December 14, 2016

SEJARAH KEBERLAKUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN DI BRUNEI DARUSSALAM


Judul: SEJARAH KEBERLAKUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN DI BRUNEI DARUSSALAM
Penulis: Adi Saputra


SEJARAH KEBERLAKUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN DI BRUNEI DARUSSALAM
Makalah
"Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah"Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara"
Pembimbing :
Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Disusun Oleh:
Abdurrahman Adi Saputera
12780011
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013
PENDAHULUAN
Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara kerajaan Islam di utara Kalimantan berbatasan dengan Lautan Cina Selatan di utara, dan Serawak di barat, dan timur. Luas : 5765 km. Penduduk: 264.000. Komposisi penduduk: Melayu (69%), Asli (5%), Cina (18%), dan bangsa-bangsa lain (8%). Agama resmi Islam (67%) Sedang yang lainnya Budha (14%), Kristen (9,7%) dan lainnya (12%) termasuk agama pribumi suku dayak. Bahasa resmi Melayu. Ibukota Bandar Sribegawan. Mata uang: Dollar Brunei (100 Cents). Sumber utama penghasilan negara: gas bumi dan minyak. Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia karena hasil minyak buminya.
Populasi penduduk Brunei adalah 301.000 yang terdiri dari 70,5 % orang Melayu yang umumnya bekerja di pemerintahan dan sipil, orang Cina 16 % dimana 80 % nya tidak terakomodasi sebagai warga negara resmi, dan beberapa kelompok lokal seperti orang Iban, Kedayan, Kayan, Kenyah, Kiput, Muru dan Tutung, pendatang yang berjumlah 8,2 % umumnya sebagai pekerja industri yang berasal dari Inggris 6.000 orang, Asia Selatan 4.200 orang, Gurkha 1.000 orang, Korea dan Fhilipina. Bahasa Melayu menjadi bahasa utama, disertai bahasa Inggris, Cina, Iban, dan belasan dialek daerah yang berjumlah 17 bahasa. Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia karena hasil minyak buminya.
Negara ini mempunyai otoritas tidak hanya meliputi seluruh Pulau Borneo tetapi juga beberapa bagian pulau-pulau Suluh dan Fhilipina namun mulai abad ke-17 lebih-lebih pada abad ke-18 dan ke-19. Kekuasaan kesultanan Brunei mulai berkurang akibat adanya konsesi yang dibuat dengan Belanda, Inggris, Raja Serawak, British North borneo Company dan serangan-serangan para pembajak. Pada abad ke-19 wilayah negar Brunei Darussalam tereduksi menjadi sangat kecil smpai batas-batas yang ada sekarang.
Brunei menjadi Negara Kesultanan yang merdeka dan berdaulat pada 1 Januari 1984 setelah sebelumnya melewati beberapa perjanjian hukum dagang dan penumpasan pemberotak di bawah proteksi Inggris. Bentuk pemerintahan Brunei menurut konstitusi di kesultanan dijalankan oleh Majelis Umum, Dewan Menteri, dan Badan Legislatif. Sultan mempunyai kekuasaan yang sangat besar kuasa eksekutif tertinggi berada di tangan Sultan sebagai Menteri Besar (Ketua Menteri).
Indonesia dan Brunei darussalam merupakan negara tetangga yang masih satu rumpun, yaitu rumpun melayu. Selain itu agama dan madzhab terbesar yang diikuti oleh kedua Negara tersebut pun sama, yaitu agama Islam dengan mengakomodasi madzhab Syafi'i. Esensi dan kesamaan-kesamaan tersebut tidak membuat adanya kesamaan mekanisme secara menyeluruh terhadap hukum keluarga islam yang berlaku di dua Negara tersebut. Salah satunya yang menjadi pokok pembahasan makalah ini, adalah masalah pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
Pernikahan di Negara Brunei darussalam diatur pada Undang-undang Negara Bunei Darussalam Majlis Agama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi mulai pasal 134 bagian (bab VI) tentang Pernikahan dan Perceraian. Hukum Islam di Brunei sangat kental, lebih-lebih dalam hal ihwal pernikahan dan perceraiannya. Penggunakan istilah Kadi untuk menyebutkan nama hakim juga merupakan salah satu tanda bahwa istilah-istilah Islam masih sangat kental di Negara Brunei Daarussalam. Bukan hanya pada istilah-istilahnya, melainkan terhadap proses-proses dan mekanismenya pun syariat Islam masih sangat kental bahkan dari segi ubudiyah yang dilegalkan dalam kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab klasik, dan juga syariat Islam yang sudah diatur dalam Undang-undang Negara. Berikut peta Negara Brunei Darussalam:

PEMBAHASAN
Tinjauan Sejarah Keberlakuan Hukum Islam Di Brunei Darussalam
Diperkirakan Islam mulai diperkenalkan di Brunei Darussalam pada tahun 1977 melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari Cina. Islam telah menjadi agama resmi negara semenjak Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah (1406-1408). Pada masa Sultan Hassan (Sultan ke-9) dilakukan revisi pada beberapa hal menyangkut tata pemerintahan yaitu: 1) menyusun institusi-institusi pemerintahan agama, karena agama dianggap memainkan peranan penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. 2) menyusun adat-istiadat yang dipakai dalam semua upacara, baik suka maupun duka, disamping menciptakan atribut kebesaran dan perhiasan raja; 3) menguatkan undang-undang Islam, yaitu hukum Qanun yang mengandung 46 pasal dan 6 bagian.
Pada tahun 1888-1983 Brunei berada di bawah penguasaan Inggris. Kemudian Brunei memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Desember 1983. Setelah merdeka, Brunei Darussalam menjadi sebuah Negara Beraja Melayu Islam.
Brunei merdeka sebagai negara Islam dibawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasanah Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah "Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara." Gelar Mu'izzadin Waddaulah "(penata agama dan negara) menunjukkan ciri keIslaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah.
Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintah, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah kadi tahun 1955. Majelis ini bertugas menasehati sultan dalam masalah agama Islam. Langkah ini yang ditempuh sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara.
Sebelum datangnya Inggris, Undang-Undang yang dilaksanakan di Brunei ialah Undang-Undang Islam yang telah dikanunkan dengan hukum qanun Brunei. Hukum Qanun Brunei tersebut sudah ditulis pada masa pemerintahan Sultan Hassan (1605-1619 M) yang disempurnakan oleh Jalilul jabbar (1619-1652 M). Pemberian kekuasaan di bidang Hukum umum secara penuh baru diberikan kepada Inggris setelah ditandatanganinya perjanjian pada 1888 dalam Artikel VII yang membuat aturan :
Bidang kuasa sivil dan jinayah kepada jawatan kuasa Inggris untuk mengendalikan kesrakyat, kes rakyat asing dari negara-negara jajahan Inggris dan kes rakyat negara lain jika mendapat persetujuan kerajaan negara mereka.
Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei jika rakyat Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau pendakwa. Tetapi jika didalam sesuatu kes tersebut, rakyat Brunei adalah orang yang dituntut atau didakwa maka kes itu akan diadili oleh Mahkamah Tempatan.
Kekuasaan yang lebih luas lagi dalam bidang hukum diberikan setelah adanya perjanjian tahun 1906. Dengan perjanjian tersebut Inggris mendapatkan kekuasaan untuk dapat lebih leluasa campur tangan dalam urusan perundang-undangan. Pentadbiran keadilan dan kehakiman, masalah negara dan pemerintahan kecuali dalam perkara-perkara agama Islam. Karena undang-undang adat dan kedudukan hukum syara' dirasa tidak begitu jelas, kesultanan Brunei memberi petisi kepada Pesuruh Jaya British pada 2 Juli 1906 yang isinya menuntut:
Setiap kasus yang berkaitan dengan agama Islam diadili oleh hakim-hakim setempat.
Meminta agar adat-adat dan undang-undang setempat tidak dirombak, dipindah, dan dilanggar selama-lamanya.
Dari kedua petisi ini, yang disetujui oleh Inggris hanya masalah nomor satu dan ditindaklanjuti dengan mengembangkan Mahkamah Syari'ah yang akan mengendalikan urusan-urusan agama Islam. Sedangkan yang kedua ditolak, penolakan itu didasarkan pada tujuan perjanjian 1906 adalah untuk memperbaiki adat dan undang-undang setempat sebagai langkah untuk menyelamatkan Brunei dari kehilangan-kehilangan wilayahnya. Untuk seterusnya Mahkamah Syari'ah Brunei hanya dibenarkan melaksanakan undang-undang Islam yang berikatan dengan perkara-perkara kawin, cerai, dan peribadatan (khusus) saja. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan jinayat (pidana) diserahkan kepada seutuhnya pada perundang-undangan Inggris berdasarkan Common Law England.
Brunei terus-menerus melakukan perombakan dan pembaruan pada Peraturan-peraturan dan perundang-undangan, seperti pada tahun 1912 majelis Masyuarat Negeri telah memproklamirkan keberlakuan Undang-undang agama Islam yang dikenal dengan "Muhammadans Marriages and Divorce Enactement." Sampai yang terakhir yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Majelis Agama, Adat Negeri dan Mahkamah Kadi tahun 1955, yang telah pada tanggal 1 Januari 1956. Setelah tahun itu berturut-turut undang-Undang mengalami amandemen yaitu mulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967. Ketika terjadi Revision Laws of Brunei pada tahun 1984, undang-undang ini pun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja disamping namanya ditukar dengan akta Majelis Agama dan Mahkamah Kadi Penggal 77. Sebenarnya perundang-undangan ini, didasarkan pada perundangan yang berlaku di negeri Kelantan dengan mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi Brunei. Peraturan ini ini terdiri dari:
pendahuluan (Bagian I pasal 1-4)
Majelis Ugama Islam (Bagian II pasal 5-44)
Mahkamah syari'ah (Bagian III pasal 45-96)
Masalah Keuangan (Bagian IV pasal 97-122)
Masjid (Bagian V pasal 123-133)
Perkawinan dan perceraian (Bagian VI pasal 134-156)
Nafkah Tanggungan (Bagian VII pasal 157-163)
Muallaf (Bagian VIII pasal 164-168)
Kesalahan (Bagian IX pasal 169-195)
Perkara Umum (Bagian X pasal 196-204)
Tinjauan Umum Hukum Perkawinan Dalam Islam
Dalam pandangan Islam, Perkawinan adalah akad yang diberkahi, dimana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita. Mereka memulai perjalan berumah tangga yang panjang dengan saling cinta, tolong-menolong, dan toleransi. Al-Quran menggambarkan hubungan yang sah itu dengan suasana yang menyejukkan, akrab, mesra, saling percaya, pengertian dan penuh kasih sayang. Dalil Al-Quran dan Hadist yang menjelaskan tentang pernikahan diantaranya sebagai berikut:

وَ مِنْ ايتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً، اِنَّ فِيْ ذلِكَ لايتٍ لّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. الروم
Artinya:" Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum : 21)
عَنْ اَنَسٍ  اَنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ص قَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ اَتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: اُصَلِّى وَ لاَ اَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: اَصُوْمُ وَ لاَ اُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَ كَذَا. لكِنّى اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَ اُصَلِّى وَ اَنَامُ وَ اَتَزَوَّجُ النّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنّى. احمد و البخارى و مسلم
Artinya: "Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, "Aku tidak akan kawin". Sebagian lagi berkata, "Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur". Dan sebagian lagi berkata, "Aku akan berpuasa terus-menerus". Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).
Dari ayat dan hadist tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan dalam hidup, karena iklim dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang dan mesra.
Dalam Islam perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada mahluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat Al-Dz'ariya't ayat 49 disebutkan:

Artinya:
"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Wajib kepada mereka yang dianggap mampu secara lahir batin untuk melakukan pernikahan sedang mereka tidak dapat mengawal hawa nafsunya, dan dikhawatirkan melakukan perzinahan.
Sunnah kepada meraka yang masih dapat mengawal nafsunya.
Mubah kepada mereka yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan.
Makruh kepada mereka yang tidak berkemampuan dari segi nafkah lahir dan batin.
Haram kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan untuk berkawin serta dikhawatirkan akan menganiaya istri jika berkawin nanti.
Islam telah memberikan gambaran dan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Quran dan Hadist:
1. Mengenal Pasangan (Ta'aruf)
2. Khitbah (peminangan)
3. Pertunangan
4. Akad Nikah
6. Walimatul Ursy .
Hukum Pernikahan di Brunei Darussalam
Proses pra-Nikah di Brunei Darussalam
Sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Perkawinan dan perceraian (Bagian VI pasal 134-156), menjelaskan bahwa UU perkawinan Negara Brunei Darussalam Majlis Agama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi haruslah dilangsungkan oleh orang-orang yang beragama Islam. Selain itu, proses pernikahan yang dijalani juga menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh syara'. Sebagian besar penduduk Brunei Darussalam beragama Islam dengan menganut madzab Imam Syafi'i. Dengan demikian, yang dimaksud dengan syara' adalah pernikahan haruslah dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh fiqih sebagaimana yang telah diijtihadkan oleh imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya. Proses-proses pernikahan yang harus dilalui pada penduduk negara Brunei Darussalam adalah:
a.Tahap Pertunangan
Dalam tahap ini, sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh syara' bahwa sebelum proses pernikahan seorang harus melalui tahap pertunangan. UU Negara Brunei Darussalam Majelis Agama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi melegitimasi proses pertunangan ini ke dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 136. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Barang siapa baik secara lisan atau tulisan, baik secara langsung atau melalui perantaraan orang lain telah mengikatkan diri dengan orang lain dalam ikatan pertunangan, namun dengan tanpa alasan yang dibenarkan dia memutuskan hubungan pertunangan tersebut, maka jika dia adalah seorang laki-laki maka diwajibkan atasnya membayar ganti rugi sejumlah mas kawin dan biaya-biaya lain yang telah dipersiapkan untuk persediaan pernikahan tersebut." Namun jika dia adalah seorang perempuan maka diwajibkan atasnya mengembalikan pemberian pertunangan dan biaya-biaya lain sebagaimana di atas. Pengembalian-pengembalian biaya ini dapat diperoleh dengan melalui proses persidangan di depan Mahkamah.
b. Proses pendaftaran pernikahan
Pernikahan harus didaftarkan kepada pendaftar-pendaftar pernikahan di tempat dimana calon pengantin berada. Pendaftar-pendaftar tersebut adalah pendaftar yang telah disahkan oleh duli yang maha mulia (menteri) melalui warta kerajaan (surat-surat Negara) sebagai pendaftar pernikahan dan perceraian umat Islam. Pendaftar-pendaftar tersebut dapat terdiri dari :
Kadi menjadi pendaftar pernikahan dan perceraian di tempat dimana dia mempunyai kekuasaan kehakiman baik civil ataupun jinayah.
Imam-imam masjid menjadi pendaftar pernikahan di wilayah masyarakatnya.
Para petugas pendaftar mempunyai tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang ini atau peraturan-peraturan yang lahir setelah Undang-undang tersebut.
Pernikahan Yang Dianggap Tidak Sah
Suatu pernikahan dianggap tidak sah dan tidak dapat didaftarkan ke pendaftar jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Negara Brunei Darussalam Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara' sesuai dengan madzhab masing-masing.
Pernikahan tidak sah apabila tidak mendapatkan izin dari:
Wali perempuan
Kadi yang mempunyai kekuasaan dimana mempelai tersebut tinggal atau siapa saja yang telah diberi kuasa oleh kadi untuk mengijinkan proses pernikahan tersebut. Wali yang seperti ini disebut dengan wali raja. Wali raja dapat memberikan ijin pernikahan jika wali dari mempelai tidak dapat member ijin baik karena ketidakmampuannya atau karena alasan yang tidak memuaskan.
Jika mempelai perempuan adalah janda, maka:
Dia tidak boleh kawin dengan selain suaminya yang dahulu jika si perempuan masih dalam masa iddah.
Dia tidak boleh kawin kecuali jika:
Surat keterangan mati suaminya
Surat keterangan cerai yang dikeluarkan dengan sah di bawah Undang-undang yang berkuasa pada saat itu.
Salinan dari surat-surat yang disahkan yang berhubungan dengan perceraian
Salinan dari surat-surat yang disahkan yang berhubungan dengan perceraian
Surat keterangan janda dari kadi
Jika dia ditalak 3 maka dia tidak boleh menikah dengan suaminya yang dahulu kecuali sebelum pernikahan terjadi dia telah menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang disempurnakan dengan persetubuhan dan dibatalkan dengan cara yang sah.
Proses pernikahan
Sebagaimana dalam hukum islam, yang menjadi syarat dan rukun dalam pernikahan adalah adanya kedua mempelai, adanya saksi, dan wali. Yang berhak meng akadkan pernikahan adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan diberi kuasa oleh duli (menteri) yang maha mulia sebagai penguasa dia atasnya untuk melakukan akad.
Selain itu, yang berhak melakukan akad pernikahan adalah setiap orang yang dibenarkan oleh Syara' untuk melakukan akad dengan syarat pernikahan dilaksanakan di depan petugas pendaftar. Pernikahan harus dilaksanakan di sebuah masjid dimana mempelai tinggal dengan syarat mendapatkan izin dari kadi atau pendaftar. Proses pendaftaran dan pembiayaan pernikahan hendaknya diselesaikan di tempat dimana akad nikah tersebut dilaksanakan.
Mas kawin sebagai salah satu yang ditetapkan dalam undang-undang haruslah dibayar oleh suami atau oleh orang yang mewakili kepada calaon istrinya atau yang mewakili dihadapan petugas yang melakukan akad dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2 orang saksi.
Register dan pencatatan nikah
Hal-hal yang perlu dicatatkan pada saat mendaftarkan pernikahan adalah sebagai berikut:
Jumlah mas kawin
Jumlah barang/pemberian di luar mas kawin
Jumlah mas kawin atau pemberian lain yang terhutang
Pasal-pasal yang dijadikan jaminan atas mas kawin dan pemberian yang terhutang tersebut, yaitu setelah 7 hari pernikahan, suami-istri, wali (jika ada) dan yang mengakadkan wajib melaporkan kepada pendafter yang mukmin mengenai pernikahan tersebut termasuk di dalamnya pasal-pasal yang disepakati bersama sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Setelah dilaporkan pendaftar, tugas pendaftar adalah dengan secepatnya mencatat laporan pernikahan tersebut. Setelah laporan dan administrasi dirasa cukup dan persyaratan-persyaratan lainnya telah dianggap terpenuhi termasuk di salamnya bayaran bagi si pendaftar,maka tugas bagi si pendaftar adalah mengeluarkan buku catat nikah.
PENUTUP
Pada kenyataannya Negara Brunei Darussalam telah mengalami perubahan setelah diadakannya perjanjian keberlakuan hukum dengan Inggris, hal tersebut menyebabkan campur tangan inggris dalam kekuasaan Kehakiman, Keadilan, Penegakan Hukum serta Perundang-undangan, sementara seluruh mekanisme pelaksanaan hukum Islam secara khusus diserahkan kepada pemerintah Brunei, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Mahkamah Syari'ah.
Brunei Darussalam mengakomodasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat tetapi aplikasi hukum islam lebih dominan dibandingkan hukum yang lainnya, karena mayoritas penduduk Brunei beragama Islam. Pengambilan hukum perceraian di Brunei telah diatur dalam UU Perkawinan dan perceraian (Bagian VI pasal 134-156) yang secara utuh dikembangkan dari mazhab Syafi'i dan sebagian besar bersifat regulatory.
DAFTAR PUSTAKA
David Leake, JR., Dalam John L. Eposito (Ed), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, (New York: Oxford University Press, 1995), Cet. 1
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI Deriktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1997/1998. UU No 1 Tahun 1974
Prof. Dr. Atho Mudzhar dan Dr. Khoerudin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), Cet. I
Redaksi Ensiklopedia, Ensiklopedia Islam
Haji Mahmud Saedon Awang Othman, Mahkamah Syari'ah di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya, dalam Mimbar hukum No. 23 Tahun VI, 1995
Tahir Mahmud, Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1978)
Haji Salim bin Haji Besar, Pelaksanaan Undang-undang keluarga Islam di Negara Brunei Daruss alam dan Permasalahannya dalam Mimbar Hukum.
Tahir Mahmood,Family Law Reform in the muslim world, (Bombay: N.M. Tripathi pvt. Ltd., 1972)
Saleh K.H Qamaruddin, dkk, Asbabun Nuzul, Bandung Diponergoro, 1980
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Fak. Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1978
Khairudin Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, (Ciputat: Ciputat Press. 2003),
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003, cet. ke-2.
Saebani, Beni Ahmad. 2008. Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang. Bandung. Pustaka setia.
http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-brunei-darussalam/diakses pada 10-10-2013
UU Negara Brunei Darussalam Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi, pasal 136
David Leake, JR., Dalam John L. Eposito (Ed), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, (New York: Oxford University Press, 1995), Cet. 1
http// :www hukum islam di brunei darussalam. Com
Inamulah khan (Ed), The World MuslimGazeteer, (Delhi: International Islamic publisher, 1992)
Redaksi Ensiklopedia, Ensiklopedia Islam


Download SEJARAH KEBERLAKUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN DI BRUNEI DARUSSALAM.docx

Download Now



Terimakasih telah membaca SEJARAH KEBERLAKUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN DI BRUNEI DARUSSALAM. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat


Tinggalkan Komentar
EmoticonEmoticon