Judul: Perekonomian Indonesia
Penulis: Nurul Muchlisahh
INTISARI KELOMPOK 1( Ruang Lingkup, Pengertian (Definisi), dan Landasan Perekonomian Indonesia )
Ruang Lingkup Perekonomian Indonesia.
Ilmu Ekonomi, Ilmu ekonomi adalah cabang atau bagian dari ilmu sosial yang mempelajari serta menjelaskan tentang ikhtiar/usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengejar tingkat kemakmuran. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan, ilmu ekonomi adalah:
Ilmu ekonomi adalah cabang atau bagian dari ilmu sosial yang artinya mencakup semua hubungan sosial diantara individu dengan individu lain, antar kelompok, antar regional/daerah dan antar Negara yang saling berhubungan timbal balik dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
Ilmu ekonomi adalah ikhtiar/usaha-usaha yaitu, suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan. untuk menjadikan tangan diatas maka harus ada usaha baik itu usaha individu maupun kelompok.
Ilmu ekonomi adalah kebutuhan yaitu, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat hidup secara layak dimana kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, pendidikan. Kebutuhan sekunder seperti radio, televisi, meja, kursi. Kebutuhan tersier seperti mobil, perhiasan.
Ilmu ekonomi adalah kemakmuran yaitu, perbandingan antara sumber daya (input yang digunakan) dengan output atau hasil yang telah dicapai.
Manajemen, Pengertian Manajemen adalah suatu jalinan kerja sama antar dua orang atau lebih juga sebagai kemampuan menggerakkan tenaga orang lain dan sebagai suatu seni interaksi. Dari pengertian manajemen diatas dapat dijelaskan yakni:
Jalinan kerja sama antar dua orang atau lebih yakni, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan membagi tugas diantara orang-orang yang harus melaksanakan.
Kemampuan Menggerakkan Tenaga Orang Lain, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi dengan maksud untuk menggerakan orang-rang tersebut agar dengan penuh kesadaran mengikuti kehendak pemimpin, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
Suatu Seni Interaksi, Manajemen sebagai seni berarti kemahiran dalam mengurus sesuatu yang dikombinasikan dengan daya cipta, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Sumber Daya, Sumber daya dibagi menjadi beberapa bagian yaitu;
Sumber daya Alam (SDA), adalah adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bentuknya bisa berwujud barang, benda, fenomena, suasana, gas/udara, air dan lain sebalinya.
Sumber Daya Modal, Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Misalkan orang membuat jala untuk mencari ikan. Dalam hal ini jala merupakan barang modal, karena jala merupakan hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lain (ikan).
Sumber daya Manusia (SDM), adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Pengertian Perekonomian Indonesia.
Perekonomian Indonesia adalah:
Cabang atau bagian dari ilmu ekonomi yang sifatnya kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong. Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrahnya merupakan makhluk sosial yang tidak biasa hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh sebab itu didalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan segala permasaiahan. Dalam melalui semangat kebersamaan dan saling dukung inilah target percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat tercapai bersama. percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya akan terakselerasi pembangunannya ketika ditunjang oleh segenap pelaku ekonomi yakni Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha sangat diperlukan untuk mempermudah perizinan, pembebasan lahan, penguatan struktur permodalan, serta pengerjaan teknisnya. Melalui semangat kebersamaan dan gotong-royong ini, kita tentu optimistis kemandirian pangan Indonesia ke depan akan menjadi lebih kuat dan berdaya tahan.
Yang dilandasi oleh pasal 33 ayat 1,2 dan 3, Pancasila dan GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Menurut Landasan idiil Sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila. Artinya sitem ekonomi itu berorientasi kepada :
Berketuhanan, yang memiliki arti bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus memperhatikan peraturan dan ajaran agama yang di anut.
Berperikemanusiaan, yang memiliki arti bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus selalu memperhatikan kepentingan manusia dan tidak menyusahkan satu sama lain.
Berprinsip Persatuan, yang artinya bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus menjamin adanya persatuan dan tidak menimbulkan perpecahan antar bangsa.
Berkerakyatan, yang artinya mementingkan hajat hidup orang banyak.
Keadilan sosial, yang artinya kegiatan ekonomi dan apa yang dihasilkan didalamnya harus dikelola dandi manfaatkan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalkan mewuiudkan kestabilan upah dan harga, Pertambahan ekspor sangat tergantung kepada kemampuan ekspor negara untuk bersaing di luar negeri. Adapun beberapa faktor yang menentukan kapasitas bersaing adalah;
Produk yang berkualitas yakni unggul dari produk yang lain, kemasannya yang hebat dan daya tahannya kuat biaya produksi yang rendah.
Biaya produksi tetep rendah atau efisien, yang artinya harga bahan disesuaikan dengan harga jual yaitu prosesinya yang efisien sehingga harga pokok rendah dan dapat bersaing di pasar bebas.
Sumber Daya Manusia yang terampil, yang artinya sumber daya manusianya harus mampu menggunakan teknologi yang modern.
Unsur-unsur yang fital misalnya BUMN (Ada pengaturan pemerintah secara langsung serta unsur-unsur dari pihak swasta), artinya ada campur tangan pemerintah misalnya dalam penetapan tarif listrik (PLN).
Landasan Perekonomian Indonesia.
Landasan iidil Sistem Perekonomian Indonesia adalah Pancasila, Artinya sistem ekonomi itu harus berorientasi kepada:
Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya ada moral agama didalamnya bukan materialisme.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, artinya tidak ada kegiatan eksploitasi.
Persatuan Indonesia, artinya adanya kebersamaan, kekeluargaan dan nasionalisme.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan, artinya harus mementingkan hajat hidup orang banyak.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya adanya kesetaraan di dalam bermasyarakat.
UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3.
Pasal 33 Ayat 1 berbunyi: "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Yang artinya dari kata "usaha bersama' dan "asas kekeluargaan" artinya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dimana usaha bersama merupakan bentuk partisipasi dan asas kekeluargaan merupakan bentuk dari emansipasi. Pasal 33 ayat 1 ini menempatkan koperasi sebagai pilar perekonomian nasional, dimana koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang menginginkan kesejahteraan anggotanya dengan cara mengumpulkan dana. Contohnya: misalkan didalam Koperasi terdapat barang pokok yang nantinya akan dijual kepada para anggota koperasi dengan harga yang terjangkau selain itu dengan adanya koperasi ini dapat mensejahterakan anggotanya dengan cara pembagian bagi hasil dari hasil penjualan barang pokok yang tersedia di Koperasi.
Pasal 33 Ayat 2 berbunyi; "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Yang artinya Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negar. Karena jika tidak maka akan jatuh kepada ke tangan orang-orang yang berkuasa sehingga rakyatlah yang ditindasinya, apabila pasal 33 ayat 2 ini diterapkan secara maksimal dalam perekonomian Indonesia maka tidak akan terjadi monopoli yakni penguasaan yang dilakukan oleh orang seorang. Contohnya: Pada PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang dikelola oleh swasta namun tetap ada campur tangan Pemerintah yaitu dalam penetapan tarif listrik, jika pemerintah tidak ikut ambil bagian dalam penetapan harga (tarif listrik) tersebut maka pihak swasta akan bebas menentukan harga yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 33 ayat 3 berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Yang artinya bahwa segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam) harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sebab sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata dan pemerintah sebagai pengawasnya serta mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan untuk dalam menikmati kekayaan alam tersebut. Contohnya: misalkan pemerintah melakukan kegiatan ekspor dari sektor perkebunan seperti ekspor kopi dan kakao yang merupakan sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia hasilnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat baik itu dengan perbaikan Infrastruktur jalan dimana hasil perkebunan tersebut diperoleh selain itu dengan meningkatkan kegiatan ekspor disektor perkebunan ini diharapkan pula dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat kemamuran dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Landasan Sistem Perekonomian Indonesia yaitu GBHN, mengandung arti mengenai tuntutan etik dan moral luhur yanf menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat yang hidup dalam persaudaraan satu sama lai, dan saling tolong menolong dan bergotong royong.
INTISARI KELOMPOK 2( Sistem Perekonomian Dunia dan sistem perekonomian Indonesia Dalam Era Globalisasi)
Sistem Perekonomian Dunia, yakni;
Sistem ekonomi Liberalisme/Kapitalisme, disebut juga sistem ekonomi pasar, yaitu suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau kepada pihak swasta. Sedangkan pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Ciri-cirinya:
Setiap individu bebas meiliki faktor-faktor produksi ( SDA , SDM , Sumber daya buatan = mesin-mesin , & enterpreneurship ).
Pemerintah secara tidak langsung mengatur kehidupan ekonomi.
Sistem ekonomi sosialisme, yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ekonomi sosialis tidak sama dengan sistem ekonomi komunis, sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama, filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kam kapitalis atau kam borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Ciri-cirinya:
Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. - Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
Peran pemerintah sangat kuat, - Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan, - Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
Sistem ekonomi Komunisme, Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut. Ciri-cirinya:
Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
Sistem Ekonomi Campuran, sistem ekonomi dimana pemerintah dan swasta (masyarakat) saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi atau perpaduan dari kedua sistem ekonomi di atas (liberalisme dan etatisme). Ciri-cirinya:
Pemerintah sebagai pengendali dalam persaingan kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Pemerintah menentukan berbagai macam kebijakan yang dianggap penting.
Perekonomian dalam era Globalisasi. Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian di Indonesia yang bersifat positif dan bersifat negatif yakni:
Pengaruh globalisasi yang bersifat positif terhadap perekonomian Indonesia adalah; terbukanya pasar Internasional, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan devisa negara, dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.
Pengaruh globalisasi yang bersifat negatif terhadap perekonomian Indonesia adalah, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, pendapatan warga negara Indonesia sendiri menjadi berkurang, karena kebanyakan warga Indonesia lebih suka membeli makanan dan lain-lain yang berbau luar negeri. Salah satu contoh Globalisasi yang dapat terlihat secara nyata yaitu seperti di Jakarta, terdapat pasar tradisional yakni Pasar Senen yang letaknya tidak jauh dari Mall Atrium Senen, dimana di Mall Atrium Senen ini didalamnya terdapat supermarket yang tempatnya lebih nyaman, dingin dan harganya tidak jauh berbeda dari pasar tradisional tersebut. Dampaknya pada masa yang akan datang, pasar tradisional ini lama kelamaan akan berhenti beroperasi dikarenakan kalah bersaing dengan supermarket yang ada dekat pasar tradisional tersebut. Kecuali, pasar tradisional tersebut membenah diri mulai dari kondisi pasarnya, kualitas produk yang diperdagangkan serta harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan bukan hanya para penjual yang berdagang di pasar Tradisional saja yang merasakannya melainkan juga para petani yang berperan sebagai distributor produk di pasar Tradisional tersebut.
Pembangunan Ekonomi Daerah. Tujuan dilakukannya Pembangunan Daerah diantaranya yakni; memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.
INTISARI KELOMPOK 3( Akumulasi Modal/sumber-sumber pembiayaan perekonomian "pembangunan" di Indonesia)
Sumber Pembiayaan Pembangunan dari Dalam Negeri (di Indonesia):
Tabungan Perseorangan, adalah jumlah seluruh pendapatan masyarakat (rumah tangga) dalam suatu periode tertentu (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun) dikurangi biaya-biaya rutin masyarakat (rumah tangga) dan sisanya adalah saving (tabungan) dan investasi.
Tabungan Perusahaan, adalah jumlah seluruh pendapatan perusahaan dalam suatu periode tertentu dikurangi biaya-biaya rutin perusahaan seperti depresiasi, bunga, sewa kantor, listrik, air dan telefon, gaji) sisanya merupakan laba, dimana sebagian dari laba ini akan ditabung dan berinvestasi.
Tabungan Pemerintah, adalah jumlah seluruh pendapatan pemerintah dalam berbagai bentuk pajak, baik pajak langsung maupun tidak langsung dalam suatu periode tertentu dikurangi biaya-biaya rutin pemerintah (gaji karyawan) juga yang dituangkan didalam wujud RAPBN/RAPBD.
Tabungan Paksa adalah sumber-sumber pembiayaan negara baik dalam negeri maupun luar negeri dimana sangat susah didapatkan atau diharapkan dengan demikian pemerintah dengan paksa menempu suatu kebijakan yaitu dengan mencetak uang untuk membiayai pembangunan negara, maka terjadilah inflasi. Inflasi adalah banyaknya barang yang beredar di masyarakat yang tidak di imbangi oleh volume barang-barang dan jasa-jasa sesuai kebutuhan masyarakat, harga naik terus-menerus dan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat menanggung beban pembangunan.
Sumber Pembiayaan Pembangunan dari Luar negeri:
Penanaman Modal Asing (PMA), adalah kerja sama antar pihak dalam negeri (pemerintah/masyarakat/pengusaha) dan pihak luar negeri (pemerintah luar negeri/investor asing) dimana hal ini bersifat, berjangka panjang, modalnya dari pihak luar negeri dan pihak dalam negeri menyiapkan prasarana (dan sistem bagi hasil).
Pinjaman Luar Negeri, merupakan Indonesia meminta pinjaman melalui IMF ataupun Bank Dunia Islam atau IGGI, untuk membiayai proyek-proyek fital misalnya: Irigasi, jaringan listri. Serta suku bunga yang rendah yang berjangka panjang.
Bantuan Luar Negeri, yaitu Bantuan yang dilakukan pihak luar negeri baik itu dalam bentuk pemberian modal, pinjaman modal seperti pinjaman dari World Bank dan IMF atau dapat juga berupa bantuan medis.
Tujuan dari Sumber Pembiayaan Perekonomian atau Pembangunan yakni dapat meningkatkan/mendorong percepatan:
Income per kapita masyarakat; besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara. Untuk dapat meningkatkan pendapatan perkapita maka diperlukan proses yakni;
Pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Penggunaan sumber daya untuk kegiatan produksi maupun konsumsi.
Perkembangan kependudukan, Kenaikan pendapatan per kapita ini menjadi tolak ukur peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia.
Pemerataan pendapatan. Dapat dilakukan dengan perbelanjaan pemerintah yang bersifat membantu golongan-golongan masyarakat yang sangat miskin. Tujuannya yaitu untuk memberikan bantuan keuangan kepada golongan penduduk yang sangat miskin sehingga mereka ikut juga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan regional; Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya pendapatan masyarakat dari berbagai sektor baik itu sektor industri, pertanian dan jasa-jasa. Hal ini masih dipengaruhi oleh Inflasi dan pertumbuhan penduduk. Pemerintah Indonesia sedang mengusahakan percepatan pertumbuhan ekonomi, Hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan ekonomi Indonesia saat ini yakni mengalihkan subsidi BBM dengan pembangunan Infrastruktur pada sektor pertanian dan sektor Industri. Namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga harus disertai dengan pemerataan pembangunan bukan hanya di pulau jawa saja di tingkatkan Infrastrukturnya namun diluar pulau jawa yang memiliki potensi kekayaan alam seperti pada daerah Kalimantan Timur yang memiliki kekayaan yang melimpah namun belum tersentuh oleh bantuan pemerintah sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah ini tidak terjadi lagi ketimpangan pendapatan atau kesenjangan sosial.
Devisa Negara; sumber devisa negara adalah yakni pinjaman luar negeri, penerimaan dividen serta bunga dari luar negeri, hasil ekspor barang dan jasa, wisatawan yang berbelanja didalam negeri. Devisa negara merupakan sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia, misalkan saja pada sektor Pertanian yaitu pada subsektor perkebunan seperti karet, kopi, teh, kakao, dan minyak sawit lebih dari 50% dari total hasil perkebunan tersebut adalah untuk ekspor sehingga dengan adanya sumbangsi dari sektor pertanian yang dapat meningkatkan devisa negara diharapkan dapat tercapainya swasembada pangan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitas gizi serta kestabilan ekonomi nasional.
INTISARI KELOMPOK 4(Hambatan-Hambatan Perekonomian / Pembangunan Nasional dan Solusi Pemecahannya)
Berbagai hambatan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi hambatan yang berasal dari dalam negeri dan hambatan yang berasal dari luar negeri. Hambatan yang berasal dari dalam negeri adalah perekonomian yang bersifat dualistis (dualisme), dan lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious cycle). Hambatan-hambatan pembangunan nasional terdiri dari:
Hambatan Dualisme. Dualisme adalah dua keadaan yang berbeda dimana satu keadaan bersifat superior dan keadaan lainnya bersifat inferior yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Dengan adanya dua keadaan yang berbeda ini tentunya akan memiliki pengaruh tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak langsung menganut sistem dualisme ekonomi ini. Hambatan dualisme/dualistik terdiri dari :
Hambatan Dualistik sosial ekonomi, Dalam suatu daerah/wilayah terdapat dua atau lebih system social ekonomi, antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi sehingga hal ini sangat menghambat perekonomian daerah nasional. Contohnya di Makassar (perhubungan), mengantar orang seperti becak, Taxi, angkot, hal ini sangat mempengaruhi dari segi social maupun ekonomi.
Hambatan Dualistik tekhnologi, Terdapat dua produksi yang secara bersama-sama dioperasionalkan di suatu wilayah yang saling mempengaruhi sehingga menghambat erekonomian daerah setempat. Contohnya alat pertanian yang tradisioanal berubah menjadi alat modern.
Hambatan Dualistik Finansial, Dalam suatu wilayah/daerah terdapat dua atau lebih system finansial antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi sehingga menghambat perekonomian daerah/wilayah setempat. Contohnya kartu kredit, di Mall kita bisa menggunakan kartu kredit sedangkan dipasar tidak.
Lingkarang Kemiskinan.
Lingkaran kemiskinan adalah Suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Lingkaran kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu permintaan dan penawaran:
Dari sisi penawaran,
dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat tingkat pembentukan modal rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) menyebabkan kekurangan modal dan dengan demikian tingkat produkivitas juga rendah dan seterusnya.
Dari sisi Permintaan,
Di Negara-negara miskin kemampuan untuk menanam modal sangat rendah, hal ini dikarenakan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat dikarenakan tingkat produktivitas yang rendh, sebagai wujud dari pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kurangnya perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.
Hambatan Luar Negeri.
Faktor luar negeri juga dapat menyebabkan hambatan dalam proses pembangunan di negara sedang berkembang. Faktor luar negeri merupakan hubungan dengan dunia internasional. Hubungan ini dapat berupa hubungan politik maupun ekonomi. Faktor-faktor luar negeri yang menjadi penghambat pembangunan di negara sedang berkembang adalah : Perdagangan luar negeri, dan Proses sebab akibat kumulatif.
Ketidak Seimbangan Pembangunan.
Ketidak seimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri. Misalkan jika sector industry mengalami perkembangan yang pesat maka dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun tenaga kerja sehingga sector pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi dan tenaga kerja. Jika pembangunan ekonomi hanya ditekankan pada sector industry saja, sedang mengabaikan sector pertanian maka akan menimbukan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi.
Ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Apabila kegiatan ekspor lebih ditingkatkan daripada kegiatan impor maka akan menyebabkan masyarakat lebih suka untuk menjadi masyarakat dagang ketimbang menjadi masyarakat industry, jika kegiatan ekspor diutamakan maka masyarakat akan bergantung pada luar negeri. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini dapat dilakukan dengan mengubah pola masyarakat dari masyarakat dagang menjadi masyarakat industry yaitu menghasilkan produk sendiri yang berkualitas tinggi dan dapat bersaing di pasar bebas.
untuk mengatasi atau memecahkan hambatan-hambatan pembangunan diatas, maka pemerintah perlu masyarakat, maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mendorong kesetaraan, keadilan dan kepercayaan. Kesetaraan diwujudkan dengan memeratakan kemakmuran, bukan memeratakan kemiskinan; sehingga kebijakan pemerintah dibuat untuk mendorong kelompok miskin menjadi makmur, bukan sebaliknya dengan menghambat laju kelompok makmur. Semua manusia menginginkan hidup makmur, tetapi keinginan tersebut sering terkendala oleh banyak faktor yang biasanya di luar kemampuan mereka untuk mengatasi. Memfasilitasi mereka untuk mampu mengatasi hambatan merupakan cara terbaik yang bisa dilakukan oleh Pemerintah.
INTISARI KELOMPOK 5
(Gambaran Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Titik Berat Repelita 1-7
Repelita I (1 April 1969 hingga 31 Maret 1974) Titik Berat Repelita I : Lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Sasaran Repelita I : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Tujuan Repelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Hasil yang dicapai pada Repelita I, antara lain :
Masih dominan pada sektor pertanian yang tidak diimbangi dengan sektor industri.
Kemampuan industri yang berkembang baru sebatas mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Hasil pertanian bersifat tradisional
Gerakan sektor pertanian, pertambangan, kelautan masih berkisar 70%, perimbangannya 30%
Repelita II (1 April 1974 hingga 31 Maret 1979) Titik Berat Repelita II : Pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi.
Sasaran Repelita II : Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.
Tujuan Repelita II : Meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. Hasil yang dicapai pada Repelita II, antara lain :
Sudah mulai adanya pergerakan pada sektor pertanian dalam hal teknologi seperti adanya traktor.
Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.
Repelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984) Titik Berat Repelita III : Lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan. Juga meningkatkan sektor industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Hasil yang dicapai pada Repelita III yaitu : Gerakan sektor pertanian, pertambangan, kelautan mulai berimbang yaitu 60:40. Pertumbuhan perekonomian periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecenderungan harga minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita III. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik dari penggalakan ekspor mapun pajak-pajak dalam negeri.
Repelita IV (1 April 1984 hingga 31 Maret 1989) Titik Berat Repelita IV : Pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin- mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalm repelita-repelita selanjutnya meletakkan landasan yanag kuat bagi tahap selanjutnya. Tujuan Repelita IV : Menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Hasil yang dicapai pada Repelita IV, antara lain :
Mesin-mesin industri berat yang menghasilkan mesin-mesin industry rumah tangga, yang mengolahnya menjadi barang jadi seperti sepatu.
Mesin-mesin industri seperti traktor dan mesin pabrik sudah ada
Mulai dikembangkan gerkan swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.
Ada tambahan gerakan swasembada pangan ke tiga sektor yang ditopang oleh industry yang potensinya sebesar 80%.
Repelita V (1 April 1989 hingga 31 Maret 1994) Titik Berat Repelita V : Lebih menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Hasil yang dicapai pada Repelita V, antara lain :
Sudah mulai diatas Take Off
Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun.
Repelita VI (1 April HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/1994" \o "1994" 1994 hingga 31 Maret HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/1999" \o "1999" 1999) Titik Berat Repelita VI : Lebih menekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan. Namun pada periode ini terjadi HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_moneter" \o "Krisis moneter" krisis moneter yang melanda negara-negara HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara" \o "Asia Tenggara" Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan proses pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
Trilogi Pembangunan Nasional.Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia dalam sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak mungkin tercapai / terwujud tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak mungkin dapat dicapai apabila tanpa adanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Hal ini tercermin bahwa unsur-unsur dalam trilogi pembangunan harus dikembangkan secara selaras, serasi, terpadu, dan saling mengait. Mari kita pelajari lebih jelas tentang unsur-unsur dalam trilogi pembangunan:
Pemerataan Pembangunan Dan Hasil-Hasilnya, Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya berarti bahwa pembangunan itu harus dilaksanaan secara merata di seluruh wilayah tanah air, serta hasil-hasilnya harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Apa yang dimaksud adil dan merata ? Adil dan merata mengandung arti bahwa setiap warga negara harus menerima hasil-hasil pembangunan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bagi yang mampu berperan lebih, harus menerima hasilnya sesuai dengan darma bhaktinya kepada bangsa dan negara. Dalam upaya memeratakan pembangunan dan kesejahteraan Nasional, Pak Harto mencanangkan delapan jalur pemerataan yang akan menyalurkan pembangunan dan kesejahteraan ke seluruh Nusantara. Delapan jalur tersebut anatara lain:
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
Pemerataan pembagian pendapatan.
Pemerataan kesempatan kerja
Pemerataan kesempatan berusaha
Melalui Trilogi inilah kita hari ini kita bisa merasakan terangnya Nusantara setelah dialiri listrik sampai kedesa-desa, sampai kegunung-gunung. Melalui Trilogi inilah kita bisa berbangga memiliki republik dengan pembangunan fisik yang terbaik di jamannya. Dan kerana itulah sudah selayaknya kita selalu mengenang Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan. Terlepas segala khilaf dan alfa yang beliau lakukan.
Pertumbuhan Ekonomi Yang Cukup Tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam trilogi pembangunan mengandung makna bahwa :
Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk.
Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan keadikan dan pemerataan.
Harus tetap dijaga keselarasan, kererasian, dan keseimbangan dengan bidang-bidang dengan bidang-bidang pembangunan lainnya.
Stabilitas Nasional Yang Sehat Dan Dinamis. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan itu :
Terdapat kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tentram dan tertib yang tercipta karena berlakunya aturan yang disepakati bersama.
Dalam kondisi stabilitas nasional terdapat iklim yang mendorong berkembangnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
INTISARI KELOMPOK 6
(Perubahan struktur ekonomi , pertumbuhan ekonomi dalam hubungannya dengan krisis ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta kesenjangan pendapatan nasional)
Perubahan Struktur Ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer, khususnya industri manufaktur dengan increasing returns to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988). Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang akan membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per-kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi tersedia. Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain:
Produktivitas tenaga kerja per sector secara keseluruhan.
Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.
Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sector dan komoditi unggulan.
Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.
Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat dari berbagai sector baik industry, pertanian, jasa-jasa; hal ini masih dipengaruhi oleh inflasi dan pertambahan penduduk. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Proses pembangunan ekonomi menurut W.W Rostow bisa dibedakan dalam 5 tahap, yaitu:
Tahapan Masyarakat Tradisional. Pada masyarakat tradisional ilmu pengetahuan belum begitu banyak dikuasai , karena masyarakat pada saat itu, masih mempercayai kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan diluar kekuasaan menusia atau hal gaib. Ciri-ciri tahap masyarakat tradisional adalah sebagai berikut:
Struktur fungsi produksi yang terbatas, cara-cara produksi yang relative primitive, dan sikap masyarakat serta cara hidupnya yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh cara pemikiran yang bukan rasional, tetapi oleh kabiasaan yang teah berlaku secara turun menurun.
Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas pekerja masih sangat terbatas.
Kegiatan politik dan pemerintahan terdapat didaerah-daerah dan dipegang oleh tuan-tuan tanah yang berkuasa.
Tahap Pra-kondisi tinggal landas. suatu masa transisi pada saat masyarakat mempersiapkan dirinya, ataupun dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (self-sustain growth) setelah itu pertumbuhan ekonomi akan berlaku secara otomatis. Ciri-ciri tahap masyarakat Pra-kondisi tinggal landas adalah sebagai berikut:
Masyarakat sedang mengalami perubahan disegala bidang termasuk ekonomi, sosial dan politik.
Masyarakat mulai mengenal teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
Ada kecenderungan untuk mulai menabung dilembaga keuangan.
Tahap Lepas landas ( Take off). Pada periode ini beberapa penghalang pertumbuhan dihilangkan dan kekuatan-kekuatan yayng menimbulkan kemajuan ekonomi diperluas dan dikembangkan serta mendominasi masyarakat sehingga menyebabkan efektifitas investasi dan meningkatnya tabungan masyarakat. Ciri-ciri tahap masyarakat Lepas landas adalah sebagai berikut:
Adanya kenaikan dalam penanaman modal investasi (yang produktifndari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional bruto).
Adanya perkembangan beberapa sector industry dengan laju perkembangan yang tinggi.
Adanya suatu kerangka dasar politik, sosia, dan institusional yang akan menciptakan : (1) kenyataan yang memperluas sector modern, (2) potensi ekonomi ekstern sehingga menyebabkan pertumbuhan secara terus-menerus berlangsung.
Tahap Gerakan keArah Kedewasaan. suatu periode ketika masyarakat secara efektif menerapkan teknologi modern dalam mengelola sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya. Ciri-ciri Tahap Gerakan keArah Kedewasaan adalah sebagai berikut:
Peranan sector industri bertambah penting, sedang faktor pertanian menurun. Kemahiran dan kepandaian para pekerja bertambah tinggi.
Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan.
Masyarakat serta keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi, karena berlakunya hukum kegunaan batas semakin berkurang.
Tahap Era konsumsi tinggi. Ini merupakan tahapan terakhir dari lima tahap model pembangunan Rostow. Pada tahap ini, sebagian besar masyarakat hidup makmur. Orang-orang yang hidup di masyarakat itu mendapat kemakmuran dan keseberagaman sekaligus. Ciri-ciri Tahap Era konsumsi tinggi, antara lai sebagai berikut;
Industry terus berkembang menuju produksi yang bertahan lama
Pendapatan perkapita sampai ketingkat tinggi
Kebutuhan sekunder dan tersier mudah terpenuhi.
Krisis Ekonomi. Krisis ekonomi di suatu negara atau wilayah dapat berasal dari luar negeri dan dalam negeri / wilayah tersebut. Bersumber dari dalam, misalnya penurunan produksi suatu kuantitas secara mendadak.Keadaan ini biasanya terjadi pada sektor pertanian yang deisebabkan gagal panen karena perubahan cuaca yang ektrim atau bencana alam .Bersumber dari luar , seperti krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008-2009. Dari proses terjadinya, krisis ekonomi mempunyai dua sifat , yaitu :
Krisis ekonomi yang terjadi secara mendadak atau muncul tanpa ada nya tanda-tanda. Tanda umum terjadinya krisis ini secara umum disebut goncangan ekonomi tak terduga.Contoh : Kenaikan harga minyak mentah yang sangat besar di pasar internasional pada tahun 1974 oleh OPEC.
Krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak yaitu krisis yang melewati proses akumulasi yang cukup panjang. Contoh krisis ini adalah krisis ekonomi global ang terjadi pada periode 2008-2009. Krisis ini diawali dengan suatu krisis keuangan yang paling serius yan pernah terjadi di AS setelah depresiasi pada dekde 30-an, yang akhirnya merambah kenegara-negara maju lainnya seperti Jepang dan Eropa lewat keterkaitan – keterkaitan keuangan global.
Pengentasan Kemiskinan. Indonesia, pada awal pemerintahan orde baru, para pembuat kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan ekonomi dijakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang ada pada awalnya bahwa hanya terpusat dijawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya sector-sektor tertentu saja, yang pada akhirnnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan efek-efek 'cucuran/tetesan kebawah'. Didasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, pada awal periode orde baru hingga akhir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai dipulau jawa dengan alas an bahwa semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, seperti pelabuhan,jalan raya dan kereta api, telekomunikasi, kompleks industry, gedung-gedung pemerintahan, administrasi Negara, kantor-kantor perbankan dan infrastruktur pendukung lainnya lebih tersedia dijawa.pembangunan pada saat itu juga hanya terpusatkan pada sector-sektor tertentu saja yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan nilai tambah bruto (NTB) yang tinggi.mereka percaya bahwa nantinya hasil dari pada pembangunan itu akan 'menetes' kesektor-sektor dan wilayah Indonesia lainnya. Namun, sejarah menunjukkan bahwa setelah 40 tahun sejak pelita I tahun 1969, ternyata efek menetes tersebut kecil(dapat dikatakan sama sekali tidak ada), karena proses mengalir kebawahnya sangat lambat.
Kesenjangan Pendapatan. Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia sangat terlihat jelas, dari istilah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Hal ini sangat berdampak pada pendapatan tersebut tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi modal terhadap kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan ( ketrampilan) tenaga kerja di Indonesia. Lebih penting dari itu,persoalan yang terjadi sesungguhnya adalah akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural. Maksudnya kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya patut direvisi karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung kepada kesenjangan pendapatan. Dari perspektif ini agenda mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan kembali secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh rakyat sebagai partisipan. Sebagian besar ekonom meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahnya.
INTISARI KELOMPOK 7
( RAPBN dan Kebijakan Fiskal / Kebijakan Moneter Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat)
APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di tetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan diterapkan sacara terbuka dan bertanggung jawab demi untuk kemakmuran rakyat. APBN merupakan rencana kerja pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan.
Kebijakan Fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Juga dapat diartikan sebagai suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. tujuan dari dilakukannya kebijakan fiskal itu untuk:
Meningkatkan laju investasiMendorong investasi optimal secara social
Meningkatkan kesempatan kerjaMeningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasionalMenanggulangi inflasiMeningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasionalHubungan erat antara APBN dan kebijakan fiskal, yaitu:
Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN.
Artinya bagaimana kebijakan fiskal yang di tentukan oleh pemerintah yang berwenang di jadikan sebagai suatu anggaran atau pijakan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian di indonesia.
Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Untuk salanjutnya APBN ini yang megatur atau mengarahkan kemana perekonomian itu akan di bawa,tentunya dengan pengawasan dari pihak-pihak pemerintah yang berwenang dan kompeten.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Prinsip kebijakan moneter Indonesia dengan sasaran akhir kestabilan harga adalah :
Memiliki satu sasaran utama, yaitu sasaran inflasi, yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian (overiding objective) dan acuan (nominal anchor) kebijakan moneter.
Bersifat antisipatif (preempitive atau forward looking) mengingat adanya efek tunda (lag) kebijakan moneter
Mengikatkan diri kepada suatu aturan (rule), tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya (constrained discretion).
Transparan dan berakuntabilitas (good governmance).
Prioritas langkah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni:
Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah mendahulukan masyarakat miskin dalam pembagian subsidi yaitu memberikan mereka perhatian dan bimbingan namun tidak membuat mereka menjadi ketergantungan pada pembagian subsidi tersebut, sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan kerja bagi masyarakat agar mereka juga terpacu untuk bebas dari lingkaran kemiskinan dengan pekerjaan yang lebih baik.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. posisi SDM di sini merupakan subjek vital yang menentukan mampu tidaknya Visi Indonesia 2030 diwujudkan. Analogi sederhananya, tentu kita stahu Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan SDA, tetapi ketika SDM Indonesia tidak mampu untuk mengolahnya secara baik, hal itu juga menjadi percuma. Indonesia tidak kekurangan manusia berbakat. Dalam praktiknya, banyak putra-putri Indonesia yang berhasil menjuarai berbagai ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Contohnya,
yang paling hangat dari rekayasa industri tersebut adalah Mobil Esemka. Sebagai mobil yang dibuat oleh anak-anak SMK, boleh dibilang kualitas Esemka tidak kalah dari mobil-mobil produsen pabrikan ternama. Namun, yang masih menjadi permasalahan sekarang terletak pada ketidaksetaraan kualitas SDM Indonesia. Terkait hal tersebut, ada dua faktor yang mempengaruhi yakni pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. pertama, pemenuhan akses pendidikan yang layak hingga saat ini memang masih belum merata. Ada kesenjangan aksesibilitas pendidikan yang begitu besar antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Kedua, kesehatan dikatakan mempunyai pengaruh yang sangat erat terhadap kualitas SDM karena tidak mungkin suatu negara dengan kondisi SDM yang sakit-sakitan (tidak sehat) bisa dianggap sebagai negara maju. Maupun dikatakan sebagai negara dengan kualitas SDM yang tinggi.
INTISARI KELOMPOK 8
( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara "APBN" Kebijakan Fiskal dan Utang Luar Negeri, Daya Saing dan Liberalisasi Perdagangan Internasional)
Pengertian APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun fungsi APBN yakni:
Fungsi Otorisasi : anggaran negara yang menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Pemerintah akan pembangun Infrastruktur jalan, untuk melaksanakannya setiap anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dianggarkan di dalam APBN. Dengan demikian sumber-sumber pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mendanai sisi belanja yang telah dianggarkan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran tentunya perlu dicermati dan jangan asal menganggarkan dalam APBN.
Fungsi Perencanaan : anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, artinya Pemerintah menetapkan tujuan dan target dalam merencanakan kegiatan, kemudian menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kegiatan tersebut serta menetapkan standar keberhasilan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai atau terlaksana.Fungsi Pengawasan : anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelengaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya harus tetap dalam pengawasan atau control dari pemerintah.
Fungsi Alokasi : mengandung arti bahwa negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas perekonomian. Contohnya, RAPBN dialihkan ke sector pertanian yaitu perbaikan sarana irigasi, apabila sarana irigasi memadai maka hasil produksi petani akan meningkat dua kali lipat dibandingkan tanpa adanya irigasi. Fungsi irigasi ini juga apabila pada musim kemarau berkepanjangan petani tidak merugi akibat kekeringan yang akan mengakibatkan kerugian karena hasil produksinya tidak maksimal. Dengan adanya pembangunan irigasi ini pula dapat menyerap tenaga kerja yaitu, apabila produksi petani meningkat akan menyerap tenaga kerja baik itu dalam distribusi maupun pengemasan hasil produksi tersebut.
Fungsi Distribusi : mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memeperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Artinya, Dalam penggunaan RAPBN untuk pembangunan Infrastruktur harus merata tidak hanya terpusat pada pulau Jawa saja tetapi juga diluar pulau Jawa misalkan, pada wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Papua yang masih membutuhkan pembangunan Infrastruktur baik itu Infrastruktur jalan, pendidikan serta kesehatan, dimana masih terdapat daerah di Kalimanta, Nusa Tenggara Timur, Papua masih belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Buktinya saja masih banyak bangunan sekolah yang masih tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar.Fungsi stabilitas : mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Kebijakan Anggaran / Fiskal Negara. Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
Utang Luar Negeri.
Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembagaPenyebab Utang Luar Negeri, berikut adalah beberapa fakta yang menguatkan jebakan hutang tersebut;
Pada saat Indonesia meminta bantuan kepada IMF untuk menghadapi krisis pada 1997, lembaga tersebut memaksakan kehendaknya untuk mengintervensi semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam letter of intent (LoI) terdapat 1.243 tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang seperti perbankan, desentralisasi, lingkungan, fiskal, kebijakan moneter dan Bank Sentral, privatisasi BUMN serta jaring pengaman sosial.Dengan kata lain, keuangan negara sengaja dibuat bangkrut terlebih dahulu, dan melalui ketergantungan dalam bidang keuangan ini, Indonesia telah sepenuhnya dikendalikan oleh negara pemberi hutang dan lembaga keuangan internasional..
hutang dianggap sebagai biang dari kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang khususnya negara kreditor. Perbandingan antara DSR (Debt Service Ratio) dan laju deforestasi beberapa negara kreditor besar memperlihatkan trend yang semakin meningkat.
Daya Saing
Daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena itu dalam konteks kabupaten/kota sebagai sebuah organisasi, daya saing diartikan sebagai kemampuan kabupaten/kota untuk mengembangkan kemampuan ekonomi-sosial wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Persoalan penciptaan daya saing di lndonesia bukanlah persoalan mudah. Berbagai hambatan yang dihadapi bukanlah permasalahan di tataran satu sektor saja, akan tetapi bersifat sangat multi dimensi. Dalam tataran penciptaan stabilitas makro, hambatan muncul dari adanya permasalahan seperti inflasi, suku bunga tinggi, nilai rupiah yang tidak stabil, serta pengeluaran pemerintah yang defisit. Investasi mulai membaik namun masih rendah dan pertumbuhan ekspor lebih rendah dari impor. Kemampuan penguasaan iptek yang masih lemah juga tidak mendukung daya saing perekonomian. Hambatan lain yang muncul adalah terkait dengan peranan lembaga publik yang peranannya relatif masih sangat lemah, antara lain terlihat dari korupsi dan berbagai pungutan, praktek kejahatan terorganisasi, serta penegakan hukum kurang. Dalam hal penguasaan manajemen produksi, hambatan muncul dari adanya proses produksi yang belum cukup canggih sehingga tingkat persaingan masih relatif rendah. Disamping itu, lingkungan bisnis masih belum mendukung karena adanya berbagai pungutan, peraturan yang menghambat, korupsi, dan lemahnya kemampuan pejabat publik. Banyaknya variabel penghambat tersebut berimplikasi pada indeks daya saing RI kalah dibandingdua negara tetangga terdekat yaitu Malaysia dan Singapura.
Liberalitas Perdangan Internasional.
Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara lain yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara. Perdagangan internasional merupakan hubungan akegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional juga dikenal dengan sebutan perdagangan dunia. Perdagangan internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu impor dan ekspor, yang biasanya disebut sebagai perdagangan ekspor impor. Berikut ini adalah teori dari para ahi ekonomi dari masyarakat kaum klasik mengenai perdagangan internasional:Teori keunggulan mutlak (absolute Advantage Theory) Adam smith mengemukakan idenya tentang pembagian kerja internasional yang membawa pengaruh besar bagi
Barang-barang negara tersebut serta akibatnya berupa spesialisasi internasional yang dapat memberikan hasil berupa manfaat perdagangan yang timbul dari dalam atau berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang-barang dan jasa-jasa. Menurut Adam Smith bahwa dengan melakukan spesialisasi internasional, maka masing-masing negara akan berusaha untuk menekan produksinya pada barang-barang tertentu yang sesuai dengan keuntungan yang dimiliki.
Tugas
PEREKONOMIAN INDONESIA
(Intisari Kelompok 1-8)
Disusun oleh;
NAMA: NURUL MUCHLISAH SULAIMAN
STB :02320120063
KELAS/RUANG: AW / NB 403
HARI/WAKTU: RABU/ 13.00-15.00
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI - AKUNTANSI
2014-2015
Terimakasih telah membaca Perekonomian Indonesia. Gunakan kotak pencarian untuk mencari artikel yang ingin anda cari.
Semoga bermanfaat
0 komentar: