Judul: Makalah agama hindu
Penulis: Komang Indraswari
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kata politik yang sering dikenal dalam Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan kata nitisastra dalam sastra-sastra Hindu. Nitisastra adalah pengetahuan tentang politik negara. Sebagai suatu istilah Nitisastra dapat bermakna sebagai kebijakan yang berhubungan dengan Etika Sosial Politik untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Politik dalam perspektif Hindu adalah pengetahuan untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu negara guna mencapai tujuan menciptakan masyarakat sejahtera. Politik dalam sejarah masyarakat Bali memang belum pernah memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Era perpolitikan pada tahun 1950an menghasilkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali, terutama ketika terjadi gerakan logis yang dilakukan sekelompok pejuang yang tidak pusas dengan kebijakan pemerintah republik Indonesia. Dalam konteks pemikiran seperti ini, pragmatisme politik tergolong sebagai pemikiran yang di pengaruhi maya atau keadaan yang seolah – olah. Bantuan keuangan seakan – akan telah memberikan kontribusi bagi masyarakat. Padahal kenyataannya itu bisa sebaliknya. Sebab tuntutan seperti ini, bukan tidak mungkin akan menyeburkan budaya korupsi di kalangan penyelenggara pemerintahan. Menurut kitab suci Weda, Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan (menegakkan dharma). Dimana dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan harus tetap berlandaskan akan agama serta moral dan etika.
Rumusan Masalah
Apakah pengertian dari politik dalam perspektif Hindu ?
Apakah sumber-sumber ajaran Hindu tentang Politik (Nitisastra) ?
Bagaimana kontribusi agama Hindu dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara?
Bagaimana respon Masyarakat Bali terhadap Politik dalam Perspektif Hindu ?
Tujuan
Untuk mengetahui pengertian dari politik dalam Perspektif Hindu.
Untuk mengetahui sumber-sumber ajaran Hindu tentang Politik (Nitisastra).
Untuk mengetahui agama Hindu dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara?
Untuk mengetahui respon masyarakat bali terhadap politik dalam perspektif Hindu.
Manfaat
Bagi lembaga, bisa dijadikan sebagai pengetahuan untuk para mahasiswa tentang politik dalam perspektif Hindu.
Bagi pembaca, bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan makalah selanjutnya.
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian dari Politik dalam Perspektif Hindu
Kata politik yang sering dikenal dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan kata nitisastra dalam sastra-sastra Hindu. Kata atau istilah nitisastra ini berasal dari kata-kata Niti dan kata Sastra dalam bahasa sansekerta. Dalam kamus kecil Sansekerta Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tingkat Satu Bali, kata Niti berarti : Kemudi, pemimpin, Politik, dan sosial Etik, Pertimbangan dan Kebijakan. Kata Sastra, berarti perintah, ajaran, nasehat, aturan tulisan ilmiah. Menurut Mardiwarsito dalam kamus bahasa jawa kunonya, kata Niti, berarti : Kebijakan Politik atau Ilmu Tata Negara, Sastra, berarti: Ilmu Pengetahuan atau kitab pelajaran. Dalam kamus sansekerta Inggris karya Arthur Mac Donnel kata Niti berarti wor Mac Donnel kata Niti berarti Wordly Wisdom (Kebijakan Duniawi) Etika Sosial Politik dan Tuntunan Politik. Sebagai istilah kata Nitisastra diartikannya sebagai Etika Politik.
Dengan demikian dari uraian tesebut dapat disimpulkan bahwa Nitisastra adalah pengetahuan tentang politik negara. Sebagai suatu istilah Nitisastra dapat bermakna sebagai kebijakan yang berhubungan dengan Etika Sosial Politik untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Pada umumnya setiap negara selalu berupaya membuat agar masyarakatnya sejahtera, sehingga pemahaman tentang Nitisastra akan lebih meluas lagi, yaitu: Ilmu pengetahuan tentang politik untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu negara dalam rangkai mencapai cita-cita negara membangun masyarakat sejahtera. Jadi politik dalam perspektif Hindu adalah pengetahuan untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu negara guna mencapai tujuan menciptakan masyarakat sejahtera.
Politik dalam sejarah masyarakat Bali memang belum pernah memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Era perpolitikan pada tahun 1950an menghasilkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali, terutama ketika terjadi gerakan logis yang dilakukan sekelompok pejuang yang tidak pusas dengan kebijakan pemerintah republik Indonesia. Perhelatan politik pasca pemilu 1955, juga menimbulkan ketegangan yang sama. Ketegangan ini memuncak pada tahun 1965. Pada saat itu terjadi pembunuhan besar-besaran di Bali. Pada masa orba perpolitikan seperti itu dikritik kemudian rezim yang berkuasa menawarkan wacana pembangunan sebagai antithesis dari era perpolitikan seperti itu pada masyarakat Bali. Pada saat inilah keamanan dan kenyamanan mendapatkan tempat di Bali. Pariwisata berkembang. Orang-orang kaya baru kemudian lahir di Bali. Akan tetapi keadaan ini menimbulkan berbagai ketidakadilan sosial. Sehingga muncul gerakan politik pada tahun 1999. Gerakan politik ini sejalan dengan gerakan reformasi yang menggejala secara nasional. Gerakan ini mendapat puncaknya ketika simbol-simbol ketertindasan yang diwakili PDI P memenangkan pemilu 1999 dengan sangat meyakinkan di Bali.Namun, gerakan ini ternyata dirasakan belum bermanfaat kepada masyarakat Bali. Sebab perekonomian masyarakat mulai merosot akibat berbagai tragedi di dunia pariwisata, seperti bom dan hal-hal lainnya. Pada kondisi seperti itu masyarakat kemudian melihat peningkatan taraf hidup kalangan politisi. Sehingga kefrustasian sosial terhadap gerakan politik kemudian semakin meluas. Mereka beranggapan jika gerakan seperti itu hanya akan menguntungkan sekelompok orang. Pada kondisi seperti inilah, lahir sebuah pragmatism politik bahwa siapapun yang bisa memberikan uang akan didukungnya. Sebab mereka tak yakin pasca pemilu akan mendapatkan bantuan seperti itu. Tetapi politik sebenarnya sebuah kenyataan dalam kehidupan bernegara. Proses pergantian kekuasaan pemerintahan Negara harus terus terjadi. Proses ini bagaimanapun juga akan menampung dinamika masyarakat Bali. Jadi perkembangan kesadaran masyarakat akan tercermin dari pilihan-pilihan politiknya.
Bagaimanapun juga sebuah masyarakat tentulah mengharapkan perbaikan yang terus menerus. Setiap hari baru haruslah melahirkan perbaikan. Sehingga proses pengulangan yang dalam kepercayaan masyarakat Bali disebut punarbhawa (kelahiran berulang-ulang) menuju kepada perbaikan, yaitu tercapainya suatu keadaan yang dilukiskan sebagai satyam (kebenaran), siwam (kesucian) dan sundaram (keharmonisan atau keindahan). Keadaan inilah yang dilukiskan oleh bhagawad gita sebagai brahma stithi (keadaan Brahman/Tuhan). Keadaan inilah yang hendak diwujudkan oleh masyarakat Bali di dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang (alam setelah kematian). Keadaan seperti ini tentulah tidak bisa diwujudkan dengan pragmatisme politik yang seperti itu. Apalagi pragmatism politik tersebut jelas-jelas mengarah kepada kepentingan-kepentingan material. Bhagawad gita menyebutkan, ketertarikan kepada kepentingan-kepentingan material seperti ini akan menjerumuskan masyarakat kepada kehancuran sang diri. Karena itulah bhagawad gita kemudian menawarkan jalan hidup dengan mengontrol objek-objek indria. Sehingga seseorang akan bisa melakukan meditasi untuk mencapai ketenangan atau kedamaian. Dengan ketenangan atau kedamaian seseorang akan mencapai kebahagiaan. Prinsip seperti inilah yang dianggap sebagai jalan hidup yang benar untuk mencapai kebahagiaan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mengimplementasikan ide tersebut dalam realitas sosial yang berkembang atau dalam pragmatisme politik yang terjadi. Pertanyaan ini kemudian akan semakin lengkap jika masyarakat bisa menjawab sebuah pertanyaan, apakah Negara memang masih diperlukan? Untuk mengantarkan masyarakat mencapai kebahagiaan sampai saat ini pola pikir masyarakat belum lepas dari keyakinannya terhadap sebuah institusi yang bernama Negara. Jadi tidak ada pilihan lain bagi masyarakat Bali, kecuali mengimplementasikan prinsip hidupnya dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu masyarakat Bali perlu membangun kembali kesadarannya dalam bernegara, yaitu tercapainya tujuan-tujuan bernegara yang secara gambling dilukiskan dengan kata jagadhita (kebahagiaan dunia). Kebahagiaan dalam keyakinan masyarakat Bali tidak sama dengan terakumulasinya kekayaan. Kebahagiaan adalah sebuah kondisi bathin dimana seseorang tidak merasakan ketertekanan, penderitaan dan sejenisnya. Dalam konteks ini, agama Hindu menawarkan pola hidup sederhana. Sebab hanya dengan pola seperti ini sebuah masyarakat akan selallu ingat dengan tujuannya yang tertinggi yaitu kebahagiaan. Jika mereka memenuhi indria – indrianya maka mereka akan terjebak pada maya atau keadaan seolah – olah yang semakin menjerumuskan masyarakat.
Dalam konteks pemikiran seperti ini, pragmatisme politik tergolong sebagai pemikiran yang di pengaruhi maya atau keadaan yang seolah – olah. Bantuan keuangan seakan – akan telah memberikan kontribusi bagi masyarakat. Padahal kenyataannya itu bisa sebaliknya. Sebab tuntutan seperti ini, bukan tidak mungkin akan menyeburkan budaya korupsi di kalangan penyelenggara pemerintahan. Sebab mereka memerlukan modal yang besar untuk duduk pemerintahan. Korupsi seperti ini tentu akan mengurangi jatah bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada kondisi seperti ini pragmatism politik seperti itu tidak akan membawa kebahagiaan, tetapi malah sebaliknya. Jadi berkenaan dengan hal ini masyarakat Bali perlu melakukan gerakan hidup sederhana dengan meminimalisasi keindahan-keindahan material pada berbagai aspek kehidupan. Bahkan masyarakat Bali perlu juga memformat sebuah kesedrhanaan dalam pembangunan tempat-tempat suci. Sehingga ini tidak menjadi alasan untuk melakukan pragmatism politik yang jelas akan menjerumuskan masyarakat. Agama Hindu terbangun untuk menyelamatkan masyarakat dari penderitaan, bukan sebaliknya untuk menjerumuskan masyarakat ke dalam lembah penderitaan. Karena itulah tidak ada alasan agama apapun yang busa membenarkan sebuah pragmatisme politik seperti itu. Agama Hindu justru menyemangati masyarakat Bali untuk membela kebenaran atau nindihin kepatutan. Jadi proses politik yang terjadi semestinyalah digerakkan dalam semangat seperti itu. Sehingga mereka yang kemudian duduk dipemerintahan Negara benar-benar orang yang tepat. Sebab mereka mengemban tugas untuk melenyapkan noda-noda masyarakat(ksyanikang papa nahan prayojana –menyitir kakawin Ramayana ).
Dalam bahasa ritual masyarakat bali, proses politik ini haruslah bias menjadi proses penyucian atau sudamala bagi masyarakat bali. Sebab dalam pandangan agama Hindu, yuddha (peperangan) juga dipandang sebagai proses penyucian. Jadi, segala aktivitas didunia ini bias dipandang dalam khasanah penyucian tersebut termasuk proses kerja. Karena itulah proses politik yang terjadi mestilah dipandang sebagai proses penyucian, sehingga akhir dari proses ini tidak mendudukan orang-orang yang ternoda dalam pemerintahan.
Sumber-Sumber ajaran Hindu tentang Politik (Nitisastra)
Kitab-Kitab Veda (Sruti)
Bila dicermati pemikiran tentang Nitisastra sudah terdapat dalam kitab-kitab Sruti. Sebagai diketahui masing-masing kitab sruti mempunyai Upaveda tersendiri. Kitab Upaveda dari Rgveda adalah kitab Ayurweda, Kitab Upaveda dari Yajurveda adalah kitab Dhanurveda, Kitab Upaveda dari Samaveda adalah Kitab Gandharvaveda dan kitab Upaveda dari Atharvaveda adalah kitab Arthaveda. Kitab Arthaveda dikenal sebagai kitab yang memuat pengetahuan tentang pemerintahan, ekonomi, pertanian, ilmu sosial dan lain sebagainya. Jadi Arthaveda merupakan kitab Sruti yang memuat ajaran Nitisastra.
Kitab-Kitab Smerti
Kitab Nitisastra tersebar dalam kitab-kitab Smerti. Kitab Manava Dharmasastra memuat ajaran-ajaran Bhagavan Manu yang dihimpun dam disusun oleh Bhagavan Bhrigubanyak sekali memuat ajaran-ajaran Nitisastra. Dalam Adhyaya VII memuat berbagai peraturan tentang kenegaraan sedangkan pada Adhyaya VIII memuat berbagai aspek hukum yang juga berkaitan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam kitab ini kita menemukan penggunaan istilah Raja Dharma.
Kitab-Kitab Itihasa
Kitab Ramayana dan Kitab Mahabharata merupakan dua kitab yang memuat dua epos besar yang juga disebut Viracarita. Kedua kitab ini menceritakan tentang kepahlawanan yang keseluruhannya memuat tentang etika dan cara-cara mengelola pemerintahan Negara. Itihasa Ramayana dan Mahabharata sangat berkaitan dengan sejarah perkembangan Agama Hindu dimasa lalu. Dapat dikatakan keseluruhan kitab Ramayana dan Mahabharata memuat ajaran tentang Nitisastra. Dalam Ramayana Kakawin, misalnya yang sangat popular di Indonesia terdapat uraian tentang asas-asas kepemimpinan yang disebut Asta Brata. Uraian tentang ajaran Asta Brata ini sebelumnya sudah termuat dalam kitab Manava Dharmasastratetapi belum disebut Asta Brata. Seperti diketahui kekawin Ramayana diubah pada jaman Kerajaan Hindu di Indonesia secara tradisional di, misalnya yang sangat popular di Indonesia terdapat uraian tentang asas-asas kepemimpinan yang disebut Asta Brata. Uraian tentang ajaran Asta Brata ini sebelumnya sudah termuat dalam kitab Manava Dharmasastratetapi belum disebut Asta Brata. Seperti diketahui kekawin Ramayana digubah pada jaman Kerajaan Hindu di Indonesia secara tradisional dianggap digubah oleh Empu Yogiswara.
Kitab-Kitab Purana
Kitab Purana dikenal pula sebagai kitab yang memuat ceritera-ceritera kuno yang menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu. Kitab Purana memuat cerita dewa-dewa, raja-raja, dan rsi-rsi pada jaman kuno. Kitab-Kitab Purana ini banyak jumlahnya dan bila dicermati di dalamnya banyak memuat ajaran tentang Nitisastra.
Kitab-Kitab, Lontar-Lontar Maupun Naskah-Naskah Lainnya yang Bersumber dari Naskah Sansekerta maupun Jawa Kuno
Slokantara maupun Sarasamuccaya juga memuat tentang ajaran Nitisastra yang kadang-kadang dikemas dalam bentuk cerita yang mengandung kiasan tentang pemerintahan maupun masalah sosial. Dalam Tantri Kamandaka banyak sekali cerita-cerita tang memuat ajaran Nitisastra. Di daerah Bali yang sebagian besar penduduknya penganut Hindu, merupakan daerah yang subur menumbuhkan karya sastra Agama Hindu. Ada beberapa lontar yang memakai judul Niti seperti ; Niti Praja, Niti Sastra, atau Niti Sara, Rajaniti, Niti Raja Sesana, Dharma Sesana. Isi naskah-naskah ini tidak begitu jauh berbeda dengan naskah-naskah niti yang lainnya.
Kontribusi Agama Hindu dalam Kehidupan Politik Berbangsa dan Bernegara
Lahirnya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila dengan sasanti Bhineka Tunggal Ika adalah sangat tepat, di dukung pemilihan yang amat cermat dari para pendiri negara yang mengamati kondisi nyata bangsa Indonesia yang memang amat majemuk. Sasanti Bhineka Tunggal Ika diangkat dari karya rakawi Empu Tantular dalam Kekawin Sutasoma, yang memaparkan kondisi komunikasi antara agama Hindu dan Budha pada masa itu, baris lengkapnya berbunyi Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Kalimat ini adalah kalimat dalam bahasa Jawa Kuno. Bhina yang artinya berbeda-beda, dan kata Tunggal yang artinya satu, Ika artinya itu. Tan Hana artinya tidak ada. Dharma artinya kewajiban. Mangrwa artinya mendua, secara harfiah maka kalimat itu artinya berbeda-beda itu, satu, itu. Tidak ada kebajikan /kebenaran/kewajiban mendua. Kalimat ini mengandung ajaran Nitisastra yang tinggi dan sesuai dengan bangsa dan kesatuan Indonesia. Dalam konteks politik berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa negara ini.
Dalam konteks negara Indonesia mantra veda ini menegaskan bahwa Indonesia terdiri dari berjenis-jenis suku menempati wilayah Indonesia yang satu diharapkan mendapat jaminan dan kesempatan yang sama serta layak dalam menikmati sumber daya alam Indonesia, hidup bersatu dan damai sehingga kebahagiaan dapat tercapai. Persatuan dalam kebinekaan itu pada dasarnya bersifat dinamis, tidak mengecilkan arti setiap unsur budaya bangsa dan perbedaan budaya yang ada diantara warga negara Indonesia. Semua kegiatan yang bertujuan memajukan dan mencerdaskan anggota masyarakat dalam bidang apapun juga hendaklah didasarkan atas kesadaran bahwa usaha-usaha itu tidak mengganggu atau melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Veda jelas-jelas menganjurkan persatuan karena dengan persatuan itu sesungguhnya kebahagiaan bersama dapat tercapai. Persatuan yang dimaksud bukanlah hanya antara sesama agama melainkan kesatuan dengan semua golongan yang berbeda-beda seperti yang dimaksud sasanti Bhineka Tunggal Ika.
Respon Masyarakat Bali terhadap Politik dalam Perspektif Hindu
Menurut kitab suci Weda, Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan (menegakkan dharma). Dimana dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan harus tetap berlandaskan akan agama serta moral dan etika. Karena itu, respon masyarakat Bali berpendapat tidaklah dibenarkan jika massa parpol melakukan persembahyangan di pura-pura dengan tujuan politis apalagi dilengkapi dengan atribut parpol. Kecuali jika massa parpol tersebut ke pura dengan busana yang tepat tanpa tendensi politis melainkan semata-mata hanya untuk memohonkan kerahayuan dan kerahajengan bersama. Terlebih lagi bila disertai dengan dharmawacana yang menyuarakan pesan-pesan moral (bukan pesan sponsor parpol). Masyarakat Bali boleh disebut masyarakat yang mengambang, karena tak punya pemimpin yang mengayomi masalah moral, termasuk masalah agama dan politik. Kalaupun ada tokoh-tokoh agama di pedesaan, seperti pengurus Parisada atau pemimpin warga atau pemuka adat termasuk pemangku dan sulinggih. Namun, kebanyakan dari mereka tak bisa meredam hura-hura yang berbau politik, karena para elite politik sudah memberikan banyak hal yang menggiurkan, uang untuk membeli minuman keras, posko untuk berkumpul, bensin, baju kaos dan atribut partai untuk identitas kelompok. Adanya era multi partai seperti sekarang ini sungguh mencemaskan banyak orang. Kecemasan orang memang beralasan, karena masyarakat Bali yang buta politik tidak paham bagaimana menyalurkan aspirasinya di era multipartai ini. Berbeda partai dianggap musuh. Padahal partai-partai yang beda itu sesungguhnya punya platform yang sama. Semestinya orang Bali yang mayoritas Hindu bersatu, meskipun partainya berbeda namun asasnya sama. Sehingga, orang Bali khususnya umat Hindu perlu belajar politik agar tidak dipermainkan oleh elite politik yang hanya mementingkan kekuasaan. Dan perlu ditekankan agar umat Hindu tetap rukun, saling asah, saling asih dan saling asuh menghadapi perbedaan partai.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Politik dalam perspektif Hindu adalah pengetahuan untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu negara guna mencapai tujuan menciptakan masyarakat sejahtera.
Sumber-Sumber ajaran Hindu tentang Politik (Nitisastra):
Kitab-Kitab Veda (Sruti)
Kitab-Kitab Smerti
Kitab-Kitab Itihasa
Kitab-Kitab Purana
Kitab-Kitab, lontar-lontar Maupun naskah-naskah lainnya yang bersumber dari naskah Sansekerta maupun Jawa Kuno
Kontribusi Agama Hindu dalam Kehidupan Politik Berbangsa dan Bernegara dapat dilihat pada Veda. Veda menganjurkan persatuan karena dengan persatuan itu sesungguhnya kebahagiaan bersama dapat tercapai. Persatuan yang dimaksud bukanlah hanya antara sesama agama melainkan kesatuan dengan semua golongan yang berbeda-beda seperti yang dimaksud sasanti Bhineka Tunggal Ika.
Respon masyarakat Bali berpendapat tidaklah dibenarkan jika massa parpol melakukan persembahyangan di pura-pura dengan tujuan politis apalagi dilengkapi dengan atribut parpol. Kecuali jika massa parpol tersebut ke pura dengan busana yang tepat tanpa tendensi politis melainkan semata-mata hanya untuk memohonkan kerahayuan dan kerahajengan bersama. Terlebih lagi bila disertai dengan dharmawacana yang menyuarakan pesan-pesan moral (bukan pesan sponsor parpol).
Saran dan Kritik
Makalah ini masih banyak memerlukan revisi dan penyempurnaan materi. Materi Politik dalam Perspektif Hindu sangat minim dan untuk mencari bukunya juga sedikit susah, maka dari itu kami sarankan kepada pembaca agar mencari tambahan materi ini di berbagai sumber media guna menyempurnakan pengetahuan kita.
Kami sebagai penulis juga ingin kritik konstruktif Anda. Sehingga kita bisa membuat kertas yang lebih baik di masa depan.
Daftar PustakaCahyani, Ari.2012." POLITIK MENURUT PERSPEKTIF HINDU". Dalam http://www.scribd.com/doc/36884642/Politik-Menurut-Perspektif-Hindu-Part-8. Diunduh 24 November 2012.
Widihastuti, Endah. 2012. "PENDIDIKAN POLITIK PERSPEKTIF HINDU". Dalam http://suardeyasasri.wordpress.com/2010/01/30/pendidikan-politik-perspektif-hindu-konsep-pendidikan-politik-kajian-tokoh-mahatma-gandhi/. Diunduh 24 November 2012.
Makaarim, Mouvty. 2012."Peran Politik Agama dalam Negara". Dalam http://makaarim.wordpress.com/2012/07/19/tulisan-lama-peran-politik-agama-dalam-negara-analisa-dan-tinjauan-historis-ringkas/. Diunduh 24 November 2012.
Terimakasih telah membaca Makalah agama hindu. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: