Judul: MAKALAH FADLI
Penulis: Friska Amalia
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.........................................................................................................................1
KATAPENGANTAR...........................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.................................................................................................3
1 2. Rumusan Masalah...........................................................................................................3
1 3. Tujuan Pembahasan........................................................................................................3
1 4. Metode Pembahasan......................................................................................................3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Peran Warga Negara Dalam Bidang Politik ..................................................................4
2.2 Ciri-Ciri Masyarakat Politik ..........................................................................................4
Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik ..................................................................................6
2.4 Peran Warga Negara dalam Kehidupan Politik...............................................................7
BAB III PENUTUPAN
3.1 Simpulan ........................................................................................................................11
3.2 Saran................................................................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................................12
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim.
Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini dengan judul "Peran Warga Negara dalam Bidang Politik". Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam makalah ini saya membahas tentang peran warga negara dalam bidang politik. Semoga makalah ini bermanfaat bagi diri saya dan khususnya pembaca pada umumnya.
Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.
Padang, 15 November 2014
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, dimana sekelompok manusia yang berada didalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan untuk tetap tegaknya dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Sebagai suatu bangsa atau warga negara, setiap manusia khususnya yang berada di Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi 'statless' atau tidak berkewarganegaraan. Kala ini warga negara harus mengetahui hubungan timbal balik antara warga negara ataupun pemerintah yang menaunginya. Seperti masyarakat Modern saat ini, hubungan timbal balik antar warga negara semakin nyata, maka diperlukan adanya pengetahuan tentang peranan warga negara yang sebenarnya seperti apa.
Rumusan Masalah
1. Apakah peran serta warga negara dalam sistem politik indonesia ?
2. Apakah ciri-ciri masyarakat politik ?
3. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi politik ?
4. Seperti apakah peran warga negara dalam kehidupan politik?
1.3. Tujuan Pembahasan
1. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewarganegaraan.
2. Menambah pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan.
3. Membahas secara sederhana peranan warga negara dalam bidang politik.
1.4. Metode Pembahasan
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah menggunakan metode pustaka yaitu menggunakan media pustaka dan media elektronik dalam penyusunan makalah ini.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Peran Serta Warga Negara Dalam Sistem Politik Indonesia
Dalam masyarakat Demokrasi peran Warga Negara sangatlah dibutuhkan untuk terciptanya masyarakat yang demokratis, sehingga peran warga Negara ini dapat menjadi acuan untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis pula. Dalam menciptakan masyarakat yang demokatis maka tidak lain adalah keikutsertaan masayarakat dalam perannya terhadap politik. Sehingga masyarakat yang ikut berperan aktif dalam politik dapat mengembangkan partisipasi politiknya yang berpengaruh terhadap sistem politik Negara dan pemerintahannya.
Sebelum membahas mengenai peran serta warga negara dalam sistem politik indonesia terlebih dahulu kita pahami ciri-ciri masyarakat yang menegmbangkan politiknya.
Peran Serta Warga Negara dalam Sistem Politik
2.2 Ciri-Ciri Masyarakat Politik
Adanya pendidikan politik bagi warga negaranya
Untuk menciptakan masyarakat politik maka pemerintah harus memberikan pendidikan politik kepada warga negaranya, pendidikan politik dimaksudkan untuk mengembangkan dan mempertahankan situasi politik yang sudah ada. Sehingga masyarakat akan menjadi melek politik dan dengan pendidikan politik masyarakat akan tahu bagaimana system politik dan budaya politik yang ada di negara tersebut sehingga sangat perpengaruh terhadap keberlangsungsn dan perkembangan politik di negaranya. Pendidikan politik di Indonesia dilakuakan diantaranya melalui pendidikan formal di sekolah seperti pelajaran Pendidikan Kewarganegaaan.
Adanya Kesadaran Politik warga negara yang tinggi.
Dengan pendidikan politik yang diperoleh warga negara maka diharapkan munculnya rasa kecintaan kepada negaranya sehingga diharapka munculnya kesadaran politik. Kesadaran politik yang tinggi warga Negara sangat diperlukan untuk keberlangsungan pemerintahan.
3. Adanya Budaya Politik yang berkembang di masyarakat suatu negara Budaya politik akan muncul dengan sendirinya seiring dengan perkembangan politik suatu Negara. Budaya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan dijadikan suatu nilai sehingga muncul ciri dari politik suatu Negara.
4. Bagaimana cara sosialisasi politik masyarakatnya cara menerapkan sosialisasi politik terhadap warga negaranya, baik melalui lembaga formal maupun non formal harus dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan politik suatu negara. Jika sosialisasi yang dilakuakan pemerintah berjalan baik maka budaya politik yang sudah ada akan terus bertahan dan berkembang seiring denga waktu.
5. Adanya peran aktif warga negara dalam sistem politik peran aktif warga negara sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilitasan politik dan pemerintah suatu negara. Negara tidak akan berkembang secara politik jika tidak ada peran aktif warga negara dalam politik. Hal ini akan mengakibatkan suatu pemerintahan yang absolute, karena tidak adanya pengawasan dari masyarakatnya.
6. Adanya keloyalan warga negara terhadap negaranya keloyalan warga negara sangat mempengaruhi perkembangan politik suatu negara. Dengan partisipasi yang aktif warga negara dan keloyalan terhadap negara maka proses perkembangan budaya politik di suatu negara akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dibutuhkan keloyalan tidak hanya sekedar mencari kekuasaan akan mengangkat drajat seseorang yang bersedia untuk selalu loyal terhadap negaranya sehingga kemungkinan-kemungkian terjadinya penyelewengan akan terkikis dengan sendirinya
7. Tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani masyarakat madani berpengaruh terhadap perkembangan politik suatu negara, negara akan lebih mudah dalam meningkatkan partisipasi politik, dalam hal sosialisasi dan pengawasan jalannya politik akan lebih stabil jika masyarakat madani berkembang dalam suatu masyarakat.
Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik
Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara yang dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal (cara kekerasan atau revolusi).
1. Konvensional Ikut dalam Pemilu baik menggunkan hak aktif maupun pasifnya Ikut memberikan kritikan dan masukan lewat berbagai media, semisal media social seperti FB Berkomunikasi dengan para pejabat dalam penyesuaian sebuah kebijakan publik semisal lewat demonstrasi sesuai dengan aturan.
2. Non Konvensional Demonstrasi dengan tidak meminta izin dulu kepada pihak yang berwajib Menghina pejabat publik Membakar simbul-simbul Negara.
Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.
Konvensional Non Konvensional
Pemberian suara (Voting)
Diskusi Politik
Kegiatan Kampanye
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
Komunikasi individual dengan pejabat politik / administratif Pengajuan Petisi
Berdemonstrasi
Konfrontasi
Mogok
Tindak kekerasan politik terhadap harta benda perusakan, pemboman, pembakaran
Tindak kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya/revolusi.
Peran warganegara:
Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi
Partisipasi aktif ; WN mengajukan usul kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerinta, mengajukan tuntutan.
Partisipasi pasif ; berupa kegiatan mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
2.4 Peran Warga Negara dalam Kehidupan Politik
Peran warga negara dalam kehidupan berpolitik pada dasarnya dapat dinyatakan berupa hak warga negara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh para pejabat atau lembaga-lembaga negara/pemerintah. Peran warga negara di bidang politik sangat penting, karena dapat untuk mewujudkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, serta kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut merupakan faktor penentu untuk menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis. Peran warga negara di bidang politik dijamin dalam pasal 28 UUD 1945.
a. Pemerintah yang Baik
Peran warga negara dalam ikut serta mengembangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, pada dasarnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance). Pemerintah yang baik adalah yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari dan bebas dari KKN.
b. Kepemimpinan yang Berkualitas
Kepemimpinan yang berkualitas akan muncul karena pendidikan, pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya mengarahkan seorang calon pemimpin, demikian menurut teori sosial dan psikologi. Dengan kata lain menurut teori ini pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan (leader are made not born) dan teori keturunan (genesis/heredity theory) serta teori situasional.
c. Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan suatu pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemikiran. Dengan demikian otonomi daerah merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintah sendiri dalam koridor pusat.
d. Budaya Demokrasi
Budaya demoksari pada dasarnya berupa nilai-nilai dan perlaku yang menjunjung pengembangan sistem politik demokrasi. Beberapa sikap politik demokratis yang akan menghasilkan perilaku yang demokratis, diantaranya adalah sikap politik: akomodatif, resiprokal dan moderat.
Peran dalam bidang politik ini mayoritas tentang masalah partisipasi dalam politik. Demokratisasi dalam bidang politik memberi peluang agar warga negara berpartisipasi dalam bidang poltik diantaranya adalah partisipasi lewat partai politik dengan cara menjadi anggota parpol ataupun beberapa organisasi kecil di masyarakat, selalu mengkontrol dan mengkritisi kinerja pemerintah dalam hal kebijakan politik, membangun suatu sarana sosialisasi politik agar membantu upaya peningkatan identitas nasional dan integrasi nasional, selalu ingin berperan dalam pengambilan keputusan politik lewat aksi demo maupun ikut serta dalam pemilu.
Peran ini sangat penting dalam perkembangan negara Indonesia terlebih karena kita sudah pernah merasakan rezim keotoriteran yang tidak bebas dalam meakukan partisipasi politik. Peran dalam bidang politik sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kebijakan maupun keputusan politik yang diambil untuk kepentingan bersama yaitu seluruh rakyat Indonesia.
Berbagai cara bisa dilakukan warga Negara dalam menyampaikan aspirasi dan keinginan politik dalam peran sertanya pada sistem politik yang ada.
Berikut contoh peran serta warga Negara dalam sistem politik di Indonesia:
Memberikan suara dalam pemilu
Terlibat dalam kampanye
Diskusi Politik
Komunikasi individual dengan pejabat politik / administratif
Demonstrasi.
Menduduki jabatan politik atau administrasi
Mencari jabatan politik atau administrasi
Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
Partisipasi dalam rapat umum
Partisipasi dalam diskusi politik informasi, minat umum dalam politik
Voting (pemberian suara)
Apathi total
Setiap warga Negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan antara lain :a. ikut memilih dalam pemilihan umum b. Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan (pressure group), maupun kelompok kepentingan tertentu. c. Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, Presiden , DPR, Menteri, dan sebagainya. d. Mengadakan komunikasi (dialog) dengan wakil-wakil rakyat. e. Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain-lain. f. Mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan/dikelurkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat.
Berikut ini adalah contoh kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara:a. Hak menjadi anggota partai politik dan organisasi kemasyarakatan.b. Hak mendirikan partai.c. Hak ikut dalam organisasi di kalangan pelajar.
Contoh tindakan yang termasuk kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan adalah sebagai berikut:a. Mengeluarkan pikiran secara lisan dari seseorang kepada orang lain secara langsung. Misalnya melalui diskusi, ceramah, seminar, atau pidato.b. Mengeluarkan pikiran melalui media elektronik, seperti misalnya televisi, radio, internet, dan lain-lain.c. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan tertulis dapat diwujudkan dengan mengeluarkan pikiran kepada orang lain dengan cara menulis melalui media cetak (penerbitan) atau media massa, seperti misalnya koran, majalah, atau buletin.
BAB III
PENUTUPAN
Simpulan
Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa serta dirasakan kepentingannya oleh bangsa itu sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara, dengan pola pikir, sikap, dan tindak sebagai:
a. Bangsa yang berbudaya yang mau berhubungan dengan Sang Pencipta (Tuhan) sehingga melahirkan agama;
b. Bangsa yang mau berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga melahirkan ekonomi
c. Bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan, sesamanya, dan alam sekitarnya sehingga melahirkan sosial;
d. Bangsa yang berhubungan dengan kekuasaan dan kekuatan sehingga melahirkan politik;
e. Bangsa yang mau hidup aman tentram dan sejahtera, ada rasa kepedulian dan ketenangan serta kenyamanan hidup dalam negara sehingga melahirkan pertahanan keamanan.
3.2 Saran
Kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat memahami betul peran kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu seperti apa. Diharapkan setelah membaca makalah ini pembaca dapat memahami peran warga negara terutama dalam bidang politik. Dengan adanya pembahasan ini penulis berharap memberikan sumbangan pikiran bagi pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam. 1991. Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
S. Sumarsono, H. Mansyur, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Sumarsono. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Surbakti, ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Wudia sarana Indonesia
Terimakasih telah membaca MAKALAH FADLI. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: