December 18, 2016

TUGAS POLITIK INDONESIA POLITIK LOKAL


Judul: TUGAS POLITIK INDONESIA POLITIK LOKAL
Penulis: Annas Annastacia


TUGAS
POLITIK INDONESIA
POLITIK LOKAL
2045970142240
Nama Kelompok :Kezia Ribka K. P.2013 330 003
Annastacia Jane2013 330 005
Haerunisa Novaliery2013 330 010
Arin Nurul R2013 330 040
Jaqualine S. A. Onim2013 330 064
Tiara Hanandita2013 330 105
Givanni Aprilia2013 330 108
Nazly Bintang Marco Paquita2013 330 198
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG
2013
Daftar IsiDaftar IsiBAB I PendahuluanBAB II Politik Lokal di Indonesia dari Orde Baru sampai ReformasiPengertianPolitikPolitik LokalKeadaan Politik Lokal Pada Masa Orde BaruKeadaan Politik Lokal Pada Masa ReformasiTidak Bertanggungjawabnya KPU
Ketidak Efisienan PanwasluMasalah Pemilu Tahun 2004
Bentuk Pemerintahan Presiden Era ReformasiPresiden B.J. HabibiePresiden Abdulrahman Wahid
Presiden Megawati Soekarno PutriPresiden Susilo Bambang YudhoyonoSistem PemiluOrde BaruOrde ReformasiPerkembangan Jumlah dan Nama Provinsi di Indonesia
Pemekaran Wilayah BantenDampak pada Pelayanan PublikDampak bagi Pembangunan EkonomiBAB III KesimpulanDaftar Pustaka
BAB I
Pendahuluan
Dari waktu ke waktu, segala sesuatu pasti akan mengalami perubahan. Begitu pula halnya dengan kehidupan berpolitik dalam suatu negara yang terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Di Indonesia sendiri, tata cara berpolitik khususnya tata cara pemilihan umum telah mengalami perubahan yang cukup besar dari masa orde lama hingga masa reformasi. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari jumlah partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, sifat dominasi partai, lama masa jabatan, maupun prosedur-prosedur yang ada dalam pemilihan umum.
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan politik lokal di Indonesia memberikan dampak-dampak tersendiri bagi kehidupan Indonesia secara keseluruhan, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Sifat apatis masyarakat Indonesia dalam memilih wakil rakyat mungkin merupakan salah satu contoh dampak negatif dari perubahan sistem politik lokal di Indonesia. Namun meskipun begitu perubahan tersebut pun sebenarnya memiliki dampak positif juga.
Makalah ini akan membahas kehidupan atau sistem politik lokal di Indonesia yang mengacu pada perbandingan antar masa, yaitu perbandingan politik lokal masa orde lama, politik lokal masa orde baru, dan politik lokal masa reformasi. Selain itu, di dalam makalah ini juga akan dijelaskan kasus pemekaran provinsi yang kerap kali di Indonesia dan apa dampaknya bagi kemajuan Indonesia secara keseluruhan.
BAB II
Politik Lokal di Indonesia dari Era Orde Baru sampai Reformasi
Pengertian
Politik :
Merupakan usaha yang ditempuh warga negara demi menimbulkan kebaikan bersama (teori aristoteles)
Politik Lokal :
Politik lokal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan politik yang berada pada level lokal. Seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah, maupun pemilihan kepala daerah.
Keadaan Politik Lokal pada masa Orde Baru
Sudah sejak dulu ABRI memiliki peranan tersendiri dalam bidang politik dan juga strategi dalam pemerintahan. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pejabat militer yang menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan di masa orde baru, seperti sebagai menteri, duta besar, komisaris BUMN, dan lain sebagainya. Bukan kejutan pula kalau mereka yang menduduki posisi tersebut sebenarnya juga merupakan orang dekat dari prsiden Soeharto.
Berbeda dengan pemilihan yang berlangsung saat ini, di masa orde baru pilkada gubernur dan wakilnya yang dilaksanakan di DPRD dicalonkan dan dipilih berdasarkan skenario yang dikendalikan oleh kekuatan rezim yang berkuasa melalui tiga jalur yang terdiri dari Abri, Birokrat, dan Golkar. Kriteria tidak tertulisnya antara lain adalah cakap, loyal, dapat menjaga stabilitas, dan lain sebagainya.
Mereka yang terpilih akan memperoleh legitimasi dan proteksi yang kuat dari sistem yang ada, sementara dukungan publik tidaklah menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal tersebut memungkinkan para gubernur dan wakilnya untuk menjalankan segala ide yang ada untuk mengatur daerah yang dipimpinnya dan segala ketidaksetujuan maupun tentangan dari masyarakat akan diredam oleh suatu skema politik.
Dibawah ini adalah contoh dari orang- orang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan dengan latar belakang militer yaitu :Azwar Anas Datuak Rajo SulaimanGubernur Sumatera Barat selama dua periode (1977- 1987)
Menteri Perhubungan Indonesia pada Kabinet Pembangunan V (1988- 1993)
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Pembangunan VI (1993- 1998)
Bustanil ArifinPernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Menteri Koperasi Indonesia.Dr. Tarmizi TaherMenteri Agama Indonesia periode 1993- 1998
Mayjen TNI (Purn) Widya Latief
Juru bicara kepresidenan pada masa awal pemerintahan SoehartoKeadaan Politik Lokal pada masa Reformasi
Masa reformasi dimulai sejak runtuhnya kerajaan orde baru. Hal yang menandai mulainya masa ini adalah diadakannya secara serentak diseluruh Indonesia Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disingkat dengan kata PILKADA pada tanggal 7 Juni 1999. Sistem Pemilu yang dipakai pada saat itu adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Sistem ini pernah dipakai oleh Indonesia pada PILKADA tahun 1997. Pada bagian ini kelompok kami akan memaparkan beberapa masalah yang terjadi pada pemilu 1999.
Tidak Bertanggungjawabnya KPU
Pemilu yang diikuti oleh 48 partai ini adalah pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada akhirnya, yang kemudian berhasil masuk DPR berjumlah 21 partai. Landasan hukumnya adalah UU No. 2 tahun 1999. Namun pada pemilu ini, masalah terjadi saat KPU (Komisi Pemilihan Umum) diminta menandatangani hasil suara rakyat. Mereka berdalih bahwa hasil suara tidak sah karena terjadi banyak pelanggaran. Memang, banyak pelanggaran yang terjadi saat pemilu namun hal ini masih dapat ditolelir terbukti dimana pada tingkat daerah, hasil suara ini telah ditandatangani oleh wakil-wakil partai. Ini berarti, pemilu telah berlangsung dengan sesuai prosedur.
Presiden Habibie yang saat itu menjabat diminta oleh Panwas Pemilu Pusat untuk ikut campur tangan dalam penyelesaian masalah ini, dengan dasar hukum Pasal 8 ayat (1) UU  No. 3/1999, yang berbunyi bahwa "Penanggung jawab Pemilihan Umum adalah Presiden". Keputusan ini memang terlihat seperti pelanggaran dimana presiden mengintervensi KPU, namun karena masalah ini memang sepenuhnya merupakan kecurangan dari anggota KPU yang tak bertanggung jawab, tidak terdapat ada penolakan terhadap keputusan ini dimana publik pun diam saja tanda setuju terhadap keputusan yang diambil oleh Presiden Habibie.
Ketidakefektifan Panwaslu
Panwaslu,yang sebelumnya pada orde baru diberi nama Panwaslak Pemilu diperbaharui dengan menggunakan fondasi  UU No. 3/1999 yang mengatur bahwa Panwaslu dibentuk di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Panwaslu sendiri mempunyai tugas dan kewajiban dan kewajiban sebagai berikut :
Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu;
Menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan
Menindaklanjuti temuan, sengketa dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.
Laporan yang diberikan oleh Panwaslu mencatat bahwa setidaknya terjadi 4.290 penyimpangan yang terjadi pada pemilu tahun 1999. Penyimpangan ini kurang lebih berupa penyimpangan administrasi, netralisasi pejabat pemerintah, penyimpangan tata cara, money politics, dan pelanggaran pidana.
Namun dari sejumlah penyimpangan itu, hanya seper sekian kecil yang dapat terselesaikan oleh Panwaslu. Tercatat dari 270 kasus yang dilaporkan kepihak berwenang hanya 26 kasus yang dibawa ke pengadilan. Kasus yang dilaporkan pun kebanyakan merupakan kasus pelanggaran yang bersifat administratif. Sedangkan kasus lain seperti kasus money politics tidak tercatat pelaporannya. Padahal pada saat itu, kasus semacam ini sedang hangat dibicarakan oleh publik.
Sekurang-kurangnya terdapat empat faktor yang menjadi tonggak ketidakefektifan Panwas Pemilu 1999 dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum peraturan pemilu:
Tugas dan wewenang Panwaslu tidak memadai;
Sumber daya manusia (SDM) kurang siap;
Software dan hardware kurang memadai;
Terbatasnya akses informasi.
Dengan kekurangan semacam ini, cukup dapat dipastikan bahwa Panwas Pemilu 1999 dapat tercatat sebagai Panwas Pemilu yang tidak efektif. Namun hal yang cukup dapat mengangkat Panwas Pemilu adalah ketika mereka berhasil meminta Presiden Habibie mengambil alih pemilu yang saat itu sudah acak-acakan.
Masalah dalam Pemilu tahun 2004
Pemilu di negara Indonesia terlaksana setiap 5 tahun sekali dan tepat pada tahun 2004 terselenggara 2 putaran pemilu yaitu pada tanggal 5 Juli dan 20 September 2004. Pada tahun ini terjadi dua putaran pemilu dikarenakan pada saat putaran pertama tidak ada calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan persentasi suara lebih dari 50%. Peserta pada pemilu tahun 2004 adalah Hamzah Haz – Agum Gumelar, Amien Rais - SiswonoYudohusodo, Megawati Soekarno putri-Hasyim Muzadi, Wiranto - Salahuddin Wahid dan Soesilo Bambang Yudhoyono - Yusuf Kalla dengan pasangan SBY-Yusuf Kalladan Megawati-Hasyim yang maju kepemilu putaran ke-2.
Pada pemilu tahun ini terdapat beberapa masalah yang menghambat jalannya pemilu. Masalah tersebut salah satunya adalah masalah pengawasan pemilu legislatif. Dalam pemilu tahun 2004 terjadinya ketidak konsistenan pencatatan tahapan pendaftaran dengan jadwal yang ditetapkan. Selain itu, KPU membuat peraturan yang melanggar undang-undang dan berkali-kali membantu peserta yang belum memenuhi persyaratan. Hal lain yang penting untuk diketahui adalah karena rendahnya kontrol KPU terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam ketentuan yang ada sehingga calon legislatif yang tidak memenuhi syarat dapat lolos masuk daftar calon anggota legislatif. Dari sekian banyak masalah yang terjadi seharusnya semuanya bisa ditangani atau setidaknya mayoritas dari masalah tersebut dapat terselesaikan tetapi nyatanya tidak seperti itu.
Sebab pertama adalah karena KPU/KPUD sengaja mengambil kebijakan untuk mengabaikan penyelesaian pelanggaran administrasi karena pelanggaran –pelanggaran jenis ini sebagian besar tidak berimplikasi langsung pada hasil pemilu. Alasan kedua adalah karena tidak adanya mekanisme dan prosedur baku untuk menangani hal – halseperti itu akibatnya kasus – kasus tersebut tidak serius ditangani.
Masalah kedua yang terjadi pada masa kampanye tahun 2004. Saat itu, terjadi banyak sengketa antar peserta pemilu. Berawal dari perebutan lokasi pemasangan atribut parpol hingga perebutan lapangan untuk melakukan kampanye. Terdapat juga ketegangan antara peserta dengan KPU dikarenakan peserta tidak dapat menerima keputusan KPU untuk tidak meloloskan dirinya kebabak selanjutnya sehingga parpol calon tersebut melaporkan KPU kepada Panwas Pemilu.
Masalah ketiga adalah ketidaksiapan panitia pemilu untuk menyelenggarakan pemilu itu sendiri sehingga pemilu tahun 2004 tidak serentak. Masalah lainnya yang terjadi adalah konflik internal yang terjadi pada parpol yang bersangkutan.Contoh kasus yang terjadi adalah:
Enam orang caleg PKB dicoret/dipecat DPC PKB Kabupaten Malang;
Caleg partai demokrat yang sebelumnya mengundurkan diri dari pencalonan pemilu tiba-tiba menarik pengunduran dirinya sehingga setelah tahu dirinya bisa lolos sebagai anggota legislatif sehingga calon nomor urut di bawahnya protes keras;
KB mempersoalkan KPU yang bersikeras melakukan penggantian nama caleg berdasarkan nomor urut, sedangkan PKB mendasarkan diri pada kesepakatan untuk meloloskan calon peraih suara terbanyak.
Bentuk kepemimpinan Presiden – Presiden di Indonesia pada era Roformasi
Pemerintahan BJ. Habibie
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Moneter_Internasional" \t "_parent" \o "Dana Moneter Internasional"Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa" \t "_parent" \o "Media massa"media massa dan kebebasan berekspresi. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Timur" \t "_parent" \o "Timor Timur"Timor Timur untuk mengadakan HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Referendum" \t "_parent" \o "Referendum"referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia" \t "_parent" \o "Indonesia"Indonesia pada Oktober HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/1999" \t "_parent" \o "1999"1999.
Pemerintahan Abdurahman Wahid
Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh" \t "_parent" \o "Aceh"Aceh, Maluku, dan HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Papua" \t "_parent" \o "Papua"Papua. Di HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Barat" \t "_parent" \o "Timor Barat"Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Samudra_Hindia_2004" \t "_parent" \o "Gempa bumi Samudra Hindia 2004"gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Sumatra_Maret_2005" \t "_parent" \o "Gempa bumi Sumatra Maret 2005"gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra. Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka" \t "_parent" \o "Gerakan Aceh Merdeka"Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh" \t "_parent" \o "Aceh"Aceh. Atas prestasi SBY yang di tanam sejak tahun 2004 telah mengantar beliau naik kembali duduk di kursi presiden dengan pasanganya pak Budiono pada pemilu tahun 2009, kinerja mereka pun belum dapat dirasakan dengan maksimal.
Sistem Pemilu
Pemilu di masa Orde Baru: 1. Dilaksanakan hanya sekali untuk memilih partai, hanya ada tiga partai (PDI, Golkar dan PPP) dan pasti Golkar sebagai jawara PEMILU dengan mengusung presiden Soeharto pada SU MPR; 2. Tidak adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif secara langsung; 3. Semboyan Pemilu yaitu Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia)
Pemilu di masa Reformasi: 1. Dilaksanakan dengan dua hingga tiga tahapan (satu tahapan untuk memilih partai/anggota legislatif dan dua tahapan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden) dengan jumlah partai mencapai 24 Parpol (Pemilu 2004) dan 34 Parpol (Pemilu 2009); 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif secara langsung oleh rakyat; 3. Semboyan Pemilu yaitu Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil).
Perkembangan Jumlah dan Nama Provinsi di Indonesia
Jumlah provinsi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup besar dari waktu ke waktu secara bertahap. Namun perkembangan jumlah provinsi bukan berarti wilayah Indonesia menjadi semakin luas, melainkan wilayah yang sudah ada terbagi-bagi kembali menjadi beberapa bagian. Di era kemerdekaan (1945-1949), Indonesia memiliki delapan provinsi yang terdiri dari Sumatera, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Di era kemerdekaan, Irian belum menjadi bagian dari Indonesia karena Irian masih berada di bawah kekuasaan Belanda.
Provinsi yang asalnya berjumlah delapan pun pada akhirnya mengalami perkembangan di masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950). Saat itu wilayah Indonesia dibagi menjadi lima belas negara bagian ditambah satu Republik Indonesia. Namun beberapa bulan kemudian beberapa negara bagian kembali menggabungkan diri ke dalam negara Republik Indonesia. Di tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan namun saat itu provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Sumatera Utara (termasuk Aceh), Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Selain itu, Yogyakarta pun diberikan status "Daerah Istimewa".
Sejak itu, jumlah provinsi di Indonesia terus mengalami pertambahan. Perkembangan jumlah provinsi di Indonesia sejak tahun 1950 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
NNo Tahun Jumlah
Provinsi Provinsi yang mengalami perkembangan
11 1950 11 Sumatera Sumatera Utara (termasuk Aceh), Sumatera Tengah, Sumatera Selatan.
Jawa Tengah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
22 1956 15 Sumatera Utara Sumatera Utara dan Aceh.
Jawa Barat Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Kalimantan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan.
33 1957 17 Sumatera Tengah Sumatera Barat, Riau, Jambi.
Kalimantan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
44 1958 20 Sunda Kecil Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
55 1959 21 Sumatera Selatan Sumatera Selatan dan Lampung.
66 1960 22 Sulawesi Sulawesi Utara dan Tengah, Sulawesi Selatan dan Tenggara.
77 1964 24 Sulawesi Utara dan Tengah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
Sulawesi Selatan dan Tenggara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
88 1967 25 Sumatera Selatan Sumatera Selatan dan Bengkulu.
99 1969 26 Irian Jaya masuk ke Indonesia.
110 1976 27 Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur.
111 1999 29 Timor-Timur lepas dari Indonesia.
Maluku Maluku dan Maluku Utara.
Irian Jaya Irian Jaya Barat dan Papua.
112 2000 33 Jawa Barat Jawa Barat dan Banten.
Sulawesi Utara Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Riau Riau dan Kepulauan Riau.

Pemekaran provinsi di Indonesia ini dilakukan dengan tujuan ingin mempercepat birokrasi dan pemeraataan pembangunan di daerah-daerah tertentu. Misalnya, diambil contoh dari Pulau Nias yang rencananya akan lepas dari provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi tersendiri yaitu provinsi Nias. Selama ini, Pulau Nias yang letaknya cukup jauh dari Sumatera Utara mengalami ketimpangan dalam pemerataan pembangunan karena segala APBD yang diberikan oleh pemerintah pusat disalurkan kepada pemerintah Sumatera Utara terlebih dahulu, sementara APBD yang diterima oleh pemerintah Sumatera Utara harus dibagi kepada kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara. Dengan terbentuknya provinsi Nias, maka bantuan APBD dari pemerintah pusat membuat pemerintah Nias dapat mengelola APBD-nya sendiri untuk pemerataan pembangunan.
Meskipun wilayah Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun, yang disayangkan adalah lepasnya wilayah Timor-Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Dari awal, Timor-Timur dibiarkan masuk ke dalam wilayah Indonesia oleh dunia internasional hanya karena pada saat itu terjadi kekosongan pemerintahan di Timor-Timur. Kekosongan pemerintahan di Timor-Timur ini dikhawatirkan akan mengundang blok komunis memerintah di Timor-Timur. Dunia internasional sebenarnya tidak pernah rela mengakui Timor-Timur sebagai bagian dari Indonesia. Akhirnya, PBB dan Portugal mendesak Indonesia untuk mengeluarkan referendum. Pada akhirnya, diadakanlah jajak pendapat bagi rakyat Timor-Timur; apakah mereka ingin lepas dari Indonesia atau ingin bergabung dengan Indonesia. Ternyata menurut hasil jajak pendapat tersebut, 78,5% rakyat ingin Timor-Timur untuk lepas dari Indonesia. Maka dari itulah Timor-Timur lepas dari Indonesia di tahun 1999.
Sejak lepasnya Timor-Timur dari Indonesia di tahun 1999 yang lalu, mulai bermunculan kelompok-kelompok di daerah tertentu yang juga ingin daerahnya lepas dari Indonesia. Misalnya saja ada Organisasi Papua Merdeka di Papua. Organisasi tersebut muncul dengan tujuan ingin melepaskan diri dari Indonesia dan mendirikan negaranya sendiri. Mengapa Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia? Hal tersebut terjadi karena ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dianggap tidak adil dalam memperlakukan Papua. Pemerintah Indonesia dianggap terlalu fokus melaksanakan pembangunan di Pulau Jawa sehingga pulau-pulau di luar Jawa merasa kurang dipedulikan, khususnya di daerah Papua.
Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemekaran provinsi yang kerap kali terjadi di Indonesia serta keinginan beberapa daerah di Indonesia untuk lepas dan merdeka dari Indonesia adalah karena ketimpangan dalam pemerataan pembangunan.
Contoh Provinsi yang terpecah seperti Papua yang terpecah menjadi Papua dan Papua Barat. Alasannya ialah :
Mempercepat pelayanan publik maksudnya karena pembangunan di Papua hanya terasa di Provinsi Papua nya saja dan daerah – daerah lain di sekitar Papua kurang di bangun atau mendapatkan pembangunan. Selain itu pelayan publik nya pun lama dan tidak merata keseluruh wilayah Papua.
Ada sekitar kurang lebih 250 etnis. Dengan jumlah etnis yang sangat banyak sangatlah tidak memungkin terjadinya pembangunan hanya untuk satu provinsi saja.
UUD otonomi daerah no 32 thn 2004
UUD otonomi khusus yang memberikan pernyataan tentang pemekaran wilayah yang dapat dilakukan Papua dan Papua Barat akan tetap didukung
Dampak Freeport terhadap Papua :
Freeport belum memberikan dampak yang baik terhadap Indonesia, apalagi terhadap Papua. Ada daerah yang dibangun oleh Freeport daerah itu ialah Tembagapura yang merupakan tempat tinggal para pekerja di Freeport. Bahkan daerah atau kota terdekat dengan Tembagapura saja yaitu Timika sama sekali tidak terawat dan sama sekali tidak ada pembangunan. Hal yang paling menyedihkan ialah hasil penambangan emas dari Freeport Cuma diberikan sekitar 1% buat membantu pembagunan di Papua.
Pemekaran Wilayah BantenKebijakan pemekaran daerah saat ini sangat di minati oleh provinsi-provinsi di Indonesia, salah satunya oleh provinsi Banten yang dahulunya merupakan bagian dari Jawa Barat, namun pada pada 4 Oktober 2000 resmi memisahkan dri dan menjadi provinsi baru yaitu provinsi Banten yang beribukota di Serang.
Ada beberapa faktor yang melandasi mengapa suatu daerah memilih untuk memlakukan pemekaran daerahnya diantara lain nya sebagai berikut:
Kurang meratanya investasi
dikarenakan investasi hanya berpusat pada satu kawasan saja tidak merata di wilayah yang satu provinsi sebelumnya, sehingga daerah lainnya tertinggal.

ketimpangan pembangunan
karena Banten merasa udah mampu untuk berdiri sendiri karena di tunjang dengan sektor transportasi yaitu bandara Soetta dan pelabuhannya.
Tidak hanya faktor di atas saja, tapi ada pula faktor terselubung dari pemekaran daerah yaitu untuk mendapatkan kucuran dana lebih untuk daerahnya dan ada pula elit politik yang memanfaatkannya untuk meraih jabatan di wilayah pemekaran baru.
Dampak Pada Pelayanan Publik
Pemekaran daerah memperpendek jarak geografis antara ibu kota provinsi dengan daerah lokalnya sehingga pemerintah dapat lebih mudah menjangkau masyarakatnya dalam memberikan layanan publik.
  Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi
Dengan adanya daerah pemekaran, infrastruktur transportasi dan komunikasi pun terawat serta dapat mengakselerasi proses perekonomian sehingga dapat meningakatkan perekonomian.
BAB III
Kesimpulan
Pada zaman Orde Baru, keadaan politik local pada masa ini orang yang menduduki suatu jabatan adalah orang terdekat dari Presiden yang sedang menjabat pada saat itu. Serta pemilihan DPRD yang hanya berdasarkan suatu skenario dan tidak terlalu mementingkan dukungan dari publik. Selain itu semboyan dari pemilu pada masa ini adalah Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Berbeda dengan keadaan politik local pada masa reformasi, pada reformasi inilah terjadi pemilihan kepala daerah dengan dimunculkannya berbagai masalah mengenai pemilihan kepala daerah dimana munculnya kecurangan dari pihak KPU, tidak efektifnya pawaslu karena mereka hanya mengajukan sedikit kasus diantara banyaknya kasus yang ada pada saat pemilu, kemudian munculnya berbagai masalah yang sangat disayangkan untuk melakukan pemilu seperti tidak siapnya panitia pemilu dan adanya sikap KPU yang acuh tak acuh terhadap kebijakan dalam pemilu. Pada masa ini semboyan dari pemilu masa ini adalah Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil).
Selain itu , adapun pemekaran provinsi yang terjadi di Indonesia, pada saat Indonesia merdeka, provinsi yang dimiliki oleh Indonesia menjadi 8 karena munculnya negara kesatuan di Indonesia pada tahun 1950. Tetapi, pada tahun 1999 Timor timur lepas dari Indonesia karena adanya desakan dari PBB dan Portugal agar Indonesia mengeluarkan referendum dan dilakukannya jajak pendapat yang mengatakan sebagian besar masyarakat timor- timur ingin lepas dari Indonesia.
Selain timor- timur ada pula Papua yang mengalami pemekaran menjadi Papua dan Papua Barat yang dikarenakan adanya 250 etnis di Papua. Etnis sebanyak ini tidak mungkin ditempatkan hanya di satu provinsi saja. Serta ada pula Banten yang mengalami pemekaran yang memberi dampak pada pelayanan publik yaitu pemerintah dapat menjangkau masyarakat dengan mudah serta dampak bagi pembangunan ekonomi yaitu infrastruktur transportasi dan komunikasi pun terawat serta dapat mengakselerasi proses perekonomian sehingga dapat meningakatkan perekonomian.

Daftar Pustakahttp://contohpengertian.com/pengertian-politik/#.U1HeZPtTUqA
http://tomtomtomo.blogspot.com/2011/01/politik-lokal.html
Chilcote, Ronald. 2007. Teori Perbandingan Politik. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
Http://www.rumahpemilu.org/in/read/193/Penyelenggara-Pemilu-1999-Menggantung-Suara-Rakyat  Diakses pada 19 April 2014 pukul 09.20 WIB.
http://m.dprdsulsel.go.id/node/649 Diakses pada 19 April 2014 pukul 11.00 WIB.
https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121021214648AAgRQkf
http://sosbud.kompasiana.com/2011/06/25/fakta-dibalik-lepasnya-provinsi-timor-timur-dari-nkri-375675.htm Diakses pada 16 April 2014 pukul 21.45 WIB
http://administrasiindonesia.blogspot.com/p/mengidentifikasi-perkembangan-jumlah.html Diakses pada 16 April 2014 pukul 21.00 WIB
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia Diakses pada 17 April 2014


Download TUGAS POLITIK INDONESIA POLITIK LOKAL.docx

Download Now



Terimakasih telah membaca TUGAS POLITIK INDONESIA POLITIK LOKAL. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat


Tinggalkan Komentar
EmoticonEmoticon