December 15, 2016

Hukuman Mati di Indonesia sebagai Yurisprudensi


Judul: Hukuman Mati di Indonesia sebagai Yurisprudensi
Penulis: Dinda Asri


TUGAS SISTEM HUKUM INDONESIA
Konsep Hukum sebagai Yurisprudensi (Keputusan Hakim) dalam Hukuman Mati di Indonesia
Untuk Memenuhi Tugas Sistem Hukum Indonesia

Oleh :DINDA ASRI
135120500111048
B2 ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
2013/2014
Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP (Baru), pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.
Hal biasa yang selalu muncul adalah ada pihak yang pro dan kontra. Berbagai sudut pandang digunakan guna memperkuat argumen mereka tentang sah tidaknya hukuman mati ini, mulai dari sisi agama, hak asasi manusia, khususnya hukum sosial budaya (konsep perilaku sosial) yang ada dalam konsep positivism yang dianut oleh Indonesia yang akan saya bahas dalam makalah ini.
Dibandingkan dengan tiga Presiden terdahulu selepas Orde Baru yakni Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyelenggarakan 13 kali eksekusi mati. Contohnya adalah kasus Tibo cs yang menjadi tersangka kerusuhan di Poso, Amrozi cs yang menjadi pelaku Bom Bali I dan kasus-kasus criminal lainnya.
Permasalahan
Jika bentuk hukuman ini lebih dikembangkan lagi dan akan dipertegas, mungkin akan banyak lagi tersangka-tersangka yang akan di hukum mati seperti kasus-kasus korupsi di instansi pemerintahan.
Dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah:
Bagaimanakah hukuman mati menurut sudut pandang sosiolog hukum terkait hukum sebagai pola perilaku sosial ?Apakah efektifitas hukuman mati di Indonesia ?Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang bersifat teoritis mengenai peranan sanksi yang dalam hal ini adalah hukuman mati di dalam proses efektivitas hukum.
Pembahasan
Sebagian besar Negara sudah tidak mengenal lagi hukuman mati. Negeri Belanda yang merupakan kiblat dari hukum di Negara kita sejak 1870 telah menghapuskan hukuman mati. Tetapi hal ini tidak diikuti oleh daerah koloninya karena pemerintah kolonial menganggap hukuman mati harus dipertahankan dalam keinginan untuk melindungi kepentingan politiknya.Menurut Dr. E. Utrecht SH, salah satu pertimbangan yang sudah tentu secara sadar atau tidak sadar ditimbulkan oleh pihak pemerintah kolonial yaitu hal hukum pidana menjadi alat paling tajam bagi satu "rullling class" untuk mempertahankan kedudukannya.
Sebenarnya pro dan kontra akan hukuman mati bukan merupakan hal yang baru karena sudah dari dulu dipertentangkan tanpa akhir oleh ahli hukum kita.
Tercatat Ruslan Saleh yang dengan tegas mengatakan ia tidak dapat menerima,bahkan menolak adanya pidana mati baik sebagai ancaman hukuman maupun pelaksanaannya.
Sebaliknya Jonkers mendukung hukuman mati sebagai suatu "noodrecht" dan hal ini diikuti oleh pembuat WvS yang hanya menentukan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan yang paling berat, yaitu ;Kejahatan-kejahatan berat terhadap keamanan Negara yang melanggar pasal 104,105, 111 ayat 3 jo. 129 (pasal 105 KUHP telah dihapuskan)
Pembunuhan, melanggar pasal 130 ayat 3, 140 ayant 3, 340 (dalam KUHP pasal 130 telah dihapuskan)
Pencurian dan pemerasan dengan factor-faktor yang memberatkan , yaitu pasal 365 ayat 4 dan 468 ayat 2.
Pembajakan laut, pantai dan sungai seperti yang diatur oleh pasal 444.
Berbeda dengan dalih pendukung hukuman mati masa kini maka Jonkers mengatakan bahsa mereka yang mengemukakakn keberatan terhadap hukuman mati menyatakan bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan agama dan etika, dan apalagi dalam hal bilamana kemudian ternyata bahwa Hakim ketika menjatuhkan hukuman mati itu tersesat (lijkedwaling) maka hukuman tidak lagi dapat diubah atau dibatalkan karena yang dihukum telah mati.
Dipertahankannya hukuman mati sejalan dengan pikiran Kant yang dikenal dengan teori pembalasan yang menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah suatu pembalasan, dimana siapa yang membunuh harus dibunuh pula.Sedangkan Feurbach menghendaki hukuman itu harus dapat menakutkan seorang supaya tidak melakukan kejahatan, yang dikenal dengan teori menakut-nakuti.Nampaknya pendukung hukuman mati di Negara kita cenderung mengikuti pendapat Kant dan Feurbach, meski ada pula yang berlindung dibalik hukum agama sebagai alasan untuk mempertahankan hukuman itu. Sebaliknya mereka yang menentang hukuman mati mengingatkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki si pelaku kejahatan agar dapat menjadi manusia yang baik dan mereka menganggap hukuman bukan merupakan suatu tindak balas dendam. Selain itu mereka menentang bahwa dengan dijatuhkannya hukuman mati maka orang akan takut untuk melakukan kejahatan karena menurut pengamatan mereka tidak ada hubungannya antara angka kejahatan dengan hukuman mati.
Keinginan untuk menghapuskan hukuman mati dimuncullkan oleh sekelompok orang yang menyebut dirinya kelompok HATI, dimana antara lain mereka berpendapat bahwa hukuman mati telah meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Pidana mati telah merampas hak paling dasar manusia yaitu "hak hidup" dan meniadakan kemungkinan untuk bertobat, padahal hukuman adalah proses untuk mendidik dan memperbaiki kehidupan si terpidana.
Sementara ahli hukum diantaranya Dr. J.E. Sahetapy, Prof. Sudarto,SH, Yap Thiam Hien,SH serta mantan wapres Adam Malik, Mochtar Lubis dan mantan Menteri Kehakiman Mudjono,SH ( sekaligus dengan pengecualian untuk kejahatan-kejahatan tertentu ) menyetujui dihapuskannya hukuman mati.
Sedang, yang membela hukuman mati menamakan dirinya Pembela Hukum Mati atau PAHAMA, yang dengan menggunakan alasan bahwa kitab-kitab suci berbagai agama mengisyaratkan dengan tegas ijin bagi manusia untuk menerapkan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang terberat. Dan hukuman mati menurut mereka berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.Karena mengenai hukuman mati telah lama dipertentangkan dalam lingkungan sendiri maka dengan dibicarakannya secara luas telah memberikan gambaran akan sadar kesadaran hukum masyarakat yang semakin baik.
Setiap orang membenci pembunuhan dan kita selalu bertanya dalam hati mengapa seseorang seenaknya menghilangkan nyawa sesamanya, akan tetapi sebaliknya kita pun selalu cenderung melakukan hal yang sama dengan jalan "mematikan" si pembunuh sehingga dengan sadar kita melarutkan diri dalam jalan pikiran Kant yang ekstrem itu.
Memang jika mengikuti perasaan hati menghukum mati seseorang yang telah melakukan kejahatan berat dapat menimbulkan rasa puas, hanya saja apakah kepuasan itu sesuai dengan hati nurani, dan bukan sekedar kepuasan semu yang merupakan manifestasi dari pelampiasan diri ?Barangkali kita mau merenungkan konsepsi Sahardjo yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah pemasyarakatan, dimana masyarakat tidak saja diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah melakukan perbuatan tersebut diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.
Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhi pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan.Pidana penjara berat berarti bahwa derita dirasakan berat karena bimbingan dan didikan memerlukan waktu yang lama.Selama hukuman mati masih dipertahankan dalam hukum pidana kita maka adalah kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan perlu tidaknya seseorang dijatuhi hukuman mati. Selain itu, sikap Presiden selaku Kepala Negara dalam melaksanakan hak prerogatief-nya akan sangat menentukan dilaksanakan tidaknya suatu hukuman mati yang telah dimintakan grasi kepadanya.
Dalam menyatakan apakah kita akan mempertahankan atau menghapuskan hukuman mati selayaknya kita menentukan sikap yang tegas tentang apa yang menjadi tujuan dari hukuman itu, adakah dengan maksud membalas dendam ataukah untuk memperbaiki si pelaku kejahatan ?Dan bila untuk membalas dendam, maka laksanakanlah hukuman itu dengan segera, sehingga tidak memberikan harapan kepada si terhukum akan memperoleh pengampunan, karena bukanlah ini lebih manusiawi ?Tetapi bila tujuan hukuman untuk memperbaiki si pelaku kejahatan, maka hukuman mati harus dihapus dan menetapkan hukuman seumur hidup sebagai hukuman terberat.Kiranya kita harus mau bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kita membenci pembunuhan sedang kita sendiri melakukan "pembunuhan" ?Menurut Aliran Sosiologis Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber Hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Dan hukum merupakan gejala masyarakat, karena perkembangan hukum itu sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.Menurut hukum positivistik, hukum sama dengan norma-norma positif yaitu norma yang dibuat oleh badan legislasi yang dianggap sebagai hukum umum seperti undang-undang.
Hukum menurut konsep ini adalah apa yang ada menurut undang-undang, bukan apa yang seharusnya ada dalam hukum. Jadi, hukum dalam konsep positivisme  mengabaikan nilai-nilai kebenaran, moral, kesejahteraan, bahkan terkadang jauh dari kata keadilan. HYPERLINK "file:///F:\\UTS%20(Analisis%20Kasus%20dengan%20Konsep%20Hukum%20Positivisme).doc" \l "_ftn3" \o "" [3]Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum positivisme berpegang teguh pada peraturan hukum yang diakui oleh Negara, yaitu seperti undang-undang. Jadi, seseorang dapat dihukum jika seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan hukum atau undang-undang.Di dalam buku di bidang kriminologi sering kali ditemukan pernyataan bahwa yang penting pada sanksi adalah kepastian. Dengan kata lain, yang terpenting adalah apakah suatu sanksi sungguh-sungguh ataukah tidak.
Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertentu dilakukan secara ketat. Terkait dengan masalah kepastian penerapan sanksi dihubungkan dengan masalah pidana mati, berdasarkan data yang dikumpulkan dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, menunjukkan bahwa pidana mati yang dijatuhi oleh hakim di Indonesia sampai dengan Maret 2007 berjumlah 95 kasus, dimana sebagian besar jenis perkara tersebut adalah kejahatan narkotika dan psikotropika, serta kejahatan pembunuhan berencana. Dari mereka ada yang telah dieksekusi, dalam proses dan juga menunggu eksekusi. Beberapa orang telah menunggu eksekusi lebih dari lima tahun bahkan ada yang lebih dari 10 tahun.
Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana dampaknya bagi si terpidana sendiri? Jelas, bahwa dengan tenggang waktu yang lama menunggu waktu pelaksanaan eksekusi ditetapkan, bagi terpidana sendiri sesungguhnya dia telah menjalani dua bentuk hukuman, yaitu penjara dan hukuman mati.
Dengan demikian apakah keadilan sudah ditegakkan? jawabannya tentu tidak. Keadilan ada, jika terdapat keserasian antara nilai kepastian dan kesebandingan. Kepastian, ditunjukan pada masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan pada aparat/penguasa, dalam hal ini bagi siapa yang melakukan pelanggaran pasti akan memperoleh sanksi/hukuman.
Kepastian jika dilihat dari sudut masyarakat, perlu bahwa masyarakat harus dilindungi jika mengingat misalkan dalam hal kasus narkoba yang berkilo-kilo dijual oleh pengedar, berapa korban khsusna generasi muda yang akan jatuh dan meninggal dunia akibat over dosis, apakah kesebandingan lebih ditunjukan pada kepentingan si terpidana, apakah yang bersangkutan telah memperoleh hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Untuk itu, ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi, merupakan tambahan penderitaan bagi terpidana. Bagi masyarakat kepastian akan pelaksanaan hukuman, juga dapat berdampak pada proses pencegahan timbulnya kejahatan. Perlu dicacat, bahwa yang mempunyai dorongan untuk melakukan pelanggaran atau tidak bukan terletak pada resiko itu sendiri, namun pada anggapan-anggapan yang berasal dari diri sendiri mengenai resiko tersebut. Dengan demikian yang menjadi titik sentral adalah apakah suatu sanksi bersifat sungguh-sungguh atau tidak.Hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana memakan waktu yang relatif lama untuk sampai pada waktu pelaksanaan eksekusi. Perlu disampaikan disini pernyataan L.M. Friedman, bahwa hukuman dengan ancaman hukuman mati dapat bekerja secara efisien di beberapa masyarakat "yang menggunakan hukuman tersebut secara cepat, tanpa ampun dan frekuensinya baik. Hukuman mati tidak dapat bekerja dengan baik di Amerika Serikat dimana pelaksanaannya berlangsung lamban dan bersifat kontoversi".
Maka dengan adanya ketidak pastian dan lamanya pelaksanaan eksekusi, tentunya hukuan mati sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera dan usaha pencegahan timbulnya kejahatan tidak terwujud. Sebab, masyarakat sudah lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana itu sendiri. Jikapun masih ingat, mungkin mereka menjadi berfikir belum tentu hukuman akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dapat saja mereka mencoba-coba melakukan pelanggaran, dengan harapan apabila tertangkap hukuman tidak dilaksanakan.Terdapat dua arus pemikiran utama mengenai pidana mati ini, yaitu: pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan.
Kecenderungan masa kini adalah penghapusan pidana mati, seperti yang dilakukan dibeberapa Negara Amerika serikat dan Negara-negara Uni Eropa. Indonesia, termasuk Negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positifnya. Hal ini terlihat baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau diluar KUHP (undang-undang pidana khusus). Pidana mati sebagai mana tercantum dalam KUHP belaku di Indonesia diatur dalam pasal 10 dalam pasal ini dimuat dua macam bentuk pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati adalah bagian dari pidana pokok adapun ketentuan diluar KUHP adalah antara lain dalam undang-undang (UU) No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No.5 tahun 1997 tentang psikotropika, UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.
Kesimpulan
Kontroversi tentang penerapan sistem hukum mati ini sudah lama muncul di Indonesia dan menimbulkan pertentangan antara kubu yang pro dan kontra terhadap penerapan system hukuman ini, dan perdebatan panjang antara yang pro dan kontra pidana mati sampai saat ini terus berlangsung. Mereka yang menganggap perlu, menyakinkan bahwa pidana mati dapat memberikan efek jera, sehingga satu-satunya cara khusus untuk narkoba dengan penjatuhan pidana mati bagi pelaku. Mereka yang kontra pidana mati, berargumen bahwa pidana mati tidak menimbulkan efek jera terlihat dari banyaknya kasus narkoba saat ini, walaupun sudah ada ancaman pidana mati. Mereka berpendapat bahwa untuk melihat antara hukuman mati dengan mengurangi kejahatan itu perlu dibuktikan lebih lanjut. Sanksi dapat bersifat positif dan negatif. Sanksi positif berwujud imbalan dan negative berwujud hukuman. Hukuman mempunyai arti sosial tertentu oleh karenanya kekuatan sanksi tergantung pada persepsi manusia terhadap sanksi itu sendiri, kepastian penerapannya dan juga kecepatan penindakan/penerapannya. Dalam praktek, terdapat kendala dalam substansi peraturan terkait masalah permohonan peninjauan kembali dan grasi, sehingga tenggang waktu antara penjatuhan vonis sampai dengan eksekusi memakan waktu relatif lama. Hal ini akan berpengaruh pada efektivitas pidana mati dalam mengurangi atau memberantas kejahatan.
Ada baiknya melihat alternatif pemidanaan di masa depan dalam penanggulangan kejahatan seperti terorisme dan narkoba misalnya pidana ganti rugi. Bahwa kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya. Berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin, maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.Indonesia, sebagai bagian dari negara-negara di dunia yang tengah mempersiapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baru) untuk menggantikan KUHP yang diambil oper dari wetboek van strafrecht Belanda, sudah sepantasnya mempertimbangkan keberadaan sanksi ganti kerugian dalam hukum pidana mendatang. Apalagi jika terbukti bahwa hukuman mati sudah tidak efektif lagi untuk menekan angka kejahatan
Daftar pustaka
Ekobudi (2011). Efektifitas Hukuman Mati. Diakses pada 2 April 2014
Andika, J (2013). 5 Konsep Hukum. Diakses pada 2 April 2014
Affandi, Wahyu. Berbagai Masalah Hukum di Indonesia. Bandung: Penerbit: Alumni. 1982


Download Hukuman Mati di Indonesia sebagai Yurisprudensi.docx

Download Now



Terimakasih telah membaca Hukuman Mati di Indonesia sebagai Yurisprudensi. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat


Tinggalkan Komentar
EmoticonEmoticon