Judul: MAKALAH SUSENAS
Penulis: Retno Dwi
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas : lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat, dapat dicapai dengan efektif.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab atas tersedianya data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk melihat keadaan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, tersedianya data yang berkesinambungan juga sangat membantu untuk melakukan koreksi pada program yang sedang dilakukan. Dalam bidang sosial kependudukan, data yang dihasilkan BPS dikumpulkan antara lain melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Dalam makalah ini penulis mengkhususkan pembahasan mengenai salah satu jenis survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Tersedianya data tersebut sangat diperlukan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral. Alasan penulis memilih Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai pokok bahasan dalam makalah ini karena penulis tertarik untuk mengetahui kegiatan dan aktifitas dari Badan Pusat Statistik dalam aplikasi ilmu statistik khususnya di bidang kehidupan sosial dan ekonomi penduduk.Tujuan
Penyusunan makalah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
Untuk mengetahui gambaran umum tentang Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk memperoleh wawasan mengenai survei di bidang Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas).
Untuk menganalisis salah satu kegiatan survei yang dilakukan oleh BPS yaitu statistik perumahan dan permukiman 2007 di Indonesia.
Untuk memenuhi salah satu tugas Masa Integrasi Pendidikan Kampus (Magradika) di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).
Manfaat
Adapun manfaat pembuatan makalah ini ialah :
Mengetahui gambaran umum tentang Badan Pusat Statistik (BPS).
Memperoleh wawasan mengenai Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas).
Memahami salah satu kegiatan survei yang dilakukan oleh BPS yaitu statistik perumahan dan permukiman 2007 di Indonesia.
Dapat memenuhi salah satu tugas Masa Integrasi Pendidikan Kampus (Magradika) di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).
BAB II
PEMBAHASAN
Gambaran Umum Tentang Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jaeab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.
Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departeen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
Membantu kegiatan statistic di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam hal membangun system perstatistikan nasional.
Mengembangkan dan mempromosikan standard teknik dan metodologi statistic, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan Negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.
Adapun visi Badan Pusat Statistik adalah menjadi sumber informasi statistik sebagai tulang punggung informasi pembbangunan nasional dan regional, didukung sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang muktahir.Sedangkan misi Badan Pusat Statistik adalah untuk menjunjung pembangunan nasional BPS mengembangkan misi mengarahkan pembangunan statistik pada penyediaan data statistic yang handal dan bermutu, efektif dan efisien, peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan pengembangan ilmu statistik.
Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintahan non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Keppres No.86 tahun 1998), dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan beberapa ketentuan perundangan :UU No.16 tentang Statistik
Keputusan Presiden No.86 tahun 1998 tentang BPS
Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik.
Berdasarkan Keputusan Presiden No.86 tahun 1998 dalam menyelenggarakan statistic dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistic sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik adalah:
Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan analisis di bidang statistic produksi dan kependudukan serta bidang statistik distribusi dan neraca nasional.
Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan statistic dengan departemen dan instansi lainnya dalam mengembangkan berbagai jenis statistik yang diperlukan, serta pelaksanaan kerjasama di bidang statistik dengan lembaga/organisasi lain baik di dalam maupun luar negeri.
Penyajian data kepada pemerintah dan masyarakat dari hasil kegiatan statistic produksi dan kependudukan serta statistic distribusi dan neraca nasional secara berkala baik daik dari hasil penelitian sendiri maupun dari data sekunder.
Penyebarluasan statistic melalui berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung.
Pengelolaan keuangan, kepegawaian dan organisasi, perlengkapan dan perbekalan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan BPS.
Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1992 tugas BPS adalah:
Melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh pemerintah, antara lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, kependudukan, social, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan dan keagamaan.
Atas nama pemerintah melaksanakan koordinasi di lapangan kegiatan statistic dari segenap instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan yang serupa oleh dua atau lebih instansi, memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi, dan lain-lain.
Mengadakan segala daya agar masyarakat menyadari akan tujuan dan kegunaan statistik.
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Survei ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik pada waktu dan tempat tertentu. Survei yang dilakukan meliputi survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional dan survei penduduk antar sensus (SUPAS).Survei adalah Metode pengumpulan data dengan mengambil sebagian objek populasi tetapi dapat mencerminkan populasi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah variabel, akurasi, tenaga, waktu dan biaya. Pengumpulan data dengan metode survei memiliki banyak keuntungan yaitu :Menghemat biaya dalam pengumpulan data
Pengumpulan dan penyajian data lebih cepat
Cakupan variabel lebih luas
Akurasi lebih baik
Sejak tahun 1963, setiap tahunnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas bertujuan untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas, antara lain menyangkut bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi lainnya/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. Data yang dikumpulkan akan bermanfaat untuk penyusunan kebijakan dan sebagai alat untuk memonitor, dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Data sosial ekonomi tentang aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesempatan kerja sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil-hasil pembangunan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk keperluan tersebut, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dikumpulkan data sosial-ekonomi penduduk, diantaranya tentang kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman, sosial budaya, dan konsumsi/pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga.
Sepanjang penyelenggaraan Susenas, telah banyak dilakukan penyempurnaan, baik dalam hal cakupan, metodologi, organisasi lapangan, dan lain-lain yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat pengguna data yang semakin beragam serta dalam upaya mendapatkan data yang lebih berkualitas.Tahun 1992, melalui Susenas dilaksanakan pengumpulan data melalui Susenas terdiri atas pengumpulan data dasar/pokok (Kor) dan sasaran/khusus (Modul), yang dilakukan setiap tahun dengan modul yang berbeda. Ada tiga modul yaitu modul konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, modul sosial budaya dan pendidikan, dan modul kesehatan dan perumahan; di mana modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali. Data kor yang mencakup data demografi, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, konsumsi/pengeluaran rumah tangga, pendapatan, dan sosial ekonomi lainnya dikumpulkan setiap tahun; sedangkan pengumpulan data modul yang mencakup data konsumsi/pengeluaran rumah tangga, sosial budaya dan pendidikan, serta perumahan dan kesehatan dikumpulkan setiap 3 tahun secara bergiliran.
Pada tahun 2007, Susenas Kor dan Modul kembali dilaksanakan. Jika dilihat urutannya, pada tahun ini adalah giliran modul perumahan dan kesehatan, namun karena ada kegiatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, di mana mencakup variabel kesehatan yang pada awalnya termuat dalam modul perumahan dan kesehatan, maka Susenas modul tahun 2007 hanya mencakup variabel perumahan dan permukiman. Kuesioner yang dirancang untuk modul tahun ini hanya memuat pertanyaan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman, sehingga modul untuk tahun 2007 diberi nama Modul Perumahan dan Permukiman.
Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
Untuk memahami tentang Susenas, diberikan salah satu contoh hasil survei sosial dan ekonomi nasional yang pernah dilakukan oleh BPS, yaitu Statistik Perumahan dan Permukiman 2007 di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pengumpulan data melalui Susenas terdiri atas pengumpulan data Kor dan data Modul. Berikut data Kor dan data Modul yang dikumpulkan pada tahun 2007 dalam penyelenggaraan Susenas Perumahan dan Permukiman 2007.
KOR (Tahunan):
Status kepemilikan bangunan tempat tinggal
Jenis atap
Jenis dinding
Jenis lantai
Luas lantai
Air minum
Sanitasi
Sumber penerangan
MODUL (Tiga Tahunan):
Nilai kontrak/sewa rumah
Cara memperoleh bangunan
Cara pembayaran rumah
Kepemilikan surat tanah
Status sertifikat tanah
Kondisi fisik bangunan
Fasilitas dan perlengkapan bangunan
Kondisi lingkungan
Salah satu data yang menjadi contoh untuk dibahas dalam makalah ini yaitu status kepemilikan atau penguasaan tempat tinggal. Berikut identifikasi tujuan, ruang lingkup, metode pengumpulan data, serta hasil dari Survei mengenai status penguasaan tempat tinggal.Tujuan
Tujuan penulisan publikasi Statistik Perumahan dan Permukiman 2007 adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna data di bidang perumahan dan permukiman yang bersumber dari data hasil Susenas Modul Perumahan dan Permukiman 2007. Data perumahan dan permukiman yang digunakan berasal dari rumah tangga, karena Susenas adalah survei yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga.Ruang Lingkup
Susenas 2007 dilaksanakan di seluruh propinsi di Indonesia, dengan ukuran sampel 285.904 rumah tangga. Seluruh rumah tangga sampel di atas dicacah dengan kuesioner kor, dan sebanyak 68.800 rumah tangga diantaranya juga dicacah dengan kuesioner Modul Perumahan dan Permukiman. Namun untuk penyajian data, Provinsi Papua tidak mencakup Kabupaten Puncak Jaya dan Pegunungan Bintang, karena tidak memenuhi minimal target sampel.
Data yang dihasilkan dari sampel kor cukup representatif untuk disajikan sampai
dengan tingkat kabupaten/kota asal tidak dibedakan menurut tipe daerah, sedangkan data dari sampel modul hanya representatif untuk disajikan sampai dengan tingkat propinsi, tetapi dapat dibedakan menurut tipe daerah (perkotaan/perdesaan). Rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa tidak dicakup dalam survei ini.
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Susenas 2007 yang ditujukan kepada individu diusahakan agar individu yang bersangkutan yang menjadi responden. Keterangan tentang rumah tangga, dalam hal ini adalah variable perumahan dan permukiman, dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/isteri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan.
Status Penguasaan Tempat Tinggal
Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan mudah dengan kondisi yang baik dan permanen. Hal ini tentu saja akan berlawanan dengan mereka yang berpenghasilan lebih rendah, atau bahkan rumah tangga miskin.
Perbedaan yang ada tersebut menyebabkan ada rumah tangga yang sudah memiliki sendiri rumah yang ditempatinya, menempati rumah tanpa mengeluarkan uang, masih menyewa atau mengontrak rumah, atau yang lainnya. Menurut hasil Susenas Modul 2007 rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 78,22 persen, sisanya 21,78 persen rumah tangga menempati rumah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 9,71 persen menempati rumah milik orang tua, kontrak (4,06%), sewa (4,24%), rumah dinas (1,52%), bebas sewa (1,92%), dan lainnya (0,33%). Persentase rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di daerah perkotaan (32,98%) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (13,28%). Keadaan ini banyak dipengaruhi oleh rumah tangga yang mengontrak, sewa, dan menempati rumah milik orang tua/saudara. Mahalnya harga jual rumah di perkotaan dan rendahnya daya beli menyebabkan sebagian penduduk terpaksa menempati rumah bukan milik 233680323596000sendiri.Jika dilihat dari status penguasaan tempat tinggal, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin, karena cenderung lebih permanen dalam jangka panjang dibandingkan yang tidak menempati rumah milik sendiri. Jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2004 dan tahun 2001, pada Gambar 1 terlihat bahwa persentase rumah tangga yang telah menempati rumah dengan status milik sendiri pada tahun 2007 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2004 persentasenya sebesar 80,93, pada tahun 2007 turun menjadi 78,22 persen. Hal ini juga terjadi di daerah perdesaan dan perkotaan dengan persentase penurunan yang sama, sekitar 2 hingga 3 persen.
Jika dilihat menurut provinsi (Tabel 2.1), secara nasional persentase kepemilikan
rumah dengan status milik sendiri, paling rendah ditemui di Provinsi DKI Jakarta (45,80%). Namun jika hanya dibandingkan di daerah perkotaan saja, Provinsi Sumatera Barat bahkan memiliki persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri yang lebih rendah dibandingkan Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 43,56 persen. Selain itu Provinsi Sulawesi Tenggara (46,15%) dan Provinsi Irian Jaya Barat (44,32%) juga menunjukkan kondisi yang serupa. Sementara itu, di daerah perdesaan, persentasenya cenderung tinggi, di mana persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri terjadi di Provinsi DI Yogyakarta (96,66%) dan Provinsi Jawa Tengah (92,87%).
-4445544639500-41910762000
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Survei adalah Metode pengumpulan data dengan mengambil sebagian objek populasi tetapi dapat mencerminkan populasi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah variabel, akurasi, tenaga, waktu dan biaya.
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bertujuan untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas, antara lain menyangkut bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga.
Data hasil Susenas Modul Perumahan dan Permukiman 2007 menunjukkan persentase rumah tangga menurut status kepemilikan tempat tinggal yaitu bangunan yang merupakan milik sendiri, kontrakan, sewa, rumah dinas, dan lainnya.
Saran
Bagi pembaca sekiranya dapat menggunakan makalah ini sebagai referensi dalam memahami salah satu jenis survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), khususnya di bidang Statistik atau di bidang-bidang ilmu lain yang berkaitan.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2008. Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Indonesia. Jakarta
Badan Pusat Statistik (BPS). 2007. Statistik Peerumahan dan Permukiman 2007 (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007). Jakarta
Arisona, Dian. 2008. Laporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik. Universitas Hasanuddin: Makassar
Terimakasih telah membaca MAKALAH SUSENAS. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: