September 06, 2016

PPH PASAL 23 MAKALAH Untuk memenuhi tugas kelompok semester 3 mata kuliah Pemotongan dan Pemungutan PPh


Judul: PPH PASAL 23 MAKALAH Untuk memenuhi tugas kelompok semester 3 mata kuliah Pemotongan dan Pemungutan PPh
Penulis: Edd Marp


PPH PASAL 23
MAKALAH
Untuk memenuhi tugas kelompok semester 3 mata kuliah Pemotongan dan Pemungutan PPh
OLEH:
PUTRI ISMADIANTIKA INDANTI (133141407111022)
AIRIN AISYAH FERNANDA (133141407111024)
NILAM ADEK (133141407111026)
PANJI TRI BUDI (133141407111028)
1705610300990EDUARD (133141407111030)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
MALANG
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat TUHAN Yang Maha Esa atas petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul PPh Pasal 23, tanpa ada halangan apapun sesuai dengan waktu yang talah ditentukan. Makalah ini dibuat berdasarkan pengetahuan ilmu yang penulis dapat dari Bapak Arsanto Raharjo SE, Ak , BKP selaku dosen mata kuliah Pemotongan dan pemungutan PPh .
Pada makalah penulisyang ada beberapa masalah yang penulis bahas diantaranya,Pengertian PPh pasal 23, Pemotong PPh pasal 23, Tarif dan Pneghasilan yang diekanakan PPh Pasal 23, Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 23, Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, cara perhitungan PPh PAsal 23
Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan daari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyusun laporan ini, Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:
Dosen mata kuliah Bapak Arsanto Raharjo SE, Ak , BKP selaku dosen mata kuliah Pemotongan dan pemungutan PPh .
Teman-teman yang setia membantu dalam penyusunan makalah ini
Dan semua pihak yang telah ikut serta memberikan bantuan dan dorongan dalam proses penyelesaian makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini.
Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung.
Malang, November 2014
Penulis
Daftar Isi
Kata Pengantar1
Daftar Isi2
Pendahuluan............................................................................................3
Latar Belakang 3
Rumusan Masalah3
Tujuan Penulisan4
Pembahasan5
Pengertian PPh pasal 235
Pemotong PPh pasal 235
Tarif dan Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 235
Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 237
Saat terutang, pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 238
Perhitungan PPh Pasal 239
Penutup12
Kesimpulan12
Saran15
Daftar Pustaka
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
            Negara Indonesia merupakan Negara berkembang, yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan, dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan.Dalam melakukan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.        Pajak penghasilan pasal 22 atau disingkat PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dasar hukum PPh pasal 22 adalah UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pasal 22. Untuk lebih memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai pajak penghasilan (pph) pasal 22, maka yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu mengenai subjek PPh pasal 22, objek, pemungut, pengecualian dari pengenaan pph pasal 22, saat terutang, batas waktu setor dan lapor, serta contoh soal atau kasus yang berkaitan dengan pasal 22.
Rumusan Masalah
Apa pengertian dari PPh Pasal 23 ?
Siapa pemotong PPh Pasal 23 ?
Apa saja yang termasuk objek PPh Pasal 23?

Apa saja yang dikecualikan dari PPh Pasal 23 ?
Kapan saat terutang, pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 23 ?
Bagaimana cara menghitung tarif PPh Pasal 23 ?
Tujuan
Untuk mengetahui pengertian dari PPh Pasal 23
Untuk mengetahui Siapa pemotong PPh Pasal 23
Untuk mengetahui Apa saja yang termasuk objek PPh Pasal 23
Untuk mengetahui Apa saja yang dikecualikan dari PPh Pasal 23
Untuk mengetahui Kapan saat terutang, pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 23
Untuk mengetahui Bagaimana cara menghitung tarif PPh Pasal 23
2. PEMBAHASAN
Pengertian PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
2.2 Pemotong PPh Pasal 23
Pemotong PPh Pasal 23 terdiri atas :
Badan pemerintah
Subjek pajak badan dalam negreri
Penyelenggara dalam negeri
Bentuk usaha tetap
Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
Akuntan, arsitek, dokter, notaries, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
Tarif dan Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23
Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:
Sebesar 15% dari Jumlah Bruto atas :
Dividen
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
Royalty
hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh yang dimaksut dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e
sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan oenggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa managemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21
jasa penilai (appraisal)
jasa aktuaris
jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
jasa perancang
jasa pengeboran dibidang penambangan minyak dan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT
jasa penunjang dibidang pembangunan migas dan panas bumi
jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas
jasa penunjang dibidang penerbangan dan Bandar udara
jasa penebangan hutan
jasa ppengolaan limbah
jasa penyedia tenaga kerja
jasa perantara dan keagenan
jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI dan KPEI
jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
jasa pengisian suara/ sulih suara
jasa mixing film
jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemelihraan dan perbaikan
jasa instalasi/pemasangan mesin, pealatan, listrik, telepon, air, gas, AC atau televisi kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikat sebagai pengusaha kontribusi
jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC atau televisi kabel, alat transportasi/kendaraan atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikat sebagai pengusaha kontribusi
jasa maklon
jasa penyelidikan dan keamanan
jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
jasa pengepakan
jasa penyelidikan tempat dan waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk pem]nyimpanan informasi
jasa pembasmian hama
jasa kebersihan atau cleaning service
jasa catering atau tata boga
dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak memiliki nomer NPWP besarnya tariff pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang sebenarnya
2.4 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 23
Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Aayat (4) uu No 17 tahun 2000, yaitu:
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajin pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan betempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
dividen berassal dari cadangan laba yang ditahan
bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak kolektif
sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan PMK.
2.5 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 terutang pasa akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya pengasilan yang bersangkutan.
PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saar terutangnya pajak ke bank presepsi atau kantor pos Indonesia
Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir
Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong
Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksutkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh PAsal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.
2.6 Perhitungan PPh Pasal 23
Contoh Kasus-1:Pada tanggal 10 May 2010, PT. Sukses Gagalnya, membagikan dividen masing-masing Rp 10,000,000 kepada 20 pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, PT. Sukses Gagalnya wajib memungut PPh Pasal 23.PPh pasal 23 yang harus dipotong PT. Sukses Gagalnya adalah :=>15% x Rp 10.000.000,- = Rp 150.000,-=>20 x Rp 150.000,- = Rp 3.000.000,-Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2010Saat Penyetoran : paling lambat 10 Juni 2010Saat Pelaporan : paling lambat 20 Juni 2010
Contoh Kasus-2:
Pada tanggal 20 agustus 2010, PT. Tukang Utang membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT. Lintah Darat sebesar Rp 90.000.000,-PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Tukang Utang adalah :=> 15% x Rp 90.000.000 = Rp 13.500.000,-Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2010Saat Penyetoran : paling lambat 10 September 2010Saat Pelaporan : paling lambat 20 September 2010
Contoh Kasus-3: CV. Ayam Goreng Krenyes-Krenyes buat Lemes membayar Royalti kepada Tuan. Doan Wiro Pasaribu atas pemakaian merek Ayam Goreng "Pak Doan" sebesar Rp 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Maret 2010PPh pasal 23 yang harus dipotong CV. Ayam Goreng Krenyes-Krenyes buat Lemes :=> 15% x Rp 1.000.000.000,- = Rp 150.000.000,-Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2010Saat Penyetoran : paling lambat 10 April 2010Saat Pelaporan : paling lambat 20 April 2010
Contoh Kasus-4 :Doan Pasaribu mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 200.000.000,- atas undian tabungan yang diselenggarakan Bank Kecap ABC pada tanggal 20 Januari 2010PPh pasal 23 yang harus dipotong Bank Kecap ABC adalah :=> 15% x Rp 200.000.000,- = Rp 30.000.000,-
Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari2010Saat Penyetoran : paling lambat 10 Februari 2010Saat Pelaporan : paling lambat 20 Februari 2010
Contoh Kasus-5 :
PT. Selalu Susah menyewa sebuah bus pariwisata dengan nilai sewa Rp 20.000.000,- milik Budi
PPh pasal 23 yang harus dipungut PT. Selalu Susah=> 2% x Rp. 20.000.000,- = Rp 400.000,-
Apabila Budi tidak mempunyai NPWP maka PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Selalu susah adalah Rp 800.000,-
Contoh Kasus-6 :
PT Kalkulus meminta jasa dari Pak Dodi untuk membuat sistem akuntansi Perusahaan dengan imbalan sebesar Rp. 22.000.000,- (sudah termasuk PPN)PPh pasal 23 yang dipotong PT kalkulus adalah2% x Rp 20.000.0000,- = Rp 400.000,-
PT. Celalu cayang dy membayarkan jasa konsultan PT Jaya sebesar Rp 2.200.000 ( termasuk PPN). PT jaya tidak mempunyai NPWPmaka PPh pasal 23 yang dipotong PT. Celalu cayang dy adalah:200% x 2% x Rp 2.000.000 = Rp 80.000,-
3. PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 terdapat pemotong pajak yang telah ditentukan oleh peraturan uu PPh pasal 23 begitu pula dengan tarif dan penghasilan apasaja yang tergolong dapat dipotong PPh Pasal 23 ataupun yang dikecualikan. Makalah diatas juga menunjukan kapan saat terutang, pelaporan dan penyetoran PPh pasal 23 yang telah ditentukan oleh UU.
Daftar Pustaka
Mardiasmo. 2013. Perpajakan. yogyakarta : ANDI.
Resmi,Siti . 2013. Perpajakan. jakarta : Selemba Empat.
Informasi Umum Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), (online), http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-23, (15 Oktober 2014)
Pajak Penghasilan Pasal 23, (online), http://www.pajak.net/info/PPh23.htm , (15 Oktober 2014)
Seri pajak – pajak penghasilan pasal 23, (online), http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23 , (15 oktober 2014)
Konsep dan Perhitungan PPh Pasal 23, (online), http://wijayanomicstax.wordpress.com/2013/03/20/konsep-perhitungan-pph-pasal-23/ , (15 oktober 2014)


Download PPH PASAL 23 MAKALAH Untuk memenuhi tugas kelompok semester 3 mata kuliah Pemotongan dan Pemungutan PPh.docx

Download Now



Terimakasih telah membaca PPH PASAL 23 MAKALAH Untuk memenuhi tugas kelompok semester 3 mata kuliah Pemotongan dan Pemungutan PPh. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat


Tinggalkan Komentar
EmoticonEmoticon