Judul: Makalah Transisi Demokrasi
Penulis: Reza Rafiansa
BAB I
PENDAHULUAN
Latarbelakang Masalah
Demokrasi sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol .
Demokrasi nampaknya telah mencatat kemenangan historis atas bentuk – bentuk pemerintahan yang lain. Dewasa ini hampir setiap orang mengaku sebagai seorang demokrat. Tapi tidak banyak yang tahu awal mula munculnya bentuk pemerintahan demokrasi. Transisi dari pemerintah nondemokratis menuju pemerintah demokratis merupakan proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan. Pada kasus tipikal kontemporer, permulaan proses ditandai dengan terjadinya krisis dan akhirnya perpecahan dalam tubuh rezim non-demokratis.
Dalam persoalan tersebut maka penulis membuat makalah ini dengan menjelaskan pengertian transisi demokrasi , demokratisasi , serta bentuk bentuk transisi demokrasi di dunia dan khususnya di Indonesia .
Rumusan Masalah
Apa Pengetian Transisi Menuju Demokrasi ?
Bagaimana Gelombang transisi menuju demokrasi ?
Bagaimana Tipe atau proses Transisi Menuju Demokrasi ?
Apa saja Faktor dan kendala transisi menuju demokrasi ?
Bagaimana proses demokratisasi di Indonesia ?
Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia ?
Tujuan Penulisan
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi dan HAM
Untuk mengetahui pengertian transisi demokrasi
Untuk memahamis sejarah proses demokratisasi di Indonesia dan di dunia
Untuk mengetahui parameter penyebab terjadinya transisi demokrasi
Untuk mengetahui bentuk dan macam macam transisi demokrasi
BAB II
LANDASAN TEORI
Teori konsepi transisi politik
Dalam sebuah konsepsi transisi politik pada masa transisi tidak dapat dipastikan apakah masa sesudah transisi selalu menjadi lebih baik dari masa sebelum transisi. Jadi keadaan yang akan terjadi setelah transisi berlangsung adalah sesuatu ketidakpastian. Transisi politik bisa saja menghasilkan sebuah pencerahan bagi demokrasi dengan berakhirnya sebuah rezim otoriter yang sudah berlangsung sangat lama. Transisi juga dapat berkembang menjadi konfrontasi sengit dan meluas, yang membuka jalan bagi rezim-rezim revolusioner yang ingin memperkenalkan perubahan drastis dari kenyataan politik yang ada. Artinya masa transisi merupakan masa yang sulit untuk diprediksikan. Pada masa transisi keadaan politik suatu negara dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga segala kemungkinannya bisa saja terjadi.
Teori konsepsi Demokrasi
Teori konsepsi demokrasi bermaksud memberikan kekuasaan tersebut bersumber pada seluruh rakyat sedangkan monarki menyerahkan kekuasaan negara pada seorang raja yang berperan memimpin negara. Namun dalam prakteknya konsepsi demokrasi sangat sulit diterapkan, karena sangat tidak mungkin bagi setiap rakyat untuk memerintah sehingga dengan demikian rakyat memilih orang-orang kepercayaannya untuk dijadikan wakil dalam pemerintahan.
BAB III
PEMBAHASAN
Pengertian Transisi demokrasi
Dalam Kamus bahasa Latin, "Transisi" berasal dari kata "trans"dan "cendo". Trans sendiri berarti di seberang, di sebelah sana, dibalik, menyebrangi, sedangkan cendo berarti melangkah ke sesuatu yang lain, berpindah. Jadi transisi berarti melangkah ke seberang, berpindah ke sebelah sana. Apabila terminology "transition" ini digabungkan, dengan istilah "power"; maka padanan kata itu akan menjadi "power transition" yang berarti "peralihan kekuasaan". Sedangkan jika dipadukan dengan kata demokrasi menjadi "transition to democratic" yang berarti perubahan ke demokrasi atau peralihan ke demokrasi. apabila kata "transition" itu dipadukan dengan kata "democraticy" akan menjadi "transition to democracy " yang berarti perubahan ke demokrasi atau peralihan ke demokrasi.. Jadi jelas bahwa defenisi transisi di sini adalah suatu masa peralihan kekuasaan dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratik atau dari sistem otoriter ke sistem demokratik.
Dalam sebuah masa transisi tidak dapat dipastikan apakah masa sesudah transisi selalu menjadi lebih baik dari masa sebelum transisi. Jadi keadaan yang akan terjadi setelah transisi berlangsung adalah sesuatu ketidakpastian. Transisi politik bisa saja menghasilkan sebuah pencerahan bagi demokrasi dengan berakhirnya sebuah rezim otoriter yang sudah berlangsung sangat lama. Transisi juga dapat berkembang menjadi konfrontasi sengit dan meluas, yang membuka jalan bagi rezim-rezim revolusioner yang ingin memperkenalkan perubahan drastis dari kenyataan politik yang ada. Artinya masa transisi merupakan masa yang sulit untuk diprediksikan. Pada masa transisi keadaan politik suatu negara dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga segala kemungkinannya bisa saja terjadi.
Transisi dibatasai, di satu sisi, oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian, dan disisi lain, oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau kemunculan suatu alternatif revolusioner. Dengan demikian dalam sebuah proses transisi, aturan main politik menjadi tidak menentu karena instabilitas yang terjadi. Hal ini disebabkan karena setiap kelompok kepentingan akan bertarung untuk menentukan aturan main politik agar dapat menetapkan peraturan ataupun prosedur-prosedur yang mendukung kelompok kepentingan tersebut. Dengan demikian dapat membuka jalan bagi mereka untuk menggapai kekuasaan pada masa pemerintahan selanjutnya.
Namun proses penetapan aturan ataupun prosedur-prosedur politik tersebut akan mengalami proses talik ulur yang sangat ketat. Ini disebabkan karena banyaknya kelompok kepentingan yang akan memperjuangkan kepentingan kelompok kepentingannya masing-masing pada masa transisi yang sangat rawan terhadap perubahan. Diperlukan sebuah kesepakatan politik diaantara kelompok kepentingan yang beramin dalam menentukan prosedur politik tersebut. Namun jika kesepakatan tersebut tidak terwujud, maka pertikaian diantara kelompok kepentingan akan terus terjadi, dan bukan tidak mungkin rezim yang lama akan berkuasa kembali. Sebuah hal yang menandai dimulainya masa transisi adalah ketika penguasa otoriter mulai memodifikasi peraturannya sebagai jaminan yang lebih kuat bagi kelangsungan kekuasaannya.
Tipe atau proses Transisi Demokrasi
Tiga (3) jenis proses demokratisasi Dunia Ketiga sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Huntington , yaitu :
Transformasi
terjadi ketika elit yang berkuasa mempelopori proses perwujudan demokrasi. Dalam transformasi, pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter mensponsori perubahan dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem yang demokratis.
Replacement (pergantian)
terjadi ketika kelompok Oposisi mempelopori proses perwujudan demokrasi di mana kemudian Rezim Otoriter tumbang atau digulingkan. Replacement merupakan sebuah transisi yang matang dan lemah, proses ini sangat tergantung dengan kontinuitas perjuangan dari mereka yang memiliki komitmen yang kuat dengan pembangunan demokrasi. Dan dalam kasus Indonesia dan juga sepertinya Mesir replacement ini menampakkan wajah yang tidak sempurna. Namun jika Indonesia dan Mesir memiliki cukup banyak tersedia kelompok sosial yang konsen dengan demokrasi, maka replacement ini akan menjadi matang. Namun apabila kelompok sosial itu sedikit maka berpeluang besar bahwa Transisi Demokrasi ini berbalik arah menjadi Otoritarianisme Baru.
Transplacement
terjadi jika demokratisasi merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Kelompok konservatif dalam rezim berada pada posisi yang seimbang dengan pemerintah, tetap pemerintah sendiri hanya bersedia merundingkan perubahan, dan tidak mau memprakarsai perubahan rezim. Hal ini sangat berbeda dengan adanaya dominasi kelompok konservatif yang menimbulkan replasemen.
Faktor penopang penyebab Transisi demokrasi
Pembangunan Ekonomi
Menurut Huntington Pembangunan Ekonomi ini akan melahirkan tiga hal esensial bagi demokrasi :
Tingkat moral pendidikan yang tinggi yang mendukung demokrasi,
Perluasaan kelas menengah dan penambahan jumlah borjuasi yang menopang demokrasi,
Membentuk budaya warga masyarakat, kepercayaan, tanggung jawab dan kompetisi yang sehat.
Civil Society
civil society sebagai tempat yang mempelajari tentang demokrasi. Dan dalam demokrasi itu sendiri mempunyai aturan yang sangat jelas dalam menyelesaikan persoalan dalam masyarakat, sehingga menutup kemungkinan adanya tindakan barbarian (main hakim sendiri).
Civil Soceity sebagai ruang (space) merupakan tempat yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi, karena dalam ruang inilah setiap individu dan kelompok sosial dalam masyarakat saling berinteraksi, berkomunikasi, berdialog, berdiplomasi, bernegosiasi tentang berbagai realita sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam ruangan ini pula kepentingan privat dan kepentingan publik akan bertemu. Dan ruang ini bisa berupa Alun-alun, kantor DPRD, taman kota, masjid dll. Atau bisa juga berbentuk institusi publik yang secara normatif dan prosedural mengatur dan memperjuangkan berbagai jenis kepentingan masyarakat, seperti LSM, Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan Umum yang termasuk didalamnya Organisasi Mahasiswa.
Perluasan Kelas Menengah.
Kelas Menengah yang kuat akan menopang demokrasi, karena semakin banyak kelas menengah semakin tinggi tingkat partisipasi mereka dalam berbagai bidang baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya dll.
Transisi demokrasi di Indonesia
Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awalnya muncul Orde Baru. Pada awalnya Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Latar belakang munculnya tuntutan Soeharto agar mundur dari jabatannya atau yang menjadi titik awal berakhirnya Orde Baru. Setelah kekuasan Orde Baru berakhir maka dunia perpolitikan di Indonesia memasuki babak yang baru. Tidak ada yang bisa menjamin kelompok mana yang akan menjadi penguasa selanjutnya. Kelompok oposisi memang menjadi kelompok yang paling berpeluang untuk menjadi penguasa selanjutnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kelompok pemerintah sebelumnya juga dapat merebut kembali kekuasaannya. Ini disebabkan karena pada saat seperti ini Indonesia memasuki masa transisi dimana sebuah Era Politik (Orde Baru) telah berakhir dan Era selanjutnya akan datang. Namun seperti apa Era selanjutnya tersebut masih menjadi sebuah misteri. Sesuai apa yang di utarakan oleh Guillermo O'Donnel dan Philippe C. Schmitter bahwa masa transisi mengara kepada sebuah ketidakpastian.
Untuk menentukan rezim penguasa pada masa selanjutnya, maka pada tahun 1999 diselenggarakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum kali ini tidak hanya diikuti oleh tiga kontestan yang menjadi peserta dalam pemilu pada masa Orba melainkan berkembang menjadi 48 peserta partai politik. Banyaknya jumlah parpol yang berpartisipasi dalam pemilu juga diakibatkan karena pasca Orba pemerintah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik sebagai manifestasi dari kebebasan berserikat yang juga dijunjung oleh paham demokrasi. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter bahwa masa transisi adalah sebuah rangkaian kemungkinan dan ketidakpastian.
Daftar Pustaka
Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, Pancasila dan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005
Sorensen, Georg. 2014. Demokrasi dan demokratisasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
Guillermo O' Donnell & Philippe C. Schmitter, Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan ketidakpastian, Jakarta: LP3ES. 1993
G.H. Sabine, Teori-Teori politik: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya, Bandung: Dhiwantara.1963
samuel Huntington. The Thrid Wafe : Democratization in The Late Twentieth centur., Norman and London : University of oklahp Press. 1991
Arief Budiman, Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Aksi Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999
Terimakasih telah membaca Makalah Transisi Demokrasi. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: