Oktober 05, 2016

Makalah : Pemikiran Politik Komunisme

Judul: Makalah : Pemikiran Politik Komunisme
Penulis: Strayderr Helmi


BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Nasionalisme yang berkembang di Indonesia sekitar tahun 1900-an melahirkan banyak aliran – aliran politik yang menjadi sebuah pemikiran politik modern di Indonesia. Kemunculan nasionalisme di tengah – tengah rakyat Indonesia dipimpin oleh para kaum terpelajar, namun masih berada dalam suatu kelompok kecil. Kepemimpinan yang berada pada sebuah kelompok kecil ini kemudian berkembang menjadi kelompok dimana ruang lingkupnya lebih luas dan lebih pesat dalam penyebaran pemikirannya, setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian menurut Feith dan Castles (1988) dimana sekitar pada tahun 1950-an untuk pertama kalinya muncul suatu kelompok kaum cendekiawan yang tidak terikat dan bekerja di pinggir – pinggir arena politik. Ketidakterikatan ini justru membuat mereka sangat antusias terhadap politik di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit dari mereka (kaum cendekiawan yang tidak terikat) yang menjadi sumber pemikiran politik pada masa ini. Salah Satu aliran yang paling mencolok adalah Komunisme.
Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.
Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.
Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.
Rumusan Masalah
Bagaimana bentuk dari Pemikiran Politik Komunisme ?
Hal apa yang mendasari Lahirnya Pemikiran Politik Komunisme di indonesia ?
Apa saja sepak terjang PKI di Indonesia ?
Tujuan
Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Teori Politik dan Pemikiran Politik Indonesia
Sebagai gambaran dan acuan guna menambah pengatahuan serta pemahaman akan sebuah Pemikiran Politik yang pernah ada di Indonesia khusus nya pemikiran politik komunisme.

BAB II
PEMBAHASAN
Pemikiran Politik Komunisme
Paham Komunisme Marxisme Leninisme - Paham ini lahir dari gagasan Karl Marx yang kemudian didengungkan dan diperkenalkan oleh sahabat Marx, Friedrich Engels. Paham ini kemudian dikembangkan oleh Lenin, pemimpin Uni Soviet. Dengan demikian, terkadang komunisme disebut juga ajaran Marxisme atau Leninisme.
Marxisme adalah ajaran yang sangat menjiwai gerakan-gerakan sosialis-komunis dengan filsafat yang materialistis (historis materialisme) dan dialektis materialisme serta perjuangan kelas. Ajaran ini diteruskan oleh Vladimir Lenin menjadi paham Marxisme-Leninisme yang di Indonesia dilarang oleh pemerintahan Orde Baru.

Pada awalnya marxisme adalah ilmu sejarah yang terdiri atas suatu sistem konsep-konsep ilmiah baru yang memberikan kemungkinan mempelajari sejarah sebagai sebuah ilmu, yang sebelumnya hanya menjadi ideologi atau filsafat sejarah, bukan ilmu yang mandiri. Oleh Marx, paham ini disebut "materialisme sejarah" atau "materialisme historis", sedangkan oleh Engels disebut materialisme dialektis. Yang terpenting dalam ajaran Marx adalah perjuangan kelas, ajaran basis-superstruktur masyarakat, dan revolusi.

Menurut Marx, sejarah manusia adalah sejarah yang berisi peperangan antarkelas. Gerakan kaum buruh merupakan ekspresi dari perang tersebut karena kaum buruh sangat menghendaki penghapusan kelas sosial. Kaum buruh menuntut agar pendapatan ekonomi semua manusia rata. Kaum kapitalis ingin meningkatkan keuntungan dengan menekan biaya produksi, sedangkan kaum proletar ingin meningkatkan pendapatannya.
Ekonomi masyarakat, menurut Marx, ditandai dengan perjuangan antara kelas atas yang memiliki modal atau alat produksi atau mesin (kapitalis) dengan kelas bawah yang hanya memiliki tenaga (proletar); kedua kepentingan tersebut kontradiktif dan disebut hubungan produksi. Alat- kerja, buruh, dan pengalaman kerja disebut tenaga produktif. Marx berpendapat, basis masyarakat ditandai oleh kontradiksi atau ketegangan, karena di satu pihak tenaga itu berkembang terus-menerus secara progresif, seiring dengan perkembangan iptek.
Marx menguraikan bahwa mata pencarian manusia menentukan cara berpikirnya; dengan kata lain: kesadaran manusia ditentukan oleh cara produksi barang material dalam masyarakat. Marx memandang kehidupan masyarakat sebagai dua unsur yang berhubungan searah: ekonomi sebagai basis (infrastruktur) masyarakat yang menentukan politik, moralitas, agama, hukum, filsafat, ilmu-pengetahuan, dan berbagai bentuk kesadaran manusia lainnya sebagai superstrukturnya. Maka dari itu, bila sistem infrastruktur masyarakat (ekonomi) diubah maka berubah pula semua sistem superstrukturnya. Sementara itu di kemudian hari Lenin atauVladimir Ilyic Ulyanov tidak menyetujui sikap Internasionale II yang menanti zaman sosialisme. Lenin tak percaya dan yakin bahwa kaum proletar dapat mengambil prakarsa dalam mengadakan perjuangan kelas atau revolusi. Oleh karena itu, menurutnya, revolusi proletar harus dipimpin oleh sebuah partai politik. Para anggota partai haruslah dari golongan intelektual yang bertugas memberikan pemahaman tentang kesadaran kelas yang revolusioner (bersifat tiba-tiba dan cepat, lawannya evolusioner) kepada kaum buruh dengan propaganda-propaganda. Partai komunis pun harus memiliki kader-kader sebagai penerus estafet perluasan ajaran. Di Cina, kaum petani pun dimasukkan sebagai kelas proletar, temannya kaum buruh.
Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos.
Lahirnya Pemikiran Politik Komunisme di Indonesia
Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.
Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.
Landasan Pemikiran Komunisme antara lain :
Menolak Kehadiran golongan-golongan yang berbeda dalam masyarakat karena perbedaan itu bisa menimbulkan perpecahan.
Kekerasan adalah sesuatu yang sah-sah saja dalam mencapai negara komunis. Kekerasan digunakan kepada dua golongan yaitu kepada anti-komunis dan penganut komunis yang di anggap berkhianat.
Negara adalah alat untuk mencapai komunisme. Semua yang dimiliki negara seperti polisi, TNI, dll digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Komunis di Indonesia sendiri dimulai dari terbentuknya PKI pada tahun 1920an.Alasan kaum pribumi yang mengikuti aliran tersebut dikarenakan tindakan-tindakannya yang melawan kaum kapitalis dan pemerintahan, selain itu iming-iming propaganda PKI juga menarik perhatian mereka.
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA). Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI.

PKI dan Sepak Terjangnya di Indonesia
Pada tahun 1914 seorang tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet, mendirikan partai dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda.
Pada Oktober 1915 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka). Editornya adalah Adolf Baars.
Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia.
Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti di Indonesia. Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaun diangkat sebagai ketua partai.
PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920.Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sepak Terjang PKI sendiri di Indonesia ditandai dengan banyak nya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi yang disebabkan tingginya ambisi dari para petinggi aliran komunisme untuk menyebarluaskan paham tersebut.pemberontakan itu antara lain :
Pemberontakan 1926
Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua.Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.
Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawh tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI.
Peristiwa Madiun 1948
Pada Februari 1948 PKI dan unsur-unsur kiri dari Partai Sosialis Indonesia membentuk sebuah front bersama, yaitu Front Demokratis Rakjat. Front ini tidak bertahan lama, namun unsur-unsur kiri Psi kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat ini milisi-milisi Pesindo berada di bawah kontrol PKI.
Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah mengembara selama 12 tahun di Uni Soviet. Politbiro PKI dibentuk kembali, dengan pemimpinnya antara lain Dipa Nusantara Aidit, M.H. Lukman dan Njoto.
Setelah penandatanganan Perjanjian Renville (1948), banyak satuan-satuan bersenjata republiken yang kembali dari daerah-daerah konflik. Hal ini memberikan rasa percaya diri di kalangan kelompok sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Satuan-satuan gerilya dan milisi yang berada di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri. Di Madiun, sekelompok militer yang dipengaruhi PKI yang menolak perintah perlucutan senjata tersebut dibunuh pada bulan September tahun yang sama. Pembunuhan ini menimbulkan pemberontakan bersenjata. Hal ini menimbulkan alasan untuk menekan PKI.
Sumber-sumber militer menyatakan bahwa PKI telah memproklamasikan pembentukan "Republik Soviet Indonesia" pada 18 September 1948 dengan Musso sebagai presidennya dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menterinya. Pada saat yang sama PKI menyatakan menolak pemberontakan itu dan menyerukan agar masyarakat tetap tenang. Pemberontakan ini ditindas oleh pasukan-pasukan republik, dan PKI kembali mengalami masa penindasan. Pada 30 September Madiun berhasil dikuasai oleh pasukan-pasukan Republik dari Divisi Siliwangi. Beribu-ribu kader partai dibunuh dan 36.000 orang dipenjarakan. Di antara mereka yang dibunuh termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober dengan alasan bahwa ia berusaha melarikan diri dari penjara. Amir Sjarifuddin, tokoh Partai Sosialis Indonesia, pun dibunuh pada peristiwa berdarah ini. Aidit dan Lukman mengungsi ke Republik Rakyat Tiongkok.
Gerakan 30 September
Alasan utama tercetusnya peristiwa G30S disebabkan sebagai suatu upaya pada melawan apa yang disebut "rencana Dewan Jenderal hendak melakukan coup d'etat terhadap Presiden Sukarno".
Aktivitas PKI dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang Peristiwa G30S, makin agresif. Meski pun tidak langsung menyerang Bung Karno, tapi serangan yang sangat kasar misalnya terhadap apa yang disebut "kapitalis birokrat"terutama yang bercokol di perusahaan-perusahaan negara, pelaksanaan UU Pokok Agraria yang tidak menepati waktunya sehingga melahirkan "Aksi Sepihak" dan istilah "7 setan desa", serta serangan-serangan terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dianggap hanya bertitik berat kepada "kepemimpinan"-nya dan mengabaikan "demokrasi"-nya, adalah pertanda meningkatnya rasa superioritas PKI, sesuai dengan statementnya yang menganggap bahwa secara politik, PKI merasa telah berdominasi.Anggapan bahwa partai ini berdominasi,pada akhirnya tidak lebih dari satu ilusi.
Ada pun Gerakan 30 September 1965, secara politik dikendalikan oleh sebuah Dewan Militer yang diketuai oleh D.N. Aidit dengan wakilnya Kamaruzzaman (Syam), bermarkas di rumah sersan (U) Suyatno di komplek perumahan AURI, di Pangkalan Udara Halim. Sedang operasi militer dipimpin oleh kolonel A. Latief sebagai komandan SENKO (Sentral Komando) yang bermarkas di Pangkalan Udara Halim dengan kegiatan operasi dikendalikan dari gedung PENAS (Pemetaan Nasional), yang juga instansi AURI dan dari Tugu MONAS (Monumen Nasional). Sedang pimpinan gerakan, adalah Letkol. Untung Samsuri.
Menurut keterangan, sejak dicetuskannya gerakan itu, Dewan Militer PKI mengambil alih semua wewenang Politbiro, sehingga instruksi politik yang dianggap sah, hanyalah yang bersumber dari Dewan Militer. Tapi setelah nampak bahwa gerakan akan mengalami kegagalan, karena mekanisme pengorganisasiannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dewan ini tidak berfungsi lagi. Apa yang dikerjakan ialah bagaimana mencari jalan menyelamatkan diri masing-masing. Aidit dengan bantuan AURI, terbang ke Yogyakarta, sedang Syam segera menghilang dan tak bisa ditemui oleh teman-temannya yang memerlukan instruksi mengenai gerakan selanjutnya.
Antara kebenaran dan manipulasi sejarah. Dalam konflik penafsiran dan kontroversi narasi atas Peristiwa 30 September 1965 dan peranan PKI, klaim kebenaran bagaikan pendulum yang berayun dari kiri ke kanan dan sebaliknya, sehingga membingungkan masyarakat, terutama generasi baru yang masanya jauh sesudah peristiwa terjadi. Tetapi perbedaan versi kebenaran terjadi sejak awal segera setelah terjadinya peristiwa.
Di tingkat internasional, Kantor Berita RRC (Republik Rakyat Cina), Xinhua, memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI.
Presiden Soekarno pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang keblinger dan terpancing oleh insinuasi Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan, dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir. Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telah menambahkan dramatisasi artifisial terhadap kekejaman, melebihi peristiwa sesungguhnya (in factum). Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan efek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula. Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia.
Setelah berakhirnya masa kekuasaan formal Soeharto, muncul kesempatan untuk menelaah bagian-bagian sejarah –khususnya mengenai Peristiwa 30 September 1965 dan PKI yang dianggap kontroversial atau mengandung ketidakbenaran. Kesempatan itu memang kemudian digunakan dengan baik, bukan saja oleh para sejarawan dalam batas kompetensi kesejarahan, tetapi juga oleh mereka yang pernah terlibat dengan peristiwa atau terlibat keanggotaan PKI. Bila sebelum ini penulisan versi penguasa sebelum reformasi banyak dikecam karena di sana sini mengandung unsur manipulasi sejarah, ternyata pada sisi sebaliknya di sebagian kalangan muncul pula kecenderungan manipulatif yang sama yang bertujuan untuk memberi posisi baru dalam sejarah bagi PKI, yakni sebagai korban politik semata. Pendulum sejarah kali ini diayunkan terlalu jauh ke kiri, setelah pada masa sebelumnya diayunkan terlalu jauh ke kanan.
Terdapat sejumlah nuansa berbeda yang harus bisa dipisahkan satu sama lain dengan cermat dan arif, dalam menghadapi masalah keterlibatan PKI pada peristiwa-peristiwa politik sekitar 1965. Bahwa sejumlah tokoh utama PKI terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 dan kemudian melahirkan Peristiwa 30 September 1965 –suatu peristiwa di mana enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat diculik dan dibunuh– sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa ada usaha merebut kekuasaan dengan pembentukan Dewan Revolusi yang telah mengeluarkan sejumlah pengumuman tentang pengambilalihan kekuasaan, kasat mata, ada dokumen-dokumennya. Bahwa ada lika-liku politik dalam rangka pertarungan kekuasaan sebagai latar belakang, itu adalah soal lain yang memang perlu lebih diperjelas duduk masalah sebenarnya, dari waktu ke waktu, untuk lebih mendekati kebenaran sesungguhnya. Proses mendekati kebenaran tak boleh dihentikan. Bahwa dalam proses sosiologis berikutnya, akibat dorongan konflik politik maupun konflik sosial yang tercipta terutama dalam kurun waktu Nasakom 1959-1965, terjadi malapetaka berupa pembunuhan massal dalam perspektif pembalasan dengan anggota-anggota PKI terutama sebagai korban, pun merupakan fakta sejarah.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.
Komunis di Indonesia sendiri dimulai dari terbentuknya PKI pada tahun 1920an.
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA). Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI.
Dalam Pencapaian penerapan ideologi komunis di indonesia sendiri tidak terlepas dari yang namanya pemberontakan. Pemberontakan sendiri yang terjadi dan disebabkan oleh komunis adalah : Pemberontakan 1926, Peristiwa Madiun 1948, dan G30 S PKI.
Saran
Tidak Menutup kemungkinan dalam Pembuatan makalah ini terdapat banyak kesalahan dan sangat jauh dari kesempurnaan,oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan makalah ini dan sebagai bentuk evaluasi serta referensi penulis dalam penulisan makalah kedepannya.


Download Makalah : Pemikiran Politik Komunisme.docx

Download Now



Terimakasih telah membaca Makalah : Pemikiran Politik Komunisme. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat

banner
Previous Post
Next Post

Akademikita adalah sebuah web arsip file atau dokumen tentang infografi, presentasi, dan lain-lain. Semua pengunjung bisa mengirimkan filenya untuk arsip melalui form yang telah disediakan.

0 komentar: