Judul: Makalah hukum tata negara
Penulis: Widya Irmawati
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan makalah ini untuk memenuhi tugas yan diberikan oleh dosen pembimbing dengan mata kuliah " Hukum Tata Negara ". Makalah ini membahas tentang Hak Asasi Manusia dan pengertiannya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih cukup sederhana dan untuk kesempurnaan serta guna perbaikan makalah ini dibutuhkan kritik dan saran dari pembaca sekalian . terima kasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah dalam penyusunan makalah ini.
Morowali, 29 April 2015
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia.Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.
Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis akan membahas makalah tentang HAM
B. Rumusan masalah
1. Apa Pengertian HAM?
2. Apa Sajakah Jenis-Jenis HAM?
3. Bagaimana Perkembangan HAM di Indonesia?
4. Bagaimana Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
5. Apa Saja Hambatan dan Upaya-Upaya Penegakan Ham di Indonesia?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak Asasi Manusia
Istilah Hak Asasi Manusia pertama kali muncul sebagai hasil dari Revolusi Perancis tahun 1789, yang membebaskan warga negara Perancis dari kekuasaan raja sebagai penguasa tunggal. Istilah yang digunakan adalah Droit de I'homme yang berarti hak manusia.
Definisi HAM (hak asasi manusia) menurut para ahli :
a. Menurut John Locke :
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
b. Menurut Meriam Budiardjo :
Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat.
c. Menurut Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :
Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
B. Jenis-Jenis HAM
Dewasa ini hak asasi manusia meliputi berbagai bidang kehidupan, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Hak Asasi Pribadi (personal rights) adalah hak: Kemerdekaan memeluk agama, Beribadat menurut agama masing-masing, Menyatakan pendapat dan Kebebasan berorganisasi atau berserikat
2. Hak Asasi Ekonomi (poperty rights) adalah hak dan kebebasan: Memiliki sesuatu, Membeli dan menjual sesuatu dan Mengadakan perjanjian atau kontrak
3. Hak Persamaan Hukum (rights of legal equality) adalah hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam: Keadilan hukum dan Pemerintahan
4. Hak Asasi Politik (political rights) adalah hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat dalam pemerintahan yang meliputi hak: Memilih dan dipilih, Mendirikan partai politik atau organisasi dan Mengajukan petisi, kritik, atau saran
5. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and cultural rights) adalah hak: Mendapat pendidikan dan pengajaran, Hak memilih pendidikan dan Hak mengembangkan kebudayaan
6. Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum (procedural rights) misalnya hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam: Penggeladahan, Razia, Penangkapan, Peradilan dan Pembelaan hukum
C. Perkembangan HAM di Indonesia
1. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)
a. Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
b. Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
c. Sarekat Islam, menekankan pada usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.
d. Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produksi.
e. Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
f. Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
2. Periode Setelah Kemerdekaan (1945-sekarang)
a. Periode 1945-1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara (konstitusi) yaitu, UUD 45. komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945. Selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik, yang tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.
b. Periode 1950-1959
Periode 1950-1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis. Keempat, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.
c. Periode 1959-1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.
d. Periode 1966-1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Begitu pula dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga negara. Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan.
e. Periode 1998-Sekarang
Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrument Internasional dalam bidang HAM.
D. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia yaitu keseimbangan antara hak dalam kewajiban, relative, keterpaduan, keseimbangan, kerjasama internasional yang saling menghormati, taat pada peraturan, keterkaitan sistem politik, kesamaan antara harkat dan martabat, hak memperoleh perlakuan yang sama, dan semua adalah tanggung jawab pemerintah.
Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya bangsa Indonesia menjalin kerja sama dengan bangsa yang lain supaya terciptanya hubungan yang baik antar bangsa, serta menegakkan hukum internasional yang berlaku dan disepakati bersama dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nasional.
Hak asasi manusia dimiliki sejak manusia ada di muka bumi, seperti hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia dilahirkan dan merupakan hak kodrat yang melekat pada diri manusia. Pada dasarnya penegakan HAM berlangsung dalam kurun waktu yang lama selaras dengan perjuangan mencari kesejahteraan hidup.
E. Hambatan dan Upaya-Upaya Penegakan Ham di Indonesia
1. Hambatan HAM dalam penegakan hukum.
a. Budaya paternalistik.
Budaya ini masih sebagian besar melekat pada masyarakat indonesia. Contoh:
Penduduk masayarakat pedesaan yang patuh terhadap sosok pemimpin suku. Walaupun pernyataannya tidak sesuai dengan HAM, namun karena diucapkan oleh pemimpin karismatik, lalu dianggap benar.
b. Kesadaran hukum yang rendah.
Kesadaran hukum yang rendah juga sangat mempengaruhi, hal ini mengakibatkan keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Di sebabkan karena mereka tidak ingin mencampuri urusan orang lain.
c. Budaya loyalitas.
Budaya ini menyangkut tentang suatu sikap kesetiaan/ loyalitas yang konotasinya sangat lah negatif, Yakni kepatuhan yang berlebihan.
d. Kesenjangan antara teori dan praktik hukum.
Walaupun teori hukum yang kita miliki belum sempurna, namun seharusnya sudah bisa diminimalkan. Tetapi dalam praktik belum tentu terlihat aturan-aturan yang baik.
2. Upaya penegakan / peningkatan perlindungan HAM.
a. Kebijakan, yaitu menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan rasa terpadu, kepastian hukum dan penghormatan HAM.
b. Strategi, yaitu secara bertahap memperbaharui / membuat produk hukum nasional yang tidak bertentangan dengan prinsip penghormatan dan perlindungan.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam menerapkan penegakan dan perlindungan HAM dengan cara:
a. Sosialisasi HAM dan hukum.
b. Menyebarluaskan brosur-brosur tentang HAM.
c. Meningkatkan pengawasan terhadap HAM, melalui media-media cetak / elektronik, ormas / LSM.
d. Melaksanakan peradilan HAM secara transparan.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran HAM.
Perkembangan dan perjuangan dalam mewujudkan tegaknya HAM di Indonesia terutama terjadi setelah adanya perlawanan terhadap penjajahan bangsa asing, sehingga tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh.
Dewasa ini, meskipun ditengarai banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, tetapi secara umum Implementasi HAM di Indonesia, baik menyangkut perkembangan dan penegakkannya mulai menampakkan tanda-tanda kemajuan. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi hukum HAM melalui peraturan perundang-undangan. Di samping itu telah dibentuknya Pengadilan HAM dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat.
B. SARAN
Pengawalan penegakkan HAM kian berat. Tak semudah membalik telapak tangan. Di butuhkan keseriusan pemerintah untuk mempelopori penegakkan HAM di Indonesia. Tentu saja itu tidak cukup jika hanya pemerintah namun, partisipasi dan kerja sama warga masih sangat dibutuhkan kerjasama warga Negara Indonesia yang semoga baik-baik saja. Kemudian secara sinergi mendorong Negara Indonesia yang adil.
DAFTAR PUSTAKA
http://ayobelajarmembaca649.blogspot.comhttp://hukum.ub.ac.idDr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Terimakasih telah membaca Makalah hukum tata negara. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: