October 13, 2016

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan


Judul: Makalah Pendidikan Kewarganegaraan
Penulis: Yubian Asfar Huda


MAKALAH
" PENDIDIKAN KEWARGANERAGAAN DIKALANGAN MAHASISWA"

Oleh:
Yubian Asfar Huda
NIM: 2014-22-103
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
JAKARTA
2014
Kata Pengantar Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas izinnya, saya dapat menulis dan menyusun penelitian ilmiah dengan judul "Pendidikan Kewarganegaraan dikalangan Mahasiswa". Tidak lupa dukungan moral dari segala aspek civitas akademika sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Jakarta, 8 Januari 2015
Yubian Asfar Huda
Latar Belakang Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu ditingkatkan terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.
Kep. Mendikbud No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan bahwa Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000, menurut Kep. Dirjen dikti No. 267/Dikti/2000 materi Pendidikan Kewiraan disamping membahas tentang PPBN juga dimembahas tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Sebutan Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan yang Dimana menurut Kep. Mendikbud tahun 1994 bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa Dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai aspek pembelajaran mengenai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang bersangkutan dengan bagaimana Mahasiswa bersikap ditengah hiruk pikuk banyaknya budaya luar yang masuk dengan menghargai itu tapi tetap mempertahankan status sebagai seorang Warga Negara Indonesia dan bisa membuat harum nama Negara.
Rumusan MasalahApakah tujuan khusus diadakannya Pendidikan Kewarganegaraan dikalangan Masyarakat?
Apakah Perkembangan Materi Pendidikan Kewarganegaraan dalam penyesuaian dengan perkembangan zaman saat ini?
Bagaimana Materi Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat membentuk pribadi Mahasiswa yang unggul dan mudah memahami dan bersikap dilingkungan sekitar secara cepat, sigap, dan tepat?
Tujuan Perumusan Masalah Tujuan dirumuskannya masalah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami arti penting mengapa penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan begitu penting untuk menunjang, membekali dan mendasari seluruh elemen masyarakat Indonesia agar mampu mengatur pola pikir yang menguntungkan dan menjauhi segala kerugian yang disebabkan ketidaktahuan akan suatu masalah, mengetahui manfaat dan tujuan adanya Pendidikan Kewarganegaraan, dan untuk membentuk peserta didik yang mandiri dan generasi muda yang siap dan tangguh.
PEMBAHASAN MASALAH
Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan atas dasar untuk membuat seluruh elemen masyarakat NKRI agar memahami mengenai sistem, tata cara, nilai, dan norma yang berlaku sebagai Warga Negara. Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat digunakan sebagai alat ukur yang mampu membuat masyarakat sadar akan lingkungan sekitar sehingga tidak mempunyai sifat apatis terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara. Kuncinya adalah dengan menumbuhkan akhlak yang baik dan moral terpelajar agar masyarakat dapat memiliki pola pikir yang rasional dan melakukan kegiatan yang bermanfaat hasil dari cerminan Nilai dan Norma yang ditetapkan sehingga muncul perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara tidak langsung bila berhasil menanamkan kepribadian ini kita mempunyai suatu hasil yang dapat dibanggakan di dunia internasional.
Di dunia yang sudah berkembang pesat ini perlu diadakannya penyesuaian berbagai aspek terlebih lagi pada aspek pendidikan, lebih spesifik lagi kita ambil mengenai Pendidikan Kewarganegaraan yang harus terus berkembang untuk membentuk pribadi pribadi yang maju, Pada tahun 1973/1974 Pendidikan Kewiraan, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal darai PKn berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973, merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di PT, di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di PT. Berdasarkan UU No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara ditentukan bahwa:
Pendidikan Kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada tingkat PT, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Sistem Pendidikan NasionalWajib diikuti seluruh mahasiswa (setiap warga negara).
Berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:1) Pendidikan Kewiraan bagi PT adalah bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan2) Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikanSK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa Pendidikan Kewiraan (PKn) termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, ISD, IAD, dan IBD sifatnya wajib.
Perkembangan Materi Pendidikan Kewarganegaraan:
Awal 1979, materi disusun oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti yang terdiri dari Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, politik dan Strategi Nasional, Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional, sistem Hankamrata. Mata kuliah ini bernama Pendidikan Kewiraan.
Tahun 1985, diadakan penyempurnaan oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti, terdiri atas pengantar yang bersisikan gambaran umum tentang bahan ajar PKn dan interelasinya dengan bahan ajar mata kuliah lain, sedangkan materi lainnya tetap ada.
Tahun 1995, nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan yang bahan ajarnya disusun kembali oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti dengan materi pendahuluan, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik strategi nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas dengan materi pengantar dengan tambahan materi demokrasi, HAM, lingkungan hidup, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasionalTahun 2002, Kep. Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 materi berisi pengantar sebagai kaitan dengan MKP, demokrasi, HAM, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.
Dalam dunia Pendidikan perlu adanya pembentukan moral dimana tiap-tiap peserta didik harus mengerti dan memahami untuk mempunyai tujuan sebagai berikut:
Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagawai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan NasionalAgar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
KESIMPULAN
Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah yang mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formal. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek material PKn adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. PKn bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi, dsb.


Download Makalah Pendidikan Kewarganegaraan.docx

Download Now



Terimakasih telah membaca Makalah Pendidikan Kewarganegaraan. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat


Tinggalkan Komentar
EmoticonEmoticon