Judul: POLITIK DAN KEKUASAAN
Penulis: Sony Kurniawan
POLITIK DAN KEKUASAAN
PENDAHULUAN
Studi tentang Kekuasaan dan Politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Kekuasaan dan Politik adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi.
Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu.
Politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antarmanusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan.
Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi.
Adapun asumsi dasar organisasi yaitu: (1) organisasi adalah koalisi yang terdiri dari berbagai individu dan kelompok dengan berbagai kepentingan, (2) dalam organisasi selalu ada potensi perbedaan menyangkut kepribadian, keyakinan, kepentingan, sikap, persepsi, dan minat dari para anggotanya, (3) kekuasaan memainkan peranan penting dalam memperebutkan sumberdaya, (4) tujuan organisasi, pengambilan keputusan dan proses manajemen lainnya, (5) karena keterbatasan sumber daya dan setiap aktor berebut kepentingan, maka konflik adalah wajar (natural) dalam kehidupan organisasi.
2. PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kekuasaan
Dahl (1957) menyatakan bahwa "A memiliki kekuasaan atas B sehingga A dapat meminta B melakukan sesuatu yang tanpa kekuasaan A tersebut tidak akan dilakukan B". Definisi ini menyempitkan konsep kekuasaan, juga menuntut seseorang untuk mengenali jenis-jenis perilaku khusus.
Riker (1964) berpendapat bahwa perbedaan dalam kekuasaan benar-benar didasarkan pada perbedaan kausalitas (sebab-akibat). Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkan alasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya.
Sedangkan Russel (1983) menyatakan bahwa power (kekuasaan) adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan status seseorang.
Boulding (1989) mengemukakan gagasan kekuasaan dalam arti luas, sampai tingkat mana dan bagaimana kita memperoleh yang kita inginkan. Bila hal ini diterapkan pada lingkungan organisasi, ini adalah masalah penentuan di seputar bagaimana organisasi memperoleh apa yang dinginkan dan bagaimana para pemberi andil dalam organisasi itu memperoleh apa yang mereka inginkan. Kita memandang kekuasaan sebagai kemampuan perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi, memberi perintah dan mengendalikan hasil-hasil organisasi.
2.2 Tipe-tipe Kekuasaan
Menurut Tosi, Rizzo, dan Carrol (1990), ada lima tipe kekuasaan, yaitu :
2.2.1 Reward Power
Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Dalam deskripsi konkrit adalah jika anda dapat menjamin atau memberi kepastian gaji atau jabatan akan meningkat, maka dapat menggunkan reward power. Bahwa seseorang dapat melakukan reward power karena ia mampu memberi kepuasan kepada orang lain.
2.2.2 Coercive Power
Kekuasaan yang bertipe paksaan ini, lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain. Tipe koersif ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya yang mempunyai 'lisensi' untuk menghukum dengan tugas-tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannya memotong gaji karyawan. Menurut David Lawless, jika tipe kekuasaan yang poersif ini terlalu banyak digunakan akan membawa kemungkinan bawahan melakukan tindakan balas dendam atas perlakuan atau hukuman yang dirasakannya tidak adil, bahkan sangat mungkin bawahan atau karyawan akan meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
2.2.3 Referent Power
Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan 'kesukaan' atau liking, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraian yang lebih konkrit, seorang pimpinan akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasannya.
2.2.4 Expert Power
Kekuasaan yang berdasar pada keahlian ini, memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan, pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu, kalau bawahannya selalu berkonsultasi dengan pimpinan tersebut dan menerima jalan pemecahan yang diberikan pimpinan. Inilah indikasi dari munculnya expert power.
2.2.5 Legitimate Power
Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya (actual power), ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur social suatu organisasi, dan terutama pada nilai-nilai cultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih tua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setuju untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang sudah dilegitimasi tersebut.
Bahwa kekuasaan hampir selalu berkaitan dengan praktik-praktik seperti penggunaan rangsangan (insentif) atau paksaan (coercion) guna mengamankan tindakan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Seharusnya orang-orang yang berada di pucuk pimpinan, mengupayakan untuk sedikit menggunakan insentif dan koersif. Sebab secara alamiah cara yang paling efisien dan ekonomis supaya bawahan secara sukarela dan patuh untuk melaksanakan pekerjaan adalah dengan cara mempersuasi mereka. Cara-cara koersif dan insentif ini selalu lebih mahal, dibanding jika karyawan secara spontan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi yang mereka pahami berasal dari Definisi tradisional kekuasaan difokuskan pada kemampuan perorangan untuk menentukan atau membatasi hasil-hasil.
2.3 Sumber-Sumber Kekuasaan dalam Organisasi
Kekuasaan Berdasarkan Kedudukan memiliki pengaruh potensial yang berasal dari kewenangan yang sah karena kedudukannya dalam organisasi terdiri dari: Kewenangan Formal dan Kekuasaan Pribadi.
Kewenangan Formal, yaitu kewenangan yang mengacu pada hak prerogatif, kewajiban dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial.
Kontrol terhadap sumber daya dan imbalan, merupakan kontrol dan penguasaan terhadap sumber daya dan imbalan terkait dengankedudukan formal. Makin tinggi posisi seseorang dalam hirarki organisasi, makin banyak kontrol yang dipunyai orang tersebut terhadap sumber daya yang terbatas. Kontrol terhadap hukuman merupakan kapasitas untuk mencegah seseorang memperoleh imbalan.. Kontrol terhadap informasi menyangkut kontrol terhadap akses terhadap informasi penting maupun kontrol terhadap distribusinya kepada orang lain. Kontrol ekologis menyangkut kontrol terhadap lingkungan fisik, teknologi dan metode pengorganisasian pekerjaan.
Kekuasaan pribadi menjelaskan bahwa kelompok sumber kekuasaan berdasarkan kedudukan akan berlimpah pada orang-orang yang secara hirarki mempunyai kedudukan dalam organisasi. Pengaruh potensial yang melekat pada keunggulan individu terdiri dari: Kekuasaan keahlian (expert power), Kekuasaan kesetiaan (referent power), dan Kekuasaan karisma.
Kekuasaan keahlian (expert power) merupakan kekuasaan yang bersumber dari keahlian dalam memecahkan masalah tugas-tugas penting. Semakin tergantung pihak lain terhadap keahlian seseorang, semakin bertambah kekuasaan keahlian (expert power) orang tersebut.
Kekuasaan kesetiaan (referent power) merupakan potensi seseorang yang menyebabkan orang lain mengagumi dan memenuhi permintaan orang tersebut. Referent power terkait dengan keterampilan interaksi antar pribadi, seperti pesona, kebijaksanaan, diplomasi dan empati.
Kekuasaan karisma merupakan sifat bawaan dari seseorang yang mencakup penampilan, karakter dan kepribadian yang mampu mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan tertentu.
2.4 Pengertian Politik Internal
Dhal (1957) menyatakan politik adalah aktifitas untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan kekuasaan dan sumber-sumber lannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi dimana adanya ketidakpastian atau adanya ketidaksepakatan tentang suatu pilihan. Politik didefinisikan sebagai "setiap pola hubungan yang kokoh antarmanusia dan melibatkan secara cukup mencolok kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan".
Karl Albrecht (1983) memberikan pemahaman bahwa suatu organisasi akan dipengaruhi factor-faktor politis internal yang berkaitan dengan budaya organisasi dan gaya manajemen. Faktor-faktor politis yang dimaksud Albrecht merupakan iklim politik organisasi yang pada prinsipnya juga mempengaruhi iklim organisasi secara keseluruhan. Elemen Politik internal Organisasi yaitu faktor-faktor internal dalam organisasi, kultur, dan gaya manajemen, yang mempengaruhi para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi manajemennya.
Politik keorganisasian adalah serangkaian tindakan yang secara formal tidak diterima dalam suatu organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan individu (Greenberg dan Baron, 1997).
Kreitner (2006) menjelaskan factor-faktor utama yang menyebabkan munculnya perilaku berpolitik adalah ketidakpastian dalam organisasi : tujuan tidak jelas, ukuran prestasi dan kinerja tidak terstandar, proses pembuatan keputusan tidak terdefinisi dengan baik, kompetisi antar individu dan kelompok tinggi, dan perubahan.
2.5 Elemen Politik Internal
Albrecht (1983) mengungkapkan ada lima elemen iklim politis organisasi yang hendaknya dapat dipahami manajer senior dalam mengendalikan organisasi.
Inner Circle Relationship
Axis of Influence
Informal Power Centers
Polarizing Elements
Informal Coalitions
Inner Circle Relationship. Mengidentifikasi hubungan Manager Upper dengan Chief Executive. Apakah hubungan tersebut bersifat kekeluargaan, kerabat atau pertemanan (Friendlines) . Disamping itu adakah Kolaborasi antar manajer dan adakah grup khusus baik dari dalam dept maupun dari luar dept yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Axis of Influence. Mengidentifikasi hubungan pertemanan dari manager menengah/area yang memiliki hubungan langsung ke Chief Executive tanpa melewati Manajer Divisinya. Apakah ada hubungan khusus antara berbagai manajer level menengah dengan pimpinan puncak sehingga dapat mengesampingkan peran manajer divisinya. Bisa jadi hubungan tersebut timbul karena memang adanya special expertise (keahlian khusus) yang dimilikinya dalam pengelolaan unit yang dipimpinnya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas tanpa diperlukan manager divisi.
Informal Power Centers. Adakah karyawan level operasional yang memiliki hubungan khusus/pertemanan dengan manajer senior, sehingga melewati atasannya.
Polarizing Elements. Adakah ketidakcocokan antara Manajer dengan bawahannya dan dalam hal apa sajakah itu terjadi, dalam semua aktivitas organisasi atau hanya perbedaan yang tidak prinsip saja. Timbulnya hubungan antar personal yang saling berkompetisi sehingga mempengaruhi interaksi emosional bila akan mempengaruhi pengambilan keputusan maka akan menjadi kendala pelaksanaan tugas-tugas saja.
Informal Coalitions. Adakah grup manajer yang berkoalisi untuk menolak keputusan atau mengambil keputusan yang lain dengan yang sudah ditetapkan manajer atasnya. Dan sejauh mana hal ini akan diteruskan.
2. 6 Beberapa Taktik Memainkan Politik dalam Organisasi
Untuk memahami komponen politik dari organisasi, mengkaji taktik dan strategi yang digunakan oleh seseorang atau subunit untuk meningkatkan peluangnya dalam memenangkan permainan politik, individu atau subunit dapat menggunakan beberapa taktik poltik untuk memperoleh kekuasaan dalam mencapai tujuan. Taktik memainkan politik dalam organisasi adalah sebagai berikut:
Meningkatkan ketidakmampuan mengganti. Jika dalam suatu organisasi hanya ada satu-satunya orang atau subunit yang mampu melakukan tugas yang dibutuhkan oleh subunit atau organisasi, maka ia atau subunit tersebut dikatakan sebagai memiliki ketidakmampuan mengganti.
Dekat dengan manajer yang berkuasa. Cara lain untuk memperoleh kekuasaan adalah dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang sedang berkuasa.
Membangun koalisi. Melakukan koalisi dengan individu atau subunit lain yang memiliki kepentingan yang berbeda merupakan taktik politik yang dipakai oleh manajer untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatasi konflik sesuai dengan keinginanya.
Mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dua taktik untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan agar penggunaan kekuasaan nampaknya memiliki legitimasi dan sesuai dengan kepentingan organisasi yaitu mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar.
Menyalahkan atau menyerang pihak lain. Manajer biasanya melakukan ini jika ada sesuatu yang tidak beres atau mereka tidak dapat menerima kegagalannya dengan cara menyalahkan pihak lain yang mereka anggap sebagai pesaingnya.
Memanipulasi informasi. Taktik lain yang sering dilakukan adalah manipulasi informasi. Manajer menahan informasi, menyampaikan informasi kepada pihak lain secara selektif, mengubah informasi untuk melindungi dirinya.
Menciptakan dan menjaga image yang baik. Taktik positif yang sering dilakukan adalah menjaga citra yang baik dalam organisasi tersebut. Hal ini meliputi penampilan yang baik, sopan, berinteraksi dan menjaga hubungan baik dengan semua orang, menciptakan kesan bahwa mereka dekat dengan orang-orang penting dan hal yang sejenisnya.
3. PENUTUP
Kesimpulan
Bahwa studi tentang Kekuasaan dan Politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu.
Kekuassaan dan Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi.
Saran
Studi selanjutya yang dapat dilakukan antara lain berkaitan dengan elemen-elemen iklim politik organisasi diatas. Elemen-elemen tersebut dapat dianalisis sejauh mana mempengaruhi pengambilan keputusan. Pada dasarnya ada organisasi yang akan dipengaruhi secara positif dengan adanya berbagai faktor diatas, atau bahkan akan timbul efek negatif bila faktor-faktor politis organisasi diatas terlaksana.
POLITIK DAN KEKUASAAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita sering mendengar kata kekuasaan dan politik, kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lain. Namun, untuk memahami tentang apa itu kekuasaan dan politik, serta apa hubungan di antara keduanya, memerlukan pembahasan yang luas dan terperinci. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan dan menggunakannya. Jika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, kita bisa mencelakakan diri kita sendiri, bahkan orang lain.
Begitu pula dengan kekuasaan dan politik, di Indonesia tidak sedikit yang memandang bahwa kekuasaan dapat diperoleh melalui politik. Atau dengan kata lain, politik adalah jalan untuk mencapai kekuasaan. Pandangan seperti itulah yang menyebabkan begitu banyak orang mendalami dunia politik hanya demi mendapatkan kekuasaan. Banyak orang yang mengejar kekuasaan tanpa memahami apa sesungguhnya dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Banyak orang pula yang akhirnya menganggap bahwa politik itu sesuatu yang tidak baik. Untuk itu, pemahaman yang benar mengenai kekuasaan dan politik sangatlah penting.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Hakekat Kekuasaan
1. Pengertian Kekuasaan
Ada beberapa pandangan mengenai arti kekuasaan, di antaranya:
a. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.
b. Menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.
c. Menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki.
d. Menurut Russel, kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkan alasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya.
Pada intinya, kekuasaan diartikan sebagai kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya
2. Sumber Kekuasaan
Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi, meliputi:
a. Kekuasaan paksaan (coercive power), didasarkan pada rasa takut.
b. Kekuasaan imbalan (reward power), adanya pemberian imbalan yang bermanfaat.
c. Kekuasaan hukum (legitimate power), lebih luas daripada kekuasaan paksaan dan imbalan karena dapat mengendalikan sumber daya organisasi.
d. Kekuasaan informasi (information power), berasal dari akses dan pengendalian atas informasi.
Berbeda dengan kekuasaan formal, kekuasaan personal tidak didasarkan pada posisi formal individu dalam organisasi. Ada tiga dasar atau sumber dari kekuasaan personal, yaitu:
a. Kekuasaan pakar (expert power), didasarkan pada keahlian atau keterampilan istimewa, dan pengetahuan.
b. Kekuasaan rujukan (referent power), didasarkan pada identifikasi orang yang mempunyai sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan orang lain.
c. Kekuasaan kharismatik (charismatic power), merupakan perluasan dari kekuasaan rujukan yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal.
3. Unsur Kekuasaan
Kekuasaan terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan, cara, dan hasil. Kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Jika pemegang kekuasaan memiliki tujuan yang baik, maka cara yang dipilih juga akan baik. Dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan menghendaki tujuan yang tidak baik, maka cara yang digunakan juga tidak baik, misalnya dengan mengancam. Kemudian, unsur yang terakhir atau hasil dari kekuasaan dapat dilihat dari jumlah individu yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi, dan seberapa besar pengaruh kekuasaan tersebut. Sikap pihak yang dikuasai, turut menentukan kualitas kekuasan yang berlaku atas dirinya. Jika diterima dan didukung, maka kekuasaan itu merupakan wibawa. Kekuasaan yang demikian tidak banyak memerlukan paksaan (kekuatan) dalam penggunannya.
4. Perbedaan Kekuasaan dan Kepemimpinan
Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi serta ketrampilan dalam menentukan macam kekuasaan yang tepat untuk merespon tuntutan situasi. Karena itu, kekuasaan sering dianggap sebagai persamaan dari kepemimpinan. Padahal kekuasaan tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan. Beberapa perbedaan di antara keduanya, ialah:
a. Kekuasaan tidak menuntut kompatibilitas sasaran, melainkan sekedar menuntut ketergantungan. Sedangkan kepemimpinan menuntut kompatibilitas antara sasaran pemimpinnya dengan para pengikutnya.
b. Kekuasaan dapat digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengendalikan individu atau kelompok lain. Sedangkan kepemimpinan hanya berfokus pada pengaruh ke bawah (bawahan), dan meminimalkan pola pengaruh ke samping atau sejajar dan ke atas.
c. Untuk memperoleh kepatuhan, kekuasaan menekankan pada taktik yang digunakan. Sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada gaya interpersonal.
5. Taktik Kekuasaan
Taktik atau strategi diperlukan dalam melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Dengan strategi yang tepat, tujuan pun akan tercapai. Berkaitan dengan kekuasaan, Stephen P. Robbins mengidentifikasi tujuh dimensi atau strategi dalam menggunakan kekuasaan, antara lain:
a. Nalar, yaitu dengan menggunakan fakta dan data untuk membuat penyajian gagasan yang logis dan rasional.
b. Keramahan, dengan menggunakan sanjungan, penciptaan goodwill, bersikap rendah hati, dan bersahabat sebelum mengemukakan suatu permintaan.
c. Koalisi, melalui mencari dukungan orang lain dalam organisasi untuk mendukung keinginananya.
d. Tawar-menawar, yaitu menggunakan perundingan melalui pertukaran manfaat atau keuntungan.
e. Ketegasan, dapat menggunakan pendekatan yang langsung dan kuat seperti menuntut permintaan, mengulangi peringatan, memerintahkan individu melakukan apa yang dimintaannya, dan menunjukkan bahwa aturan menuntut pematuhan.
f. Otoritas lebih tinggi, yaitu mencari dukungan dari tingkat lebih tinggi dalam organisasi untuk mendukung permintaan.
g. Sanksi, berupa penggunaan imbalan dan hukuman yang ditentukan oleh organisasi seperti mencegah atau menjanjikan kenaikan gaji, mengancam memberikan penilaian kerja yang tidak memuaskan atau menahan promosi.
B. Hakekat Politik
1. Pengertian Politik
Politik berasal dari Bahasa Yunani "politeia" yang berarti kiat memimpin kota (polis). Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Arsitoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dari definisi yang bermacam-macam tersebut, konsep politik dapat dibatasi menjadi:
a. Politik sebagai kepentingan umum
Politik merupakan suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan dan jalan, cara, serta alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan itu. Politik dalam pengertian ini adalah tempat keseluruhan individu atau kelompok bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri.
b. Politik dalam arti kebijaksanaan
Politik dalam arti kebijaksanaan (policy) adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambiloleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan- tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
2. Politik Nasional
Untuk mencapai kehidupan nasional yang diinginkan, maka politik nasional merupakan jalan dan cara serta alat yang dipergunakan dalam pencapaiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik nasional adalah asas, haluan, kebijaksanaan, dan usaha negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian), serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional melalui pembangunan nasional. Politik nasional ini meliputi antara lain:
a. Politik dalam negeri yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan memelihara harkat, derajat dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan, menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan.
b. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antarbangsa.
c. Politik ekonomi yang bersifat swasembada dan swadaya tanpa mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia.
d. Politik pertahanan dan keamanan yang ke luar bersifat defensif aktif dan diarahkan kepada pengamanan dan perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional. Dan ke dalam bersifat perventif aktif untuk menanggulangi segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan yang timbul.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi politik nasional, yaitu:
a. Ideologi dan Politik
Potensi ideologi dan politik dihimpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berdaulat serta berkesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih dijajah guna mencapai kemerdekaannya.
b. Ekonomi
Kesuburan, kekayaan alam, maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang sangat besar, bukan saja untuk mencukupi keperluan sendiri, tetapi juga negara lain. Secara fisik Indonesia juga menduduki posisi silang antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia yang merupakan titik temu dari berbagai bentuk interaksi kehidupan sosial internasional.
c. Sosial Budaya
Keberagaman dalam berbagai segi kehidupan bangsa merupakan sesuatu yang harus dipersatukan agar menjadi kekuataan. Segala daya dan dana harus dikerahkan dan dimanfaatkan untuk mewujudkan dan memelihara kebhinekatunggalikaan bangsa Indonesia untuk ditransformasikan.
d. Pertahanan Keamanan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lahir dalam kancah revolusi fisik Indonesia, tumbuh menjadi kekuatan militer modern dan merupakan inti sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Manunggalnya ABRI- Rakyat adalah syarat mutlak dalam pembangunan nasional, bukan hanya karena alasan historis, tetapi juga sebagai kekuatan bangsa yang tak terpisahkan.
3. Perilaku Politik
Perilaku politik (politic behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya dalam perilaku politik, contohnya :
a. Memilih wakil rakyat atau pemimpin
b. Mengikuti suatu partai politik dan lembaga atau organisasi masyarakatc. Ikut serta dalam pesta politikd. Memberikan kritik atau saran kepada pelaku politike. Berhak untuk menjadi pemimpin politikf. Berperilaku politik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
Perilaku politik dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Robbins membedakan perilaku politik menjadi dua:
a. Perilaku politik sah, mengacu pada politik sehari-hari yang normal sesuai dengan peraturan, seperti membentuk koalisi.
b. Perilaku politik tidak sah, merupakan perilaku politik ekstrim yang melanggar peraturan yang berlaku, misalnya melakukan sabotase.
Selain perilaku politik menurut Robbins di atas, secara umum perilaku politik masyarakat juga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:
a. Radikal
Perilaku politik radikal, yaitu sikap perilaku warga negara yang tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar. Orang yang bersifat radikal biasanya tidak mengenal kompromi dan tidak mengindahkan orang lain serta cenderung ingin menang sendiri.
b. Moderat
Perilaku moderat adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan yang ada dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan, apalagi perubahan yang cepat seperti kelompok radikal.
c. Status quo
Perilaku status quo adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada dan berlaku, serta berusaha mempertahankannya.
d. Konservatif
Perilaku konservatif adalah perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung menolak atau menutup diri dari perubahan.
e. Liberal
Perilaku politik liberal, yaitu sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin terus maju. Kaum liberal menginginkan perubahan progresif secara cepat. Perubahan yang diinginkan berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan. Perilaku politik individu atau kelompok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: minat terhadap politik, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi, kondisi perekonomian dan lingkungan sosial.
C. Hubungan Kekuasaan dan Politik
Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik, menyebutkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power), seperti influence (pengaruh), persuasion (persuasi), force (kekuatan), coercion (kekerasan) dan lain sebagainya.
Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuasion adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Force adalah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. Pengertian coercion adalah peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan.
Dari konsep di atas, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkandirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik.
Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan, tidak berarti dia memiliki kekuasaan, tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas. Sehingga, bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan, maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi.
Hasrat untuk memiliki kekuasaan merupakan keadaan alamiah manusia, persis seperti yang dimaksudkan oleh Sartre dan Nietsche. Bagi Sartre, kebutuhan dasar manusia adalah dianggap penting dan dihargai. Sementara bagi Nietsche, manusia pada dasarnya selalu didorong oleh hasrat untuk menjadi manusia super, manusia yang berkuasa. Dalam konteks kedudukan politik, boleh jadi hasrat manusia alamiah inilah yang mendorong seseorang mengejar kekuasaan politik. Menurut Lord Acton, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Hal itu sudah diketahui banyak orang, khususnya yang memperhatikan praktik kekuasaan atau politik, baik di pemerintahan, korporasi, maupun organisasi kemasyarakatan.
Di sisi lain, karena politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberi amanah untuk bekerja untuk rakyat malah menjadi orang pertama yang mengkhianati amanah itu, dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Jadi, sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam orbit politiklah, dan bukan politik itu sendiri, yang telah membuat stigma dan label bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada hakekatnya, kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan.
B. Saran
Hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, diperlukan pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Adhari, Yodi. 2009. Perilaku Politik. Online
Tersedia: http://yodiadhari.ngeblogs.com/2009/11/25/perilaku-politik-sesuai-aturan.
Amin, Z. I. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas Terbuka.
Heryawan, Ahmad. 2009. Kekuasaan Politik. Online.
Tersedia: http:// www.ahmadheryawan.com/kolom/3840-kekuasaan-politik.html.
Nugroho, Rino. 2009. Kekuasaan dan Politik Dalam Perilaku Organisasi. Online.
Tersedia: http://rinoan.staff.uns.ac.id/files/2009/06/kekuasaan-politik.
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Grasindo.
Wikipedia. 2009. Kekuasaan Politik. Online.
Tersedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_politik.
Terimakasih telah membaca POLITIK DAN KEKUASAAN. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: