Judul: Makalah kebijakan publik
Penulis: Febrian Adhitya
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Sering kali kita mendengar kata kebijakan publik, kebijakan publik secara singkat adalah apapun yang dilakukan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Segala sesuatu yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan sebagai kebijakan publik. Tidak sampai disitu saja, kebijakan publik juga memiliki lingkup atau cakupan yang luas, mulai dari skala lokal, nasional, regional, internasional dan sektoral. Kebijakan berskala lokal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Tidak sampai disitu saja masih banyak pengertian-pengertian tentang lingkup kebijakan publik dalam skala nasional, regional, Internasional dan sektoral. Maka dari itu makalah yang penulis buat ini mencoba untuk menjelaskan lingkup kebijakan publik dalam skala lokal, nasional, regional, internasional dan sektoral
Rumusan MasalahUraikan secara singkat lingkup kebijakan publik dalam skala lokal, nasional, regional, internasional dan sektoral?
Tujuan Pembuatan MakalahPenulisan makalah ini bertujuan untuk:
Mengetahui lingkup kebijakan publik dalam skala lokal, nasional, regional, Internasional dan sektoral.
Untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik dengan harapan mendapatkan nilai A.
BAB II
PEMBAHASAN
Kebijakan publik memiliki lingkup skala mulai dari skala lokal, nasional, regional, internasional dan sektoral
Skala Nasional
1) KebijakanNasional Kebijakan Nasional adalah adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Yang berwenang menetapkan kebijakan nasional adalah MPR, Presiden, dan DPR. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk: UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).2) Kebijakan Umum Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU,-untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum adalah Presiden. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk: Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), Instruksi Presiden (INPRES).3) Kebijakan Pelaksanaan. Kebijaksanaan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi pejabat tersebut di atas. ( HYPERLINK "http://bookerchon.blogspot.com/2013/05/pengertian-jenis-jenis-dan-tingkat.html" http://bookerchon.blogspot.com/2013/05/pengertian-jenis-jenis-dan-tingkat.html)
Skala Lokal atau Daerah
1) Kebijakan Umum.Kebijakan umum pada lingkup Daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di Daerah Provinsi adalah Gubernur dan DPRD Provinsi. Pada Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan umum pada tingkat Daerah dapat berbentuk Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota.2) Kebijakan PelaksanaanKebijakan pelaksanaan pada lingkup Wilayah/Daerah ada tiga macam:- Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan PERDA;- Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah;- Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaanadalah:- Dalam rangka desentralisasi adaiah Gubernur/ Bupati/Walikota;- Dalam rangka dekonsentrasi adalah Gubernur/ Bupati/Walikota;- Dalam rangka tugas pembantuan adalah Gubernur/ Bupati/Walikota.Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan berupa Keputusan-keputusan dan Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota.Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi berbentuk Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. ( HYPERLINK "http://bookerchon.blogspot.com/2013/05/pengertian-jenis-jenis-dan-tingkat.html" http://bookerchon.blogspot.com/2013/05/pengertian-jenis-jenis-dan-tingkat.html)
Skala Sektoral
Dalam Skala sektoral, kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari sembilan sektor perekonomian di Indonesia. Misalnya, di sektor pertanian pemerintah memberikan subsidi pupuk. subsidi ini diberikan agar harga pupuk murah. dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai.
Skala Internasional
Kebijakan Skala Internasional adalah kebijakan yang mengatur seluruh warga negara, kebijakan ini bersifat Universal. Pembuat kebijakan ini adalah PBB selaku organisasi dunia.
Skala Regional
Kebijakan Skala regional adalah suatu kebijakan yang hanya mencakup wilayah regional tertentu. Contoh nya adalah ASEAN, organisasi ini mengatur setiap kebijakan yang akan dilakukan hanya di Wilayah Asia Tenggara saja.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Kebijakan publik dibuat agar hidup masyarakat dapat teratur, setiap kebijakan mempunyai dampak yg baik bagi masyarakat luas. Maka dari itu perlu sekali kebijakan dalam skala atau lingkup mulai dari yang terkecil hingga yang besar. Kebijakan publik demikian dapat mengatur kita agar kita bisa hidup teratur dan terorganisir dengan baik.
Daftar Pustaka
http://bookerchon.blogspot.com/2013/05/pengertian-jenis-jenis-dan-tingkat.htmlMakalah Kebijakan Publik
(Lingkup kebijakan publik dalam skala lokal, nasional, regional, internasional dan sektoral)
Oleh :
Febrian Adhitya (1112112000021)
Deviani (1112112000022)
Ilmu Politik 4A
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Terimakasih telah membaca Makalah kebijakan publik. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: