February 03, 2017

Soal LCC 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara


Judul: Soal LCC 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Penulis: I. Majid rahmadia


Soal LCC 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara :)
Berikut ini adalah contoh soal tematik Lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayoo siapa yang nanti bakalan ikut LCC 4 Pilar 2014 kehidupan berbangsa dan bernegara semoga apa yang saya posting hari ini bisa bermanfaat, semoga sukses :)
1. Jelaskan latarbelakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR?
Jawaban:
1)       Penjabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilaksanakan oleh lembaga sendiri.
2)       Untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif).
3)       Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangan kepada Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada terjadinya penyelewengan penyelenggaraan negara karena lebih banyak undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.
 2. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan?
Jawaban:
Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan
Pembukaan UUD 1945
Menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945
Pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945
mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan.
Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang dipandang tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang majemuk.
menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945
4. Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil!
Jawaban:
1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term);
2) Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan;
3) adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi;
4) adanya mekanisme impeachment.
6. Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!
Jawaban:
1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;
2) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah;
3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.
8. Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi!
Jawaban:
§ Implikasi dari dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945, dimana dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
§ Untuk menjaga prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang menjaga kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
9. Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar"!
Jawaban:
§ penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV
§ meneguhkan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat secara tegas.
§ Implikasi: Kedaulatan tidak dijalankan oleh satu lembaga negara, yaitu MPR dan mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan UUD 1945.
10. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
Jawaban:
§ Kedudukan MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat
§ Tugas dan wewenang menetapkan dan mengubah UUD 1945 menetapkan GBHN memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat Putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikan penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta pertanggungjawaban Presiden Meminta laporan pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara atas pelaksanaan GBHN dan Ketetapan MPR lainnya sesuai dengan fungsinya. Memberhentikan Presiden.
11. Jelaskan makna rumusan " meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
Jawaban:
§ Mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius
§ Selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
§ Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara mampu menjaga harkat dan martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.
14. Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden dan DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan DPD?
Jawaban:
§ untuk mengatur mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara karena muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
§ Karena APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
15. Jelaskan mengapa MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara?
Jawaban:
§ Implikasi Perubahan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga tertinggi negara.
§ Implikasi dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden melaksanakan program sebagaimana dituangkan dalam kampanye pada proses PILPRES.
16. Jelaskan mengapa lembaga Dewan Pertimbangan Agung dihapus? apakah masih ada institusi yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada Presiden?
Jawaban:
§ Alasan: – Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara karena kedudukan DPA yang setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak mengikat Presiden. – Penetapan pertimbangan DPA dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sehingga membutuhkan waktu dan hal ini dipandang kurang effektif apabila Presiden memerlukan pertimbangan yang cepat.
§ Fungsi Pertimbangan dapat diberikan oleh suatu dewan pertimbangan yang berkedudukan di bawah Presiden dan dibentuk oleh Presiden.
18. Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial!
Jawaban:
§ Untuk optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman.
§ Hakim agung merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga menjadi tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya institusi khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur hakim agar dapat berlaku adil dan profesional.
§ Merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara hukum, dimana sesuatu yang sifatnya strategis untuk menegakkan keadilan harus senantiasa dikawal secara khusus.
19. Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD!
Jawab:
1)       Implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi pendidikan;
2)       Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional;
3)       Dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar.
21. Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil! Jawab:
v  Langsung: penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa diwakilkan.
v  Umum : menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
v  Bebas : seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
v  Rahasia : pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya.
v  Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat menyelenggarakan pemilu dengan jujur.
v  Adil : Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan.
24. Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan!
Jawaban:
1)  Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya bahwa lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilan bebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum.
2) Peradilan dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
25. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi, dan mengapa dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat!
Jawab:
§ Amnesti: Pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum di proses dalam peradilan.
§ Abolisi: Penghentian proses peradilan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang kemudian dihentikan.
§ Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada persoalan/pertimbangan politik, dimana DPR merupakan lembaga yang merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga politik.; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system
26. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan rehabilitasi, dan mengapa dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung!
Jawab:
§ Grasi: Pengurangan hukuman atau pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan.
§ Rehabilitasi: Pemulihan nama baik dari Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah memiliki putusan tetap dari pengadilan, tetapi dikemudian hari ternyata terbukti tidak bersalah.
§ Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada persoalan/pertimbangan hukum, dimana MA adalah lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system


Download Soal LCC 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.docx

Download Now



Terimakasih telah membaca Soal LCC 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat


Tinggalkan Komentar
EmoticonEmoticon