatu obek wisata wisata tergantung pada produk industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi. Sedangkan menurut Spillane untuk memuaskan wisatawan di tiap objek wisata harus memiliki lima unsur yang saling tergantung yaitu : attraction, facilities, infrastruktur, transportation, hospitality (Spillane, 1994 : 63).
Pengembangan kepariwisataan dapat didefinisikan secara khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Tetapi secara lebih umum pengertiannya dapat mencakup juga dampak-dampak yang terkait seperti penyerapan / penciptaan tenaga kerja ataupun perolehan / peningkatan pendapatan.PEMBAHASAN
Gambaran Umum Gunung Kidul
Letak Geografis
Kabupaten Gunungkidul yang terletak di Ujung Tenggara Kota Yogyakarta sejauh 39 km, dan memiliki luas Wilayah 1.485, 36 Km² atau 46,63 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan garis pantai ±70 km.
Perbatasan
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bantul dan Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
Topografis
Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 18 kecamatan dan 144 Desa, berdasarkan topografi dan keadaan tanahnya, secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu :Wilayah Pengembangan Utara ( Zona Batur Agung )
Luas wilayah ±42,283 Ha dan ketinggian 200 – 700 Meter di atas permukaan air laut meliputi Kecamatan Patuk, Nglipar, Gedangsari, Ngawen, Semin dan Ponjong bagian utara. Wilayah ini berpotensi sebagai Obyek Ekowisata Hutan dan Alam Pegunungan.Wilayah Pengembangan Tengah ( Zona Ledoksari )
Luas wilayah ±27.908 Ha dan ketinggian 150 – 200 Meter di atas permukaan air laut meliputi kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Semanu bagian utara, Ponjong bagian tengah. Wilayah ini berpotensi untuk Agrowisata Pertanian.Wilayah Pengembangan Selatan ( Zona Pegunungan Seribu )
Luas wilayah ±78.344 Ha dan ketinggian 100 – 300 Meter di atas permukaan air laut meliputi wilayah Kabupaten Tepus, Tanjungsari, Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Girisobo, Semanu bagian selatan dan Panjong bagian selatan, Wilayah ini berpotensi untuk Wisata Pantai, Goa, Pegunungan dan Budaya Sejarah.
Kepariwisataan di Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam pantai, gua, bukit dan pegunungan maupun potensi seni budaya dan peninggalan sejarah yang beragam dan tersebar di hampir 18 kecamatan. Potensi ini sangat berarti sejalan dengan keberadaan Kabupaten Gunungkidul sebagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata kedua di Indonesia setelah Propinsi Bali. Pengembangan dan pembangunan obyek wisata dan sarana pendukungnya telah dilakukan dari tahun ke tahun sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasar data menurut BPS Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 berjumlah 675.998 jiwa yang terdiri dari laki‐laki sebanyak 327.841 jiwa dan perempuan sebanyak 349.157 jiwa. Dengan luas wilayah 1.485,36 km2 yang didiami 675 ribu jiwa maka rata‐rata kepadatan penduduk Gunungkidul adalah sebesar 455 jiwa/km2 , laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2000 – 2011 sebesar 0,06% pertahun.
Lapangan kerja di Kabupaten Gunungkidul saat ini belum bisa menampung angkatan kerja yang ada, sehingga belum semua penduduknya mampu mengakses lapangan kerja yang ada atau masih menganggur. Dilihat dari status pekerjaan utama, sebagian besar penduduk Kabupaten Gunungkidul bekerja sebagai pekerja keluarga sekitar 25,21% dari jumlah penduduk yang bekerja, sedangkan yang berusaha dengan dibantu buruh masih sangat sedikit yaitu hanya sekitar 2,48%.
Berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, jumlah pencari kerja pendaftar baru di Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 sebanyak 2.837 orang atau mengalami penurunan 35,73% bila dibandingkan dengan tahun 2010.
Analisis Kelayakan Pengembangan Wisata Air Terjun Sri Gethuk
Analisis Biaya
Dalam suatu investasi, komponen biaya merupakan komponen yang sangat penting. Perhitungan yang matang dari desain model pembiayaan harus direncanakan dengan baik, desain pembiayaan ini bisa dilakukan dengan melakukan perhitungan secara detail atau dengan mengambil perbandingan dari data-data yang telah ada di tempat lain. Dengan analisis ini kemudian didapatkan besarnya nilai investasi awal yang dibutuhkan untuk proyek ini, kemudian bisa ditentukan sumber dana yang akan digunakan dalam proyek, dengan melakukan perbandingan antara biaya sebagai modal sendiri dan biaya modal sebagai suatu pinjaman dari suatu lembaga keuangan. Konsekuensi penggunaan modal pinjaman. sebagai salah satu pendanaan dalam berinvestasi menyebabkan komponen biaya tambahan berupa bunga pinjaman.
Biaya Penyediaan Lahan
Perhitungan biaya penyediaan lahan diperhitungkan untuk pembelian tanah yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata seperti untuk: lahan parkir dan fasilitas lainnya. Biaya yang dibutuhkan untuk penyedian lahan pada obyek wisata ini adalah sebesar Rp 8.500.000.000,- untuk pembelian 1 ha lahan dengan biaya Rp 500.000,-/meter persegi dan biaya penataanya sebesar Rp 500.000.000,-.
Biaya Konstruksi
Perhitungan biaya konstruksi dilakukan terhadap bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas yang akan dibangun di obyek wisata ini dengan harga perkiraan sebesar:
Kios
Kios seni dibangun dengan ukuran bangunan 500 m2, dan dengan perhitungan harga pembangunan sebesar Rp.3.000.000,-/m2 luasan bangunan maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.500.000.000,-
Penataan Jalan Lingkungan
Penataan jalan lingkungan dilakukan untuk menghubungkan jalan utama dengan fasilitas yang ada di kawasan obyek ini, sehingga memudahkan akses wisatawan untuk menjangkau dan menikmati atraksiatraksi wisata yang ada. Dibutuhkan biaya penataan sebesar Rp. 300.000.000,- untuk penataan jalan lingkungan sepanjang 1.000 meter dan lebar 2,5 meter dengan harga per meter perseginya sebesar Rp.300.000,-
Penataan Lintasan Tracking
Penataan lintasan tracking hanya untuk menyempumakan dan merehabilitasi lintasan-lintasan yang telah ada dan dibangun selama ini oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Untuk itu sediakan biaya untuk penataan ini sebesar Rp.50.000.000,-
Parkir
Parkir dibangun untuk menampung alat angkut wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Luasan lahan yang dibutuhkan untuk parkir ini adalah sebesar 1.000 m2. Dibutuhkan biaya penataan parkir sebesar Rp. 700.000.000,- dengan harga per meter perseginya sebesar Rp.700.000,-
Taman
Pembuatan taman di sekitar obyek wisata dilakukan untuk memperindah kawasan ini. Luasan taman yang akan dibangun adalah seluas 3.000,- m2 dengan biaya sebesar Rp. 300.000.000,- dengan harga per-meter perseginya sebesar Rp.100.000,-
Pendopo
Pendopo yang akan dibangun mempunyai luasan 500 m2, dan dengan perhitungan harga pembangunan sebesar Rp.1.000.000,-/m2 luasan bangunan maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 500.000.000,-. Pendopo dapat dijadikan tempat pementasan seni, pameran atau tempat istirahat bagi pengunjung.Restoran
Restoran yang akan dibangun adalah seluas 800 m2, dengan perhitungan harga pembangunan sebesar Rp.3.000.000,-/m2 luasan bangunan maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.400.000.000,
Kantor Pengelola
Kantor yang akan dibangun adalah seluas 300 m2, dengan perhitungan harga pembangunan sebesar Rp.3.000.000,-/m2 luasan bangunan maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 900.000.000,-
Mechanical & Electrical
Biaya mechanical dan Electrical yang dibutuhkan untuk proyek ini diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,-
Biaya Operasional
Perhitungan biaya operasional dilakukan terhadap komponen-komponen pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung beroperasinya obyek ini, yaitu :
Gaji Tenaga Kerja
Tenaga kerja dan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis pariwisata ini didapatkan dari wawancara dengan pelaku usaha dan didapatkan data di sebutkan berikut:
Jabatan Jumlah Gaji/Bulan Total Gaji/Bulan
Manager 1 8.000.000 8.000.000
Kasi Keuangan 1 5.000.000 5.000.000
Kasi Umum 1 5.000.000 5.000.000
Administrasi 1 3.000.000 3.000.000
Bendahara 1 4.000.000 4.000.000
Pelayanan 10 2.000.000 20.000.000
Keamanan 5 2.000.000 10.000.000
Teknisi 5 2.500.000 12.000.000
Kebersihan 15 1.500.000 22.000.000
Instruktur Outbound 8 5.000.000 40.000.000
Total/Bulan 130.000.000
Total/ Tahun 1.560.000.000
Biaya Perlengkapan Kantor
Perkiraan biaya perlengkapan kantor dan administrasi setiap bulannya yaitu Rp 1.000.000 maka biaya total pertahunnya Rp 12.000.000.
Biaya Peralatan
Banyak jenis peralatan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan obyek wisata ini, diantaranya untuk memenuhi kelengkapan fasilitas seperti peralatan bahan dan alat peraga pameran, peralatan perahu dayung dan alat pancing, serta peralatan operasional kantor dan personil, sepeti komputer dan alat telekomunikasi. Biaya peralatan diperkirakan sebesar Rp 500.000.000,00Biaya Pemeliharaan
Biaya pemeliharaan sangat penting sekali dianggarkan selama beroperasinya obyek wisata ini, besarnya nilai biaya pemeliharaan ditetapkan sebesar 10 persen dari biaya pembangunan konstruksinya.Analisis Pendapatan
Komponen pendapatan didapatkan dari penjualan produk wisata, penyewaan tempat, penjualan makanan, parkir maupun penyewaan peralatan dengan rincian sebagai berikut:
Komponen Pendapatan Harga
Tiket Masuk 10.000/Orang
Parkir Kendaraan Roda Empat 10.000/jam
Parkir Kendaraan Roda Dua 3.000/jam
Sewa Kios 50.000.000/tahun
Sewa Restoran 40.000.000/tahun
Sewa Peralatan Memancing 5.000/jam
Sewa Perahu 10.000/orang
Sewa Ban 5.000/orang
Sewa Pendopo 10.000.000/hari
Paket Wisata 150.000/orang
Analisis Investasi
Analisis kelayakan investasi proyek dengan perkiraan pengunjung sebanyak 200.000.000 pada tahun pertama dan tingkat suku bunga sebesar 8%. Perkiraan pendapatan selama tahun pertama adalah sebagai berikut:
Komponen Pendapatan Harga
Tiket Masuk 2.000.000.000
Parkir Kendaraan Roda Empat 150.000.000
Parkir Kendaraan Roda Dua 120.000.000
Sewa Kios 500.000.000
Sewa Restoran 200.000.000
Sewa Peralatan Memancing 250.000.000
Sewa Perahu 800.000.000
Sewa Ban 500.000.000
Sewa Pendopo 50.000.000
Paket Wisata 75.000.000
4.645.000.000
Net Present Value (NPV)
NPV merupakan selisih antara nilai sekarang arus manfaat dengan nilai sekarang arus biaya. ika NPV ≥ 0, berarti pembangunan wisata yang akan dibuat oleh pemerintah pada kawasan pariwisata layak untuk dilaksanakan, sebaliknya jika NPV < 0, maka usaha wisata yang akan dibuat oleh pemerintah pada kawasan pariwisata tidak layak untuk dilaksanakan.
Biaya investasi awal meliputi biaya untuk penyediaan lahan, biaya peralatan dan biaya konstruksi bangunan yaitu sebesar Rp 16.150.000.000,-. Sedangkan biaya tahunanya meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan yaitu sebesar Rp 1.572.000.000.
Sehingga dengan perkiraan jumlah pengunjung tetap setiap tahunnya dan umur manfaat bangunan dan fasilitas adalah 20 tahun maka terdapat arus kas bersih (free cash flow) setiap tahunya sebesar Rp 2.715.500.000.00,-. Sehingga NPV sebesar: 26.661.179.284. Dengan kata lain NPV lebih besar dari pada 0 atau layak untuk dilaksanakan.
Internal Rate of Return (IRR)
Internal Rate of Return adalah suatu tingkat diskonto yang membuat NPV usaha sama dengan nol. Internal Rate of Return merupakan arus pengembalian yang menghasilkan NPV aliran kas masuk sama dengan NPV aliran kas yang keluar. Jika IRR ≥ tingkat diskonto, maka pembangunan wisata yang akan dibuat oleh pemerintah pada kawasan pariwisata layak untuk dilaksanakan, sebaliknya jika IRR < tingkat diskonto, maka pembangunan wisata yang akan dibuat oleh pemerintah pada kawasan pariwisata tidak layak untuk dilaksanakan.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan data yang sama untuk menghitung NPV, IRR yang dihasilkan adalah sebesar 16%. Dengan katalain IRR berada di atas tingkat diskonto atau layak untuk dilaksanakan.Payback Periode
payback period dari suatu investasi menggambarkan panjang waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Analisis payback period dalam studi kelayakan perlu juga ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha/proyek yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Berdasarkan hasil perhitungan atas payback periode pengembangan area wisata Air Terjun Sri Gethuk menungjukan adalah dalam kurun waktu 8,4 tahun.
Terimakasih telah membaca Analisis Kelayakan Investasi Pariwisata. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: